Kampanye Terakhir Anies Begitu Menakutkan Penguasa, Izin Penggunakan JIS Masih Dipersulit
Ketakutan pemerintah Jokowi terhadap kampanye Anies Baswedan-Muhaimin semakin menjadi-jadi setelah melihat massa yang hadir dalam setiap kampanye pasangan AMIN di berbagai daerah. Lautan manusia yang hadir saat kampanye di Deli Sedang dan Tapanuli Selatan, kamis 1 Februari lalu membuat penguasa begitu takut kalau Anies menang pada Pemilu 2024.
Oleh karena itu segala daya upaya terus dilakukan untuk menghambat kampanye Anies. Salah satunya dengan mempersulit izin penggunaan lokasi kampanye akbar.
Terbukti, izin penggunaan Jakarta International Stadion (JIS) sebagai lokasi kampanye terakhir AMIN sampai hari ini belum juga diberikan. Padahal izin untuk penggunaan Stadion Gelora Bung Karno untuk kepentingan kampanye terakhir Prabowo-Gibran sudah terbit jauh hari sebelumnya. Begitu juga lokasi kampanye Ganjar-Mahfud di Solo, sudah dikeluarkan pemerintah daerah setempat.
Namun untuk Anies terlihat sekali kalau perlakuannya berbeda. Ada kesan dipersulit di sana-sini dengan berbagai alasan.
Saat dihubungi Kajianberita.com, Anies mengaku hanya bisa mengelus dada soal belum turunnya izin penggunaan JIS bagi kampanye terakhirnya yang akan berlangsung pada 10 Februari mendatang.
“Ya kita akan lihat saja seberapa adil, seberapa fair. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kegiatan konser, ini adalah kegiatan konstitusional, kita menjalankan konstitusi,” ungkap Anies di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024).
Ia menekankan, konstitusi Indonesia menetapkan ada pelaksanaan Pilpres setiap lima tahun, dan calon presiden diberikan hak konstitusional untuk menyelenggarakan kampanye. Hal tersebut, lanjut Anies, berbeda dengan izin untuk mengadakan keramaian seperti konser, karena kampanye tersebut untuk menjalankan konstitusi.
Selain itu, Anies juga mempertanyakan jika kampanye untuk menjalankan konstitusi, apakah ada yang akan menghambat hal tersebut.
“Kalau ini (kampanye akbar) menjalankan konstitusi, pertanyaannya, apakah ada yang berniat untuk menghambat kegiatan konstitusional? Apakah ada niat untuk menghambat kegiatan berdemokrasi?” tutur Anies, menegaskan.
Dikatakannya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan disaksikan oleh masyarakat dunia, sehingga mereka bisa menilai sendiri bagaimana keadaannya.
“Rakyat sedunia akan menonton, negara demokrasi salah satu terbesar, apakah cacat, apakah wajar, apakah bermasalah? Nanti itu akan dinilai publik diluar, nanti itu rakyat yang menilai,” pungkasnya.
Kampanye terakhir Anies bisa jadi membuat pemerintah Jokowi ketakutan mengingat ada sejumlah artis terkenal yang direncanakan hadir pada acara itu. Artis itu bukan artis sembarangan. Sebut saja Iwan Fals dan Rhoma Irama yang terkenal memiliki massa sangat banyak.
Belum lagi band anak muda seperti Tipe-X yang terkenal dengan music Ska-nya, serta sejumlah artis lainnya. Pemerintah pasti gamang dengan nama-nama besar artis itu. Diyakini massa yang akan hadir pasti mencapai ratusan ribu orang.
Keterlibatan artis dalam kampanye calon presiden sebenarnya merupakan hal biasa. Prabowo dan Ganjar sejak awal sudah melibatkan artis dalam kampanye mereka di berbagai daerah. Prabowo kerap menyertakan Dewa 19, sedangkan Ganjar melibatkan Slank. Hanya Anies yang justru belum pernah melibatkan artis nasional dalam kampanye di berbagai daerah.
Tapi sekali akan tampil pada kampanye terakhir pada 10 Februari nanti, Iwan Fals, Rhoma Irama, Sheila on7 dan Tipe-X akan hadir. Tak heran jika pemerintah Jokowi tampak seakan terguncang. Cara untuk menghambatnya adalah mempersulit izin penggunaan lokasi.
Sampai hari ini Tim Nasional AMIN masih terus mengurus izin penggunaan JIS untuk kampanye terakhir mereka. Diharapkan izin itu dapat diterbitkan paling tidak pada 5 Februari mendatang, sebab untuk persiapan kampanye terakhir itu, Tim AMIN butuh persiapan yang matang mengingat massa yang datang mencapai ratusan ribu. (*)