Kajianberita.com
Beranda Headline Komisi ASN Didesak Beri Sanksi Kepada Pejabat Pemko Medan yang Terlibat Kampanye, Bukan Inspektorat yang Bertindak

Komisi ASN Didesak Beri Sanksi Kepada Pejabat Pemko Medan yang Terlibat Kampanye, Bukan Inspektorat yang Bertindak

Pasca keputusan Bawaslu Medan yang memastikan adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan enam pejabat aparatur Sipil negara (ASN) di lingkup Dinas pendidikan Pemerintah Kota Medan, muncul perdebatan siapa yang layak memberikan sanksi kepada para pejabat itu.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berharap sanksi itu  diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dinilai lebih independent. Demikian mekanisme pemberian sanksi lebih transparan dan dapat diketahui public.

FSGI berharap agar kebijakan memberikan sanksi jangan dilakukan oleh inspektorat Kota Medan, sebab lembaga inspektorat berada di bawah kendali walikota Medan.

Sementara walikota Medan Bobby Nasution adalah pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Bahkan dalam video viral yang beredar, enam pejabat Dinas Pendidikan Pemko Medan yang ketahuan berkampanye untuk Prabowo-Gibran mengaku mendapat perintah dari Bobby untuk menjalankan misinya.

Dengan keterkaitan itu, wajar jika peran inspektorat dalam memberikan sanksi sangat diragukan banyak orang. Bagaimanapun juga pasti akan tidak berani bertindak independent, sebab mereka tunduk kepada atasannya Bobby Nasution.

FSGI sendiri cukup memberikan apresiasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan atas keputusannya yang menyatakan Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Medan, Andy Yudistira bersama lima orang lainnya terbukti melanggar netralitas ASN.

Kasus ini muncul karena adanya video viral yang menunjukkan Andy Yudistira mengarahkan kepala sekolah untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024.

Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan bahwa Bawaslu Medan telah membuktikan Andy Yudistira dan lima orang lainnya melanggar sejumlah aturan terkait netralitas ASN.

“Ada 4 aturan yang dilanggar, termasuk Pasal 283 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 74 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Pasal 3 huruf f dan Pasal 9 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang PNS,” kata Retno dalam keterangan tertulis yang diterima iNewsMedan.id, Jumat (2/2/2024).

Kata Retno, total ada enam orang yang terbukti melanggar netralitas ASN dalam kasus ini, termasuk Andy Yudhistira. Kasus ini juga menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait organisasi profesi guru seharusnya dipatuhi.

“Ketika pejabat menjadi pengurus organisasi guru, ucapannya bisa menjadi perintah bagi para guru yang merupakan anggota organisasi tersebut, sehingga hubungan kuasa menjadi kuat,” ucapnya.

Selain kasus ini, terjadi pula mobilisasi guru-guru untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Kasus tersebut terjadi di berbagai daerah, seperti di Demak, Bandung, dan Surakarta.

“Meskipun mungkin tidak dilakukan oleh ASN, hal ini menunjukkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan rentan dimobilisasi oleh pihak yang berkepentingan,” tegas Retno.

Menghadapi pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024, FSGI mengingatkan seluruh ASN untuk tetap netral sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. FSGI juga mendorong Komisi ASN untuk segera menindaklanjuti keputusan Bawaslu Medan dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, FSGI juga mengimbau para pengurus organisasi profesi guru untuk mengingatkan para pendidik agar tetap menjadi pemilih yang cerdas dan tidak menyampaikan pandangan politiknya di ruang kelas, serta tetap fokus pada tugas profesional sebagai pendidik.

Dalam pesta demokrasi, setiap ASN memiliki hak pilih yang harus dijaga dengan baik. ASN juga harus menjaga suasana yang kondusif dan saling menghargai pilihan politik masing-masing tanpa memihak pada kontestan politik yang akan bertanding.

“Dalam hal ini, FSGI berkomitmen untuk mendukung proses demokrasi yang adil, bersih, dan berkualitas,” tandas Retno.

Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah berkali-kali menegaskan agar ASN senantiasa menjaga netralitas dalam Pemilu.  Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga Kemendagri, Togap Simangunsong menjelaskan ada sanksi berat bagi ASN yang melanggar aturan.

Dalam acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Isu Strategis: Netralitas ASN, Togap menyebutkan terdapat dua sanksi bagi ASN yang tak netral, yakni sanksi moral dan hukuman disiplin.

“Sanksinya adalah pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral. Ini agak lembut sedikit,” kata Togap kepada Kajianberita.com. Sanksi moral tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Sanksi moral terbagi dua, yaitu sanksi moral terbuka dan tertutup. Sanksi moral terbuka merupakan sanksi moral yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan diumumkan secara terbuka.

Lebih lanjut adalah sanksi hukuman disiplin yang terbagi dua pula, yaitu hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Keduanya diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Togap memerinci hukuman disiplin sedang tersebut adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan; pemotongan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan; atau pemotongan tunjangan sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Adapun pejabat Dinas Pendidikan Medan yang terlibat kampanye untuk memenangkan Prabowo-Gibran sangat layak dinyatakan melakukan pelanggaran ketegori berat. Mereka seharusnya layak disanksi paling berat sesuai aturan yang berlaku. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan