Kajianberita.com
Beranda Headline Dikritik Para Akademisi Soal Ambisinya Membangun Dinasti Politik, Ini Respon Jokowi

Dikritik Para Akademisi Soal Ambisinya Membangun Dinasti Politik, Ini Respon Jokowi

Presiden Joko Widodo berupaya dengan segala cara untuk melanjutnya dinasti politiknya dengan mendukung Prabowo-Gibran terpilih pada Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan oleh sejumlah kampus atas kepemimpinannya. Jokowi mengatakan itu merupakan hak demokrasi setiap orang. Adapun keinginannya untuk membangun dinati politik, Jokowi merasa itu adalah keinginan rakyat.

“Setiap orang boleh berbicara. Berpendapat, silakan,” kata Jokowi saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara usai Kongres Gerakan Pemuda Ansor pada Jumat, 2 Februari 2024.

Sekelompok guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni berkumpul di Balairung UGM untuk menyampaikan Petisi Bulaksumur, Rabu, 31 Januari 2024. Mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi, banyak tindakan menyimpang yang terjadi.

Selain dari UGM, kritik yang tajam juga dari UI, UII Yogyakarya, UIN Jakarta, ITB, Unpad dan lainnya. Sementara dari Sumatera,   kampus Unand sudah berbicara tajam. Hanya akademisi USU  yang bungkam, karena rector USU dikenal sebagai pengikut setia Jokowi. Bahkan Rektor USU Muryanto Amin mendapat julukan sebagai ‘anak buah’ Bobby Nasution,  menantu Jokowi yang menjabat Walikota Medan.

Para akademisi itu bersuara tajam karena banyak sekali arah kekuasaan Jokowi yang menyimpang dari semangat demokrasi.

Tindakan-tindakan menyimpang yang dimaksud sebagaimana dalam petisi para akademis itu, di antaranya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, serta pernyataan Jokowi tentang presiden dan menteri boleh kampanye Pemilu 2024.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian pada akademisi adalah pencalonan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengambilan putusannya sarat intervensi politik. Bahkan dinyatakan terbukti melanggar etika dan menyebabkan Hakim MK Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK.

Pada Jumat, 2 Februari 2024, giliran Universitas Indonesia menyampaikan ‘Seruan Kebangsaan’ kepada Pemerintah Jokowi. Melalui keterangan tertulis gerakan atas nama Keluarga Besar Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan atas hancurnya tatanan hukum,  dan demokrasi. Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama  korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keluarga Besar UI mengutuk segala bentuk penindasan kebebasan ekspresi. Kelompok ini juga menyerukan netralitas aparat, hak memilih tanpa intimidasi dan pengawasan seluruh perguruan tinggi dalam proses demokrasi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati.

“Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita,” katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 2 Februari 2024. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan