Kajianberita.com
Beranda Opini Progam Revolusi Mental Mestinya Lebih Diutamakan Memperbaiki Mental Jokowi

Progam Revolusi Mental Mestinya Lebih Diutamakan Memperbaiki Mental Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto saling membangun komitmen menyongsong Plpres 2024

Menjelang Pemilu 2024 ini, slogan Presiden Joko Widodo yang sempat popular pada awal pemerintahannya, yakni Revolusi Mental kembali mendapat sorotan. Konsep revolusi mental ini sebenarnya sangat baik. Entah darimana Jokowi mendapatkan konsep itu. Yang jelas Jokowi pernah menulis artikel 10 Mei 2014 di sebuah media besar terbitan nasional tentang idenya mengenai Revolusi Mental ini.

Ada banyak gagasan baik yang disampaikan Jokowi pada artikel itu, seperti kemandirian dan reformasi ekonomi, kebijakan investasi luar negeri, pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar tidak dijarah perusahaan asing dan sebagainya. Intinya, Jokowi ingin menekankan agar rakyat Indonesia untuk melakukan revolusi mental agar pembangunan berjalan dengan baik. Apalagi dalam tulisannya, Jokowi menyorot soal  birokrasi yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam dialog masyarakat bersama calon presiden Anies Baswedan dalam cara Desak Anies, isu tentang revoluasi mental ini kerap menjadi pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan ini muncul karena banyak yang menyayangkan kalau Revolusi Mental ala Jokowi itu justru telah dirusak oleh Jokowi sendiri.

Lihat saja bagaimana Jokowi memastikan kalau ia sebagai presiden bisa saja cawe-cawe untuk mendukung salah satu calon presiden. Padahal tindakan itu tidak bisa dilakukannya jika masih menggunakan baju presiden. Tapi Jokowi sejak awal telah merusak aturan itu.

Misalnya, ia pernah memanggil para pimpinan Koalisi Indonesia Bersatu di Istana negara membahas soal pencalonan Prabowo Subianto. Belakangan terungkap kalau Prabowo ternyata berpasangan dengan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka.

Majunya Gibran juga mengundang kontroversi karena telah melabrak aturan hukum yang berlaku. Ironisnya lagi, Ketua MK Anwar Usman yang memberi jalan mulus kepada Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden merupakan ipar dari Jokowi sendiri.  Sungguh sebuah scenario politik yang busuk.

Tak bisa dibantah lagi, kalau pun Jokowi menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024 itu, pastilah dukungan itu diberikan kepada Prabowo dan anaknya Gibran. Paling tidak hal itu terbaca dari arahan Jokowi yang secara langsung ataupun tidak langsung mendorong agar para menteri di Kabinetnya beramai-ramai mendukung Prabowo-Gibran.

Lhat saja langkah yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri lainnya. Bahkan para Menteri dari koalisi lain, seperti Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas yang sejatinya dari PKB, telah dikooptasi untuk mengkhianati partainya guna mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Sementara menteri yang berasal dari PDIP disingkirkan. Bahkan Jokowi tidak segan untuk mempermakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang merupakan titipan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  Lihat saja  bagaimana Menteri Risma sama sekali tidak lagi dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial kepada masyarakat.

Perilaku Jokowi itu benar-benar mencengangkan sehingga tidak lagi relevan dengan slogan revolusi mental yang ia gagas sejak awal. Tidak heran jika para akademisi dan guru besar di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menyerukan agar Jokowi kembali ke kodratnya untuk bisa merawat demokrasi dengan baik. Pengrusakan sistem demokrasi yang dijalankan Jokowi saat ini dianggap sangat membahayakan negara.

Mungkin satu-satunya manusia Indonesia yang mengaku kalau Revolusi Mental Jokowi sudah berjalan sangat baik adalah Prabowo Subianto, calon presiden yang saat ini posisinya di atas angin karena mendapat dukungan dari berbagai elemen negara. Bahkan sejak awal, tanpa rasa malu sedikitpun, Prabowo menganggap apa yang sudah dijalankan Jokowi selama ini sudah sangat baik. Ia akan melanjutkan langkah itu ke depan.

Berbeda dengan Prabowo, dua calon presiden lainnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo melihat revolusi mental ala Jokowi sudah melenceng dari konsep awalnya.  Padahal sejatinya gagasan itu sangat baik dan seharusnya dioptimalkan.

Para ASN yang merupakan anggota Korpri di Medan dipaksa untuk menggunakan seragam biru muda ala Prabowo saat memperingati ulang tahun Korpri beberapa hari lalu di Lapangan benteng, Medan. Adalah Bobby Nasution, walikota Medan yang memaksa penggunaan seragam itu

Menurut Anies, kunci dari Revolusi Mental yang digagas Jokowi sejak awal sebenarnya adalah contoh dan keteladanan dari pemimpin. Dalam istilah dunia pendidikan hal ini lebih dikenal dengan istilah  ing ngarso sung tuladha, di mana yang di depan harus memberi contoh.

Yang terjadi justru Jokowi sendiri menunjukkan prilaku tidak terpuji. Ia misalnya diam-diam mengerahkan ASN untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran di berbagai daerah. Bahkan para penjabat kepala daerah yang sekarang ini memerintah di berbagai wilayah diam-diam banyak yang berperan mendukung kampanye pasangan calon titipan Jokowi itu.

Bantuan sosial yang seharusnya merupakan dukungan bagi ekonomi masyarakat telah dipolitisasi sehingga ada tekanan untuk mengaitkan pemberian bantuan itu dengan keharusan penerima untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Yang lebih pahit lagi yang dirasakan PDIP yang selama ini mendukung total langkah politik Jokowi dan keluarganya. Tidak disangka, menjelang Pemilu 2024, Jokowi merusak hubungan mesra yang terjalin selama ini dengan memboyong keluarga dan jaringannya meninggalkan PDIP demi untuk mendukung pencalonan Prabowo.

Tentu ada tujuan politik tertentu bagi Jokowi sehingga ia memilih mendukung Prabowo ketimbang berpihak kepada PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo. Jika Jokowi mendukung Ganjar, maka kiprah politiknya pasti akan selesai.

Kalau Ganjar terpilih, maka tidak ada jaminan bagi Jokowi kalau anak dan menantunya akan terjaga kelak. Tidak ada kepastikan kalau PDIP akan mendukung langkah politik keluarga Jokowi. Bagaimanapun juga, Megawati yang  kembali memegang kekuasaan. Adapun cerita  Jokowi akan tutup buku.

Hal itu berbeda kalau ia mendukung Prabowo Subianto. Jaminan bagi karir politik anak dan menantunya senanitasa terjaga karena sejak awal telah ada komitmen di antara keduanya. Prabowo sendiri seakan telah menjadikan Jokowi sebagai ‘dewa’ penolangnya. Hal itu memberi kepastikan bahwa legacy dan pengaruh akan senantiasa terjaga.

Stretegi ini terkesan busuk dan serakah. Jokowi tidak lagi mengutamakan pembangunan bangsa, tapi mengedepankan masa depan politik keluarganya. Inilah salah satu kerusakan mental yang amat kronis itu. Oleh karena itu, Revolusi mental yang dikumandangkan Jokowi sembilan  tahun lalu, sebenarnya lebih pantas diarahkan kepada dirinya sendiri. Bukan kepada masyarakat Indonesia. ***

Ahmady

 

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan