Kajianberita.com
Beranda Headline Film Dirty Vote Membongkar Betapa Busuknya Scenario Dinasti Politik Jokowi

Film Dirty Vote Membongkar Betapa Busuknya Scenario Dinasti Politik Jokowi

Menjelang pencoblosan 14 Februari ini, beredar film ‘Dirty Vote’ yang bikin heboh. Film ini mengungkap dugaan curang di Pemilu 2024 yang mengarah ke politik dinasti. Atas beredarnya film ini, calon wakil presiden (cawapres) nomor 2, Gibran Rakabuming Raka, merespons begini.

Ditanya soal film Dirty Vote, dia mengaku belum menonton. “Saya belum tahu isinya apa ya, belum nonton. Makasih ya masukannya,” ucap Gibran kepada awak media, Senin (12/2/2024).

Gibran menegaskan, jika memang ada kecurangan di Pemilu 2024, maka nantinya boleh dibuktikan dan dilaporkan. “Ya, kalau ada kecurangan silahkan nanti dibuktikan. Dilaporkan saja ya,” tegas Gibran.

Gibran mengaku tidak merasa dirugikan dengan beredarnya film Dirty Vote yang mengarah ke paslon nomor urut 2. “(Merasa dirugikan mas?) Saya belum nonton. Biasanya saja,” ungkapnya.

Film ini, membeberkan keberpihakan Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tertentu. Termasuk sejumlah praktik curang untuk memuluskan sang putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Tiga pakar tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menjadi aktor dalam film berdurasi 1 jam 57 menit ini. Filmnya dimulai dengan pernyataan Jokowi tentang kedua anaknya , Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep yang tidak akan berpolitik. Bobby memang tidak disebutkan dalam film itu, namun sebagai bagian dari dinasti politik Jokowi, nama Bobby tetap tidak bisa dilepaskan dari semua rangkaian kebusukan itu.

Belakangan, pernyataan itu bertolak belakang dengan kenyataan. Gibran lewat skandal di Mahkamah Konstitusi (MK), mulus melangkah menjadi cawapres-nya Prabowo Subianto. Meski harus menukangi UU Pemilu. Sementara Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI hanya dalam tempo 2 hari.

Dalam film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu, ketiga pakar hukum tata negara itu, muncul bergantian. Masing-masing mengupas masalah dengan jernih dan masuk akal. Bahwa penguasa secara terang benderang menunjukkan ketidaknetralan.

Wujudnya melalui pengerahan kepala desa, penjabat (PJ) kepala daerah, aparat kepolisian hingga politik bantuan sosial (bansos). Termasuk melonjaknya anggaran bansos yang mendekati saat pandemi COVID-19 pada 2020.

Kalau saat pandemi, wajarlah anggaran bansos dikerek tinggi-tinggi. Karena masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya turun drastis. Tapi, menjelang Pemilu 2024, perekonomian Indonesia lebih oke, anggaran bansosnya justru gede. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan