Kajianberita.com
Beranda Headline Timnas AMIN Gandeng Masyarakat Sipil Bongkar Kecurangan Pemilu di Berbagai Daerah

Timnas AMIN Gandeng Masyarakat Sipil Bongkar Kecurangan Pemilu di Berbagai Daerah

Tim Hukum AMIN

Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) bakal berkolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil (civil society) untuk membongkar berbagai kecurangan Pemilu 2024.

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto menegaskan, Tim Hukum Nasional (THN) AMIN, Tim Riset AMIN, dan jaringan relawan serta saksi AMIN di seluruh wilayah Indonesia telah menghimpun ribuan kasus atas dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

“Dalam rangka menjaga suara rakyat hasil pencoblosan kemarin, Timnas AMIN akan berkolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil, civil society. Kecurangan pemilu tidak boleh dibiarkan,” kata Bambang di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Temuan terbaru Timnas AMIN, menurut Bambang, terkait banyaknya kesalahan input data hasil pencoblosan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Bambang mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada KPU dan Bawaslu atas banyaknya kesalahan dalam input data suara Sirekap, yang merugikan kontestan pilpres sekaligus menguntungkan salah satu paslon tertentu.

“Saya masuk Malaysia dan menemukan penggelembungan angka perolehan suara yang fantastis. Penggelembungan bukan cuma ratusan suara di satu TPS, namun hingga puluhan ribu,” ungkapnya, menekankan.

Dia juga menggarisbawahi betapa rusaknya pelaksanaan Pilpres 2024. Pasalnya, berdasar temuan dan laporan masyarakat, kasus manipulasi penghitungan suara terjadi di TPS seluruh daerah tanah air.

Menurutnya kecurangan pemilu dimaksud dilakukan oleh petugas lembaga penyelenggara pemilu. Mulai KPPS hingga KPU, dan perangkat penguasa dari tingkat paling bawah hingga pusat.

Pelanggaran Pilpres 2024 yang terindikasi kuat telah mengarah pada terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), lanjut Bambang, otomatis membuat pesta demokrasi pemilihan presiden-wakil presiden cacat legitimasi.

“Bagaimana legitimasi bisa dibangun jika pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kadar kecurangan Pilpres 2024 lebih dahsyat ketimbang pemilu-pemilu lalu,” ujarnya. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan