Kajianberita.com
Beranda Headline Duh, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Diperiksa KPK Hari Ini Terkait Kasus Korupsi di Kemenhub

Duh, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Diperiksa KPK Hari Ini Terkait Kasus Korupsi di Kemenhub

Ketua Demokrat Sumut, M Lokot Nasution mendapat panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan hari ini di Jakarta

Di Tengah perjuangannya yang terseok-seok mendapatkan kursi DPR RI dari Dapil Sumut I, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Lokot Nasution harus pula berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti korupsi itu telah mengagendakan pemeriksaan terhadap dirinya pada hari ini, Selasa (27/2).

Lokot Nasution diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kereta api di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Pemeriksaan bertempat di gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Selain Lokot, KPK juga memeriksa dua ASN Kemenhubm yaitu Henry Hidayat dan Arisma. KPK juga memanggil Staf PT WIKA Ardian. Belum diketahui materi pemeriksaan yang ingin didalami penyidik kepada para saksi.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/1), tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun. Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp 350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama empat bulan.

Ali Fikri, kepala bagian pemberitaan KPK memberikan keterangan pers di Jakarta soal Korupsi di Kemenhub, Selasa 27/2/2024

Terbaru, KPK sudah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Tersangka baru itu masing-masing berlatar belakang aparatur sipil negara di Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

KPK belum menjelaskan di mana keterlibatan Lokot dalam pusaran kasus korupsi itu. Namun mencuat kabar kalau Ketua Demokrat Sumut itu berperan sebagai perantara. Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan soal keterlibatan Lokot dalam pusaran korupsi itu sangat ditentukan hasil pemeriksaan terhadap dirinya pada siang ini.

Lokot Nasution adalah politisi yang ikut bertarung dalam kontestasi Pemilu Legislatif untuk merebut kursi DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sumut I. Sayangnya, perolehan suaranya sangat minim, sehingga ia diperkirakan tidak akan bisa mendapatkan kesempatan bersuara di Senayan. Dengan mencuatnya pemeriksaan di KPK ini, bisa -bisa posisi Lokot sebagai Ketua Demokrat Sumut juga tidak aman.(*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan