Kajianberita.com
Beranda Headline Sidang Perselisihan Pilpres di MK Dimulai, Anies Tampil Sebagai Saksi Minta Gibran Didiskualifikasi

Sidang Perselisihan Pilpres di MK Dimulai, Anies Tampil Sebagai Saksi Minta Gibran Didiskualifikasi

Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menilai proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berjalan dengan jujur dan adil. Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan pernyataan di awal persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berawal saat Anies menyinggung soal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang harus menerapkan azas luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan penerapan azas itu masyarakat dapat menggunakan hak suaranya tanpa tekanan maupun ancaman dari pihak manapun.

“Pemilihan yang dijalankan secara bebas secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah masa depan dan negara mereka sendiri ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan,” ujar Anies di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 27 Maret.

Usai menyampaikan perihal tersebut, Anies menyatakan proses Pilpres 2024 tidak menerapakan azas tersebut

“Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas jujur dan adil? Ijinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak,” sebut Anies.

Menurutnya, banyak penyimpangan yang terjadi pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Bahkan, dianggap telah mencoreng demokrasi Indonesia.

“Yang terjadi adalah sebaliknya dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam, serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita,” kata Anies.

Sebagai informasi, gugatan sengketa pilpres yang dilayangkan Anies dan Muhaimin memiliki nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dalam gugatan tersebut, mereka menginginkan adanya pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasikan Gibran Rakabuming Raka.

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pemaparan awal pada sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Di depan delapan hakim MK yang memimpin jalannya sidang, Anies menyinggung proses Pilpres 2024 yang menurutnya tidak dijalankan secara bebas, jujur, dan adil.

“Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita,” kata Anies di ruang sidang utama gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret.

Anies membeberkan dugaan pelanggaran pemilu yang menurutnya digerus oleh intervensi kekuasaan. Contohnya adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menyebut adanya praktik yang menyesatkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.

“Serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang harusnya diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon,” ungkap Anies.

Di depan para hakim MK, Anies juga menyinggung pelanggaran etik berat mantan Ketua MK, Anwar Usman atas putusan gugatan usia capres-cawapres, yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024.

“Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin MK, ketika ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai Jenderal benteng pertahanan terakhir, menegakkan prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata,” urainya.

Untuk itu  Anies meminta para hakim MK mengoreksi Pilpres 2024 itu yang banyak memuat pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Anies khawatir,  jika MK tak mengambulkan gugatannya, penyimpangan yang terjadi akan menjadi preseden dalam pemilihan umum berikutnya.

“Bila kita tidak melakukan koreksi maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa,” ucap Anies.

Anies juga menyebut adanya praktik yang menyesatkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.  Oleh karena itu Anies minta agar status Gibran sebagai Capres didiskualifikasi dan Pilpres diulang tanpa melibatkan Gibran. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan