Kajianberita.com
Beranda Headline PDIP Tak Berani Vokal Soal Hak Angket, Benarkah Demi Menyelamatkan Suami Puan Maharani?

PDIP Tak Berani Vokal Soal Hak Angket, Benarkah Demi Menyelamatkan Suami Puan Maharani?

Pimpinan PDIP dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mulai tidak berani bersuara soal hak angket DPR RI sehingga membuat semua politisi PDIP terbungkam

Pada awalnya PDIP merupakan salah satu partai yang sangat gigih akan memperjuangkan hak angket untuk mempertanyakan pelaksanaan Pemilu Presiden 2024 yang banyak diwarnai kecurangan. Apalagi ide hak angket ini pertama kali dimunculkan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Namun tidak disangka, dalam perjalanannya justru PDIP kemudian bersikap pasif. Bahkan Puan Maharani sebagai pimpinan PDIP di DPR RI enggan memberi instruksi kepada fraksinya untuk bersiksp vocal. Terkesan kalau PDIP justru sangat melunak. Tidak seperti PKS, PKB dan Nasdem yang justru sangat tegas dalam bersikap.

Langkah Puan Maharani yang mulai diam soal hak angket mendapat pertanyaan dari sejumlah anggota DPR RI lainnya. Sebaliknya, tentu saja partai pendukung Prabowo-Gibran memuji langkah tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sangat menghargai sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyatakan tidak ada instruksi kepada fraksinya untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut Habiburokhman, sikap Puan tersebut menunjukkan sikap negarawan.

“Pernyataan tersebut sangat menyejukkan bagi rakyat di akar rumput. Kami sangat mengapresiasi Ibu Puan yang telah bersikap sebagai negarawan sejati,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu, 30 Maret.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menilai hak angket bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas. Dia pun mengajak pihak yang kalah pemilu untuk segera move on agar tidak ada perselisihan di antara anak bangsa.

Legislator dapil Jakarta Timur itu mengatakan, lebih baik anggota dewan fokus menyelesaikan tugas perundang-undangan. Apalagi, kata dia, masa kerja anggota DPR RI periode 2019-2024 hanya tinggal beberapa bulan lagi.

Namun tidak demikian dengan PKS, Nasdem dan PKB. Ketiga partai ini tetap bersikeras tetap akan mengajukan hak angket. Ada atau tanpa ada PDIP, hak angket tetap akan mereka gulirkan. Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Iwan Tarigan mengklaim koalisi Partai NasDem, PKB, dan PKS masih solid hingga kini untuk mengajukan hak angket itu.

“Parpol Koalisi 01, Nasdem, PKS, dan PKB tetap kompak di Koalisi Perubahan dan mengawal Proses sengketa Polpres di MK sampai tuntas dan pengajuan hak angket di DPR apabila di gulirkan secara resmi,” kata Iwan kepada Kajianberita.com Minggu, 31 Maret.

Meski beberapa waktu lalu ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah menerima kunjungan Prabowo Subianto dengan hangat di NasDem Tower, namun soal hak angket tetap akan menjadi salah satu prioritas Nasdem dalam waktu dekat ini.

Puan Melindungi Suaminya

Sikap PDIP yang mulai mundur dalam menyikapi hak angket ini diakui oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Ia membenarkan bahwa tekanan hukum yang diarahkan kepada partai itu menjadi alasan utama hak angket hingga saat ini PDIP belum diajukan ke DPR RI.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui ada tekanan hukum yang amat berani diarahkan kepada partai mereka sehingga PDIP tidak aktif soal hak angket

“Tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada yang juga takut, kita juga maklum,” kata Hasto dalam diskusi daring, Jakarta, Sabtu (30/3/2024).

Meski tekanan hukumnya sangat kuat, Hasto bertekad bahwa pihaknya tidak gentar dalam membela kebenaran tersebut. Baginya, tidak ada kata takut dalam kamus PDIP.

“Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini. Tapi kita masih menunggu instruksi pimpinan,” ujarnya.

Hasto tidak berani memastikan kapan langkah hak angket itu akan digaungkan partainya.Hasto meminta masyarakat untuk menunggu pihaknya dalam menggulirkan hak angket. Baginya, ini menjadi momentum bersejarah yang patut untuk ditunggu.

Hasto memang tidak berani menyebutkan tekanan hukum yang mereka alami. Namun berkembang kabar kalau tekanan hukum itu terkait status suami Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro. Kalau hak angket itu diteruskan, bisa dipastikan suami Puan Maharani  akan dijadikan tersangka.

Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro adalah pemilik  perusahaan PT Basis Utama Prima (BUP) yang disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi proyek BTS di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang menyeret Johnny Plate, Menteri Kominfo sebelumnya.

Kejaksaan Agung telah menetapkapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki sebagai tersangka kasus dugaan korupsi itu sebab  BUP merupakan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia panel surya dalam proyek tersebut.  Korupsi proyek BTS itu merupakan salah satu yang cukup besar di Indonesia karena menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8 triliun.

Happy yang merupakan suami Puan Maharani ini merupakan pemilik PT BUP dengan porsi saham 99 persen. Sisanya dimiliki oleh Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid. Bisnis BUP sendiri beragam. Perusahaan diketahui berinvestasi di berbagai bidang mulai dari properti hingga migas.

Dalam berkas pemeriksaan Johnny Plate, nama perusahaan itu berkali-kali disebutkan oleh jaksa. Sudah tentu peranan suami Puan Maharani sangat besar dalam mendapatkan proyek tersebut. Maka itu, hanya tinggal selangkah lagi bagi Kejaksanaan Agung untuk menjadikan suami Puan sebagai tersangka.

Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro, suami Puan Maharani pemilik PT Basis Utama Prima yang menangani proyek BTS di Kominfo, proyek itu sarat dengan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 8 Triliun

Kalau Puan ngotot mengajukan hak angket di DPR RI, maka suaminya akan langsung dipaksa berbaju kuning. Kalau hal ini terjadi, pasti akan sangat merusak citra partai dan keluarga Megawati.

Oleh sebab itu, jangan harap PDIP akan mau maju bersama dengan PKB, PKS dan Nasdem dalam mengusulkan hak angket. Tidak menolak hak angket, besar kemungkinan PDIP pun akan bergabung dalam koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan syarat suami Puan tidak akan menjadi tersangka. Makanya, Megawati pun siap bertemu dengan Prabowo dalam waktu dekat.

Inilah politik. Unsur kepentingan lebih penting ketimbang kebenaran. Kebenaran itu hanya ada bila ia sejalan dengan kepentingan partai. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan