Kajianberita.com
Beranda Headline Pernyataan Ahli di Sidang MK: Bansos Salah Satu Senjata Jokowi Memenangkan Prabowo-Gibran

Pernyataan Ahli di Sidang MK: Bansos Salah Satu Senjata Jokowi Memenangkan Prabowo-Gibran

Para ahli yang dihadirkan Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diambil sumpahnnya sebelum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dimulai di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Proses persidangan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi memasuki tahap pemeriksaan saksi. Pada sidang hari ini Senin (1/4/2024) Tim hukum capres Anies -Muhaimin (AMIN) menghadirkan saksi ahli dari Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison yang menyorot soal keberadaan bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo untuk memenangkan capres Prabowo-Gibran.

Di persidangan itu, Vid Adrison menyebutkan pembagian bantuan sosial (bansos) yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di berbagai wilayah pada masa kampanye Pilpres 2024 sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wail presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mulanya, Vid menjelaskan jika dibandingkan dengan perolehan suara Prabowo pada Pilpres 2019 lalu, peroleh suara di daerah-daerah tersebut naik rata-rata 32 persen.

“Ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 persen, maksimum 66,3 persen,” kata Vid di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Sejak 22 Oktober 2023 sampai 1 Februari 2024, lanjut Vid, Jokowi mendatangi 30 kabupaten/kota yang mayoritas berada di Jawa Tengah. Adapun total dana yang digelontorkan untuk bansos adalah Rp347,2 miliar.

Menurut Vid, kunjungan Jokowi bepengaruh untuk meningkatkan suara Prabowo pada Pemilu 2024 sekaligus menurunkan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

“Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo,” ujar Vid, menegaskan.

Selain bantuan disampaikan langsung oleh Jokowi, ada tiga Menteri lain yang berperan langsung dalam penyaluran Bansos berbau politik itu, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.

Saksi lainnya, yakni Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut ketiga Menteri itu paling vulgar mempolitisasi bantuan sosial (bansos) saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya, banyak menteri lain, tapi yang paling vulgar, Airlangga hartatto, Bahlil dan Zulkifli Hasan,” ujar Faisal dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Senin, 1 April.

Ketiga menteri itu mempolitisasi bansos dengan menyampaikan bila Presiden Jokowi yang memberikannya.

Dicontohkan, bentuk politisasi bansos yang dilakukan Airlangga Hartarto yakni menyampaikan pemberian bantuan itu berasal dari sumbangan Jokowi. Sehingga, mesti berterimakasih dan memilih pihak yang didukung Jokowi saat Pilpres 2024.

“Saya tunjukan misalnya Airlangga Hartato, yang mengatakan ini sumbangan pak Jokowi oleh karena itu harus berterimakasih pada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung pak Jokowi,” sebutnya.

Mengenai Bahlil, kata Faisal, Menteri Investasi itu sempat meminta Tri Rismaharini yang merupakan Menteri Sosial untuk menyampaikan data penerima bansos. Hal ini sempat menjadi soroton karena pemberian bansos saat Pilpres 2024 tidak menggunakan data dari Kementerian Sosial.

“Dikatakan juga oleh menteri investasi, Bahlil bawa silakan aja bikin sendiri bu Risma, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos,” kata Faisal.

Faisal Basri merupakan satu dari tujuh ahli yang dihadirkan kubu Anies-Cak Imin. Selain itu, terdapat 11 saksi yang didatangkan pada sidang hari ini. Para akademisi yang dihadirkan tim Anies-Muhaimin memiliki berbagai latar belakang bidang ilmu, mulai dari ekonomi, pemerintahan, hingga otonomi daerah.

Berikut adalah 7 ahli yang didatangkan hari ini:

  1. Bambang Eka Cahya, ahli ilmu pemerintahan
  2. Faisal Basri, ekonom senior
  3. Ridwan, ahli hukum administrasi
  4. Vid Adrison, ekonom UI
  5. Yudi Prayudi, Kepala Pusat Studi Forensika Digital (PUSFID) UII Yogyakarta
  6. Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
  7. Djohermansyah Djohan, pakar otonomi daerah

Sebagai informasi, gugatan sengketa pilpres yang dilayangkan Anies dan Muhaimin selaku pemohon memiliki nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dalam pokok permohonan, pemohon mengungkap 11 pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil dalam Pilpres 2024. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan