Kajianberita.com
Beranda Headline Tok! MK Tolak Semua Gugatan Kecurangan Pilpres, Prabowo-Gibran Dilantik Oktober

Tok! MK Tolak Semua Gugatan Kecurangan Pilpres, Prabowo-Gibran Dilantik Oktober

Sidang MK Senin (22/4/2024) menolak semua tuduhan kecurangan Pilpres. Prabowo-Gibran mulus melangkah sebagai presiden dan wakil presiden masa bakti 2024-2029.

Setelah melalui persidangan ketat selama satu bulan lebih, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak semua tuduhan adanya kecurangan pada proses pemilihan Presiden yang berlangsung Februari 2024 lalu. Adapun bukti-bukti kecurangan yang diajukan Tim Hukum pasangan Anies-Muhaimin serta Tim Hukum Ganjar-Mahfud, semuanya dianggap tidak cukup kuat.

Dengan putusan itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming resmi keluar sebagai pemenang pada Pilpres tersebut. Keduanya tinggal menunggu proses pelantikan yang berlangsung pada 20 Oktober mendatang.

Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim MK, semua tuduhan kecurangan yang disampaikan pemohon dianggap tidak memiliki dalil yang kuat. Termasuk soal tuduhan intervensi Presiden Joko Widodo dalam perubahan syarat calon presiden sehingga memudahkan pencalonan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Majelis hakim MK menilai tidak ada bukti meyakinkan terjadinya intervensi itu.

“Kami tidak melihat adanya tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut,” ucap Hakim Arief Hidayat dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemulihan Umum (PHPU) di MK, Senin, 22 April.

Demikian juga soal tuduhan keterlibatan ASN dalam mendukung kemenangan pasangan Prabowo-Gibran, MK menilai tuduhan itu tidak cukup kuat, sehingga tuduhan soal ketidaknetralan ASN pada pemilu lalu tidak bisa diterima.

Adapun soal keterlibatan para menteri dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran, dalil itu ditolak MK dengan alasan bukti yang diajukan tidak lengkap. Lagipula, untuk pelanggaran seperti itu, penanganannya sudah dilakukan oleh Bawaslu.

Begitu juga soal keterlibatan lembaga intelijen, TNI/Polri yang dituduh mendukung pemenangan Prabowo-Gibran. Semuanya ditolak majelis hakim.

MK menilai seluruh proses pemilu Presiden berjalan dengan baik. KPU dan Bawaslu dianggap telah menjalankan tugas secara netral.  Bahkan MK juga tak temukan adanya kejanggalan dalam pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024, meski masalah ini sempat menyita pembahasan yang ketat selama persidangan.

Bisa dikatakan, tidak satupun tuduhan kecurangan dari tim hukum AMIN dan Ganjar yang diterima MK. Termasuk tuduhan pelanggaran para pejabat Kabupaten Batubara yang  dianggap mendukung  pasangan Prabowo-Gibran, juga tidak bisa diterima.

Pada akhirnya majelis hakim memutuskan hampir semua dalil tuduhan kecurangan Pilpres itu tidak cukup kuat sehingga tidak bisa diterima. Dengan kesimpulan itu, MK menilai proses Pilpres sudah berjalan dengan baik.

Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) dan Saldi Isra (kiri) memimpin sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024.

Berikut ini sejumlah dalil kecurangan Pilpres yang ditolak MK karena tidak cukup bukti:

  • Cawe-cawe presiden Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran
  • Adanya intervensi Presiden Jokowi dalam mendukung putusan MK soal bisanya Gibran maju pada Pilpres
  • Keterlibatan ASN dan Pj Kepala Daerah mendukung pasangan Prabowo-Gibran
  • Keterlibatan para Menteri mendukung Prabowo-Gibran
  • Keterlibatan pejabat Kabupaten Batubara, Sumut, mendukung pemenangan Prabowo-Gibran dengan menggunakan dana desa
  • Ketidaknetralan aparat TNI/Polri
  • Tekanan terhadap sejumlah kepala desa di berbagai daerah untuk mendukung pasangan capres Prabowo-Gibran
  • Ketidaknetralan KPU dan Bawaslu
  • Pembagian bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran
  • Konsolidasi para kepala desa untuk pemenangan Prabowo-Gibran
  • Penggunaan fasilitas negara oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga sebagai calon presiden
  • Keterlibatan Menteri BUMN berkampanye mendukung pasangan Prabowo-Gibran tanpa cuti dari lembaganya
  • Aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang membawa unsur agama untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran
  • Pelanggaran etika Ketua KPU
  • Soal adanya kecurangan saat berlangsungnya pencoblosan di sejumlah TPS
  • Kecurangan saat pemungutan suara di Kuala Lumpur dan di berbagai daerah di Indonesia
  • Ada pengurangan suara untuk Capres 01 dan 03 di sejumlah TPS
  • Kekacauan pada tampilan hasil Pilpres di laman website KPU yang memunculkan perbedaan data
  • Aksi politik uang yang dilakukan pendukung pasangan calon nomor 2 di sejumlah daerah
  • Adanya sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar dan TPS dengan jumlah pemilih yang berlebih

Dengan putusan MK itu, maka tidak ada lagi proses hukum yang bisa menghalangi kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran. Putusan MK ini menjadi pembelajaran, sebab jika kecurangan seperti itu masih terjadi pada Pilkada mendatang, pasti  akan dianggap hal yang normal.

Tentunya putusan itu menjadi peringatan keras kepada calon kepala daerah yang ingin bersaing melawan kandidat yang didukung penguasa. Salah satunya di Sumut, di mana menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution akan maju pada Pilgubsu di daerah ini.

Meski demikian, ada juga hakim yang memiliki pendapat berbeda terkait kesimpulan umum sidang MK itu, yakni hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan hakim Arief Hidayat. Sayangnya pandangan berbeda dari dua hakim ini dianggap tidak mempengaruhi putusan. (faz)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan