Kajianberita.com
Beranda Headline Caleg Terpilih tapi Belum Dilantik Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Awas Tipu-Tipu..!

Caleg Terpilih tapi Belum Dilantik Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Awas Tipu-Tipu..!

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari kembali membuat pernyataan yang nyeleneh. Ia menyebut caleg terpilih yang mencalonkan diri pada Pilkada 2024 tak berkewajiban melepas kursi dewan yang ia raih untuk periode 2024-2029. Yang penting, kata Hasyim, orang itu  belum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pernyataan Hasyim ini mengundang perdebatan karena pelaksanaan Pilkada 2024 akan berlansung setelah semua caleg terpilih dilantik.  Sebagaimana  Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024, KPU RI telah mengatur pelantikan caleg DPR dan DPD RI terpilih hasil Pileg 2024 dilakukan pada 1 Oktober 2024, sesuai akhir masa jabatan anggota dewan periode sebelumnya.

Sedangkan pelantikan caleg DPRD dilangsungkan menyesuaikan akhir jabatan anggota dewan di masing-masing wilayah tersebut.

Pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu, KPU juga menyebutkan bahwa pelantikan susulan hanya dilakukan jika calon anggota DPR/DPD/DPRD terpilih menjadi tersangka tindak pidana korupsi.  Di sisi lain Hasyim menyebutkan bahwa aturan hukum di Indonesia tidak mengharuskan pelantikan anggota dewan dilakukan secara serentak.

Dengan anggapan ini, maka caleg terpilih yang maju pilkada bisa saja melakukan tipu muslihat dengan  meminta dirinya dilantik belakangan, menunggu hasil akhir perolehan suaranya di Pilkada 2024. Dengan demikian, kalaupun ia kalah pada Pilkada nanti, setidaknya ia masih bisa menjadi anggota legislative menyusul pelantikan yang dilakukan kemudian.

Ucapan Hasyim ini jelas memberi ruang kepada setiap Caleg yang ingin maju Pilkada untuk membohongi rakyat.  Padahal seharusnya mereka juga sudah dilantik pada Oktober mendatang bersamaan dengan caleg lainnya.

“Esensi pemilu serentak itu adalah pada keserentakan tahapan pemilu temasuk untuk pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai akhir masa jabatannya masing-masing,” kata pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, kepada Kajianberita.com, Sabtu (11/5/2024).

“Kalau kemudian pelantikan dilakukan tidak serentak dan bisa disusulkan karena kepentingan maju pilkada bukan karena alasan darurat atau luar biasa, maka jelas itu merupakan pelanggaran berat atas konsep keserentakan pemilu,” jelasnya.

Sebagai informasi, caleg DPR dan DPD RI terpilih hasil Pileg 2024 seyogianya dilantik secara resmi serentak pada 1 Oktober 2024, tepat pada akhir masa jabatan anggota DPR dan DPD RI periode sebelumnya. Sementara itu, pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November 2024.

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024, KPU diminta mempersyaratkan caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan, bahwa ia bersedia mundur “jika telah dilantik secara resmi” menjadi anggota dewan.

Akan tetapi, ketua KPU sengaja membuka tafsir bahwa frasa “jika telah dilantik secara resmi” ini memungkinkan caleg terpilih tidak hadir pelantikan anggota dewan pada jadwal yang ditentukan, sehingga dirinya tak perlu mundur karena masih mencoba peruntungan di Pilkada 2024.

“Bila pada 1 Oktober 2024 belum dilantik, maka status (yang bersangkutan) masih sebagai calon terpilih (sehingga tak perlu mundur jika maju Pilkada 2024). Lha, kan, belum dilantik dan menjabat, lalu mundur dari jabatan apa,” kata Hasyim, Jumat (10/5/2024).

“Yang wajib mundur adalah anggota (dewan). Anggota adalah calon terpilih yang sudah dilantik (pengucapan sumpah/janji),” kata Hasyim.(*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan