Kajianberita.com
Beranda Headline Menunggak Pajak Rp250 Miliar, untuk Kedua Kalinya Pemko Medan Paksa Tutup Mall Centre Point

Menunggak Pajak Rp250 Miliar, untuk Kedua Kalinya Pemko Medan Paksa Tutup Mall Centre Point

walikota Medan Bobby Nasution memimpin aksi penyegelan dan penutupan mall Centre Point di Jalan Jawa, Medan, Rabu (15/5/2024)

Pemko Medan bersikap tegas dengan menyegel pusat perbelanjaan Centre Point Medan, di Jalan Jawa, Rabu (15/5/2024). Penyegelan yang dilakukan sekitar pukul 11.15 WIB itu berjalan tertib tanpa ada perlawanan dari pihak pengelola mall. Seratusan  petugas Satuan Polisi Pamong Praja dibantu aparat keamanan turut mengamankan penyegelan itu.

Sesaat setelah penyegelan, Pemko Medan  memasang baliho berukuran jumbo untuk memberitahukan ke public bahwa  mall ini telah disegel. Terlihat baik Satpol PP, Polisi dan TNI turut mengamankan lokasi. Pada salah satu kalimat di baliho itu tertulis: “ Bangunan Gedung ini Ditutup/Disegel”.

Walikota Medan  Bobby Nasution yang hadir di lokasi menjelaskan, sebelum penutupan dan penyegelan pihaknya sudah setahun terus mengingatkan pihak Centre Point supaya membayar pajak retribusi tepat waktu. Nyatanya pihak Centre Point sudah menunggak pembayaran pajak retribusi sejak tahun 2011. Bahkan total tunggakan pajak retribusi mencapai Rp 250 Miliar.

“Ini sudah lama sebenarnya. Sudah di ingatkan juga. Karena mereka sudah menunggak sejak tahun 2011. Sehingga total tunggakannya mencapai Rp 250 miliar,” jelasnya, Rabu (15/5/2024).

Disampaikan pula oleh Bobby, sejak awal bangunan didirikan, Centre Point tidak pernah membayar pajak retribusi ke Pemko Medan. Ditambah, pihak pusat perbelanjaan ini juga belum memiliki izin ke Pemko Medan.

“Saya sampaikan bangunan ini tidak punya izin apapun. Jadi kami berhak menyegelnya. kami sampaikan berkali- kali,” tuturnya.

Pemko Medan sudah bertemu dengan PT KAI dan PT ACK bulan lalu dan memberikan deadline pembayaran sampai 15 Mei 2024. Namun hingga kini belum ada pembayaran, meski sudah berulangkali ditagih.

“Namun belum ada kesepakatan yang bisa membuat mal ini melakukan kewajibannya untuk membayar pajak retribusi. Makanya ini akan ditutup,” jelasnya.

Sejak tahun 2011-2021, kata Bobby Pemko Medan terus menagih Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga retribusi.

“Ini kan kepemilikan tanah dan bangunannya berbeda. Tapi kami berfokus pada kewajiban dari mal ke pemko, gak ikut campur ke pihak lain,” jelasnya.

Mall Centre Point yang berdiri di atas lahan 3,1 hektar di Jalan Jawa, Medan, sejak awal sarat dengan masalah. Selain pernah berkonflik dengan PT Kereta Api Indonesia, pengelola juga menunggal pajak PBB kepada Pemko Medan sehingga mall itu terpaksa ditutup untuk sementara waktu

Sejak beroperasi pada 2011 Mall Centre Point Medan tak henti dirundung masalah. Konflik lahan antara pengelola mall itu dengan  PT Kereta API Indonesia (KAI) sempat memanas, sebab PT KAI mengklaim kalau lahan itu milik mereka. Sementara pihak pengelola mall mengaku kalau lahan itu sudah mereka kuasa sejak lama.

Belakangan  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan turut memastikan kalau lahan 3,1 hektar yang digunakan Mall Centre Point yang berlokasi di Jalan Jawa itu memang milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kepala BPN Medan Reza Andrian Fachri mengatakan, soal kepemilikan lahan itu sudah inkrah.

Belakangan kini ada kesepakatan damai antara PT KAI dengan PT Arga Citra Kharisma selaku pengelola Mall untuk saling bekerjasama  bagi hasil.  Dengan demikian kegiatan usaha yang ada di mall itu tetap berjalan.

Namun masalah lain muncul karena mall iut ternyata belum membayar pajak kepada Pemko Medan yang nilainya mencapai Rp 250 miliar.  Hal inilah yang menghadirkan persoalan baru sehingga Pemko terpaksa bertindak tegas untuk melakukan penutupan.

Akibat penyegelan itu,  aktivitas usaha di mall itu terpaksa ditutup. Tidak dijelaskan kapan mall itu akan dibuka kembali. Pembicaraan antara Pemko Medan dan pihak pengelola mall akan berlanjut dalam waktu dekat.

Penyegelan kedua

Aksi penyegelan mall Centre Point itu merupakan yang kedua kali dilaksanakan Pemko Medan setelah yang pertama pada  9 September 2021. Kala itu kasusnya juga sama, sama-sama menunggal Pajak Bumi Bangunan (PBB) selama 10 tahun sebesar Rp 56 miliar. Namun sepekan kemudian ada kesepakatan antara pengelola dan Pemko Medan untuk menyelesaikan tunggakan itu, sehingga mall dibuka kembali.

Belakangan ini kasus yang sama muncul karena janji pihak pengelola untuk membayar tunggakan PBB belum dilakukan. Bahkan tunggakan itu terus membengkak hingga Rp250 miliar, sehingga Pemko Medan harus bertindak tegas. Akhirnya penyegelan kedua dilakukan hari ini. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan