Kajianberita.com
Beranda Headline AHY Resmi Serahkan Sertifikat Lahan Mall Centre Point Kepada PT KAI, Pengelola Mall Rugi Besar

AHY Resmi Serahkan Sertifikat Lahan Mall Centre Point Kepada PT KAI, Pengelola Mall Rugi Besar

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah Mall Centre Point Medan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero. Tanah tersebut mengalami permasalahan sengketa antara KAI dengan pihak swasta, yakni PT. Agra Citra Karisma (PT. ACK) yang berlangsung sejak 2011 lalu.

Dengan penyerahan sertifikat itu, maka Pemerintah dengan resmi mengakui bahwa pemilik lahan tempat mall itu berdiri merupakan milik PT KAI. Adapun PT ACK yang telah terlanjur membangun mall dan apartemen di lahan itu terpaksa harus bisa menjalin kerjasama dengan pemilik.

“Baru saja kita menyerahkan sertifikat HPL ke PT KAI. Ada dua sertifikat berkedudukan di Medan,” kata Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantornya, Jakarta, Kamis (30/5).

Agus mengaku besaran nilai aset yang diselamatkan dari penyelesaian sengketa tanah tersebut mencapai Rp 480 Miliar.

Ia pun menjelaskan permasalahan sengketa lahan antara PT KAI dengan PT ACK itu sebetulnya telah berlangsung lama, bahkan sejak 1982. Kemudian, permasalahan itu baru masuk ke meja hijau pada 2011 lalu.

“Artinya 13 tahun lalu sudah masuk pengadilan. Jadi ini terus berlarut-larut karena memang kompleks permasalahannya,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Dirut PT KAI Didiek Hartantyo menjelaskan terdapat dua hak pengelolaan lahan yang diserahkan oleh ATR/BPN yakni lahan seluas 19.194 meter persegi dan 12.722 meter persegi. Ia pun berterima kasih ke ATR/BPN karena dengan terbitnya hak pengelolaan lahan itu kini PT KAI telah memiliki kedudukan hukum atas tanah tersebut.

Dengan kepastian hukum atas tanah itu, maka mau tidak mau PT ACK harus menjalin kerjasama dengan PT KAI. Sebelumnya perusahaan pengelola mal itu telah mengklaim kalau lahan tersebut milik mereka. Namun putusan pengadilan memutuskan bahwa pemilik yang sah adalah PT KAI.

Sebagai bentuk kompromi, PT KAI telah bersedia menjalin kerjasama dengan PT ACK untuk pengelolaan mall tersebut. Kerjasama dengan pihak swasta yang menempati lahan tersebut bernilai bagi perusahaan karena di lahan tersebut telah ada bangunan komersial. Dengan dasar inilah maka pihak swasta tersebut akan duduk bersama-sama melakukan perjanjian kerja sama komersial dengan KAI.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kanwil BPN Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Medan, Pemkot Medan dan semua pihak yang memungkinkan terbitnya sertifikat ini,” ucap Didiek dalam keterangan resmi.

Saat ini, banyak aset-aset yang diduduki atau dikuasai oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berwenang. Untuk itu, perusahaan akan terus mengamankan aset-aset negara ini untuk membangun suatu value creation layanan transportasi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.

“Selain hal tersebut, upaya sertifikasi seluruh aset-aset yang kami lakukan akan terus kami lakukan secara proaktif. Sehingga ada suatu kepastian hukum kepemilikan tanah dan hal ini betul-betul bisa membangun suatu tata kelola pertanahan yang baik, serta mendukung upaya transformasi agraria yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN,” terang Didiek.

Sebelumnya, Mal Centre Point disegel karena tak membayar pajak retribusi sejak 2011.

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebut pengelola Mall Centre Point hingga saat ini belum membayar tunggakan pajak retribusi mencapai Rp 250 Miliar. Akibatnya Pemko Medan sempat menyegel dan menutup mall itu.

Belakangan pihak pengelola telah mencicil tunggakan tersebut dengan pembayaran awal Rp 150 Miliar. Adapun sisanya akan dilunasi secara bertahap. Dengan pembayaran itu, terhitung 1 Juni 2024 dikabarkan kalau Mall Centre Point Medan akan dibuka kembali.

Mall Centre Point di Jalan Jawa, Medan berdiri megah, lengkap dengan fasilitas apartemen, pertokoan dan rumah sakit.

Dengan diserahkanya sertifikat lahan tempat mall tersebut berdiri, maka sengketa lahan tersebut telah tuntas. PT KAI adalah pemilik lahan sedangkan PT ACK hanya sebagai pengelola mall. Kedua Perusahaan ini telah sepakat menjalin kerjasama.

Meski demikian, tidak bisa dipungkiri kalau PT ACK telah mengalami kerugian yang sangat besar terkait pembangunan mall tersebut. Betapa tidak, tadinya mereka mengklaim sebagai pemilik lahan itu, sekarang terbukti lahan itu milik pihak lain. Padahal di atas lahan itu sudah berdiri bangunan megah, berupa mall, apartemen dan rumah sakit.

Sengkela lahan ini setidaknya telah menyeret mantan Walikota Medan, Rahudman Harahap dan pemilik PT ACK, Handoko Lie ke penjara karena telah bersekongkol dalam memanipulasi status lahan tempat mall itu berdiri. Sampai hari inipun Handoko masih di dalam penjara setelah divonis 10 tahun, sedangkan Rahudman telah bebas. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan