Kajianberita.com
Beranda Politik Mahfud MD Kritik Keluarga Jokowi: Menangkan Kakak Itu MK, Menangkan Adek di MA

Mahfud MD Kritik Keluarga Jokowi: Menangkan Kakak Itu MK, Menangkan Adek di MA

Mahfud MD mengkritik dinasti politik keluarga Jokowi

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD, berkomentar tentang putusan Mahkamah Agung yang merubah syarat usia bagi calon kepala daerah dari 30 tahun saat pendaftaran menjadi setelah pelantikan. Di mana putusan tersebut malah menimbulkan cemoohan publik.

Menurut Mahfud, cemoohan publik sebelumya muncul saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah undang-undang untuk meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang kemudian diikuti putusan MA.

“Menurut saya itu konsekuensi logis dari tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif lah. Kalau ndak eksekutif oleh MK yang kemudian dinilai cacat melanggar etika berat itu kan bagian itu, sehingga masyarakat berasosiasi ke situ. Sehingga timbul mahkamah kakak, mahkamah anak. Apa namanya, menangkan kakak itu MK, menangkan adek itu MA. Ya jadi cemoohan di publik,” ujar Mahfud dalam akun youtube Mahfud MD official yang dikutip Rabu, 5 Juni.

Mahfud menilai, hukum di Indonesia kini sudah dalam kondisi yang buruk. Sehingga mantan Ketua MK itu malas untuk menanggapi.

“Kita tentu malas lah mengomentari yang kayak gitu gitu, biar busuk lah sendiri. Itu udah busuk cara berhukum kita, sudah busuk sekarang,” katanya.

Bahkan Mahfud sudah bertanya ke para ahli hukum mengenai putusan MK dan MK yang dinilai untuk mengakomodir kepentingan dua putra Jokowi itu. Kata dia, semua ahli hukum sudah angkat tangan.

“Saya sudah bertanya kemana mana ahli hukum, ‘gimana pak cara memperbaikinya’, ‘ya nggak tau gimana ini, ini sudah semua lini’,” kata Mahfud menceritakan jawaban para ahli hukum.

Karena itu, Mahfud berharap, pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo Subianto selaku presiden terpilih dapat memperbaiki kondisi hukum yang sudah terlanjut ‘bobrok’ ini.

“Tetapi kalau saya masih punya harapan, mudah-mudahan nanti kalau sudah dilantik Pam Prabowo melakukan perubahan perubahan yang bagus, karena itu akan membantu bagi pemerintah, bagi pak Prabowo kalau hukum itu ditegakkan dengan benar,” pungkasnya.

Kebobrokan sistem hukum di Indonesia tidak lepas dari kepentingan keluarga Jokowi yang terus berkeinginan untuk berkuasa. Setelah Jokowi tidak lagi menjabat presiden mulai Oktober mendatang, ia ngotot agar anak dan menantunya bisa memegang tampuk kekuasaan di eksekutif.

Setelah Gibran yang sukses menjadi sebagai wakil presiden, Jokowi juga mendorong menantunya Bobby Nasution maju sebagai calon gubernur Sumut. Belakangan mencuat kabar kalau putra bungsunya Kaesang Pangerap juga berkeinginan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Kaesang masih terlalu muda untuk bisa bersaing sebagai gubernur sebab Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan batas usia calon gubernur dan wakil 30 (tiga puluh) tahun sedangkan Calon Bupati/ Wakil Bupati atau Calon Walikota/ Wakil Walikota 25 tahun.

Sementara Kaesang baru berusia 29 tahun, sedangkan ia ingin bersaing merebut kursi Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu demi memuluskan dinasti politik keluarga Jokowi, MA mengubah aturan umur untuk pencalonan gubernur/wakil gubernur agar Kaesang bisa mencalonkan diri. Hebat kan negeri ini?! (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan