Kajianberita.com
Beranda Headline Coba Tebak Ormas Agama Mana yang Paling Rakus Terjun di Bisnis Tambang?

Coba Tebak Ormas Agama Mana yang Paling Rakus Terjun di Bisnis Tambang?

Kawasan tambang emas, salah satu yang akan diburu Ormas agama. NU ada di barisan depan untuk memburu izin tambang itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Sesuai Pasal 83A (2) PP 25/2024, WIUPK merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Kendati demikian, Pasal 83 (3) beleid yang sama mengatur IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.

“Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali,” sambung Pasal 83 (4) PP 25/2024.

Lantas tepat kah ormas agama mengelola lahan tambang?

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai pemerintah mungkin “berniat baik” memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan untuk berbagi kue ekonomi dan pemerataan kemakmuran. Namun, ia merasa kebijakan tersebut tetap tidak tepat.

Alasan pertama, karena sebagian besar ormas atau mungkin seluruhnya katanya tidak memiliki kompetensi dan pengalaman mengelola sektor pertambangan. Sehingga sulit untuk diberikan IUP/IUPK yang mensyaratkan kemampuan terkait teknologi, SDM, keuangan, pengelolaan lingkungan hidup, masalah sosial, dan lainnya.

Ali mengatakan jika IUP/IUPK diberikan kepada pihak yang kurang memiliki kompetensi dan pengalaman, akan sangat beresiko terjadinya masalah yang berdampak pada keberlangsungan usaha pertambangan, gejolak sosial, terganggunya target produksi, serta berpengaruh terhadap transisi energi.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengatakan pemberian konsesi ke ormas keagamaan akan berubah menjadi sumber ketakutan dan teror baru bagi warga.

“Mengingat selama ini ormas-ormas tertentu seringkali tampil melindungi operasi tambang dan menjadi stempel bagi pemerintah untuk menilai bahwa tambang adalah sumber kesejahteraan,” imbuhnya.

Melky menilai PP 25/2024 menunjukkan watak rezim Jokowi yang gemar obral kekayaan alam. Obral konsesi katanya bisa dianggap sebagai upaya Jokowi mempertahankan pengaruh politiknya ketika tak lagi menjabat pada Oktober mendatang.

Melihat banyaknya perdebatan soal kewenangan Ormas agama dalam pengelolaan tambang itu, sejumlah ormas agama langsung menegaskan untuk menolak terlibat memanfaatkan peluang itu. Setidaknya sudah ada dua ormas agama yang menyatakan menolak aturan itu. Keduanya adalah  Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan  Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Keduanya menolak karena mereka ingin menjaga menjaga independensi serta menghindari sejumlah risiko. Apalagi masalah tambang kerap berhadapan dengan rakyat.

Adapun Muhammadiyah masih mengkajinya. Mereka belum menyatakan menolak tapi juga belum menerima, sebab ada banyak hal yang ingin dikaji terlebih dahulu terkait dengan izin tambang itu. Apalagi usaha tambang kerap berhadapan dengan kerusakan lingkungan.

Lalu tang paling bergembira ria siapa? Sudah pasti Nahdlatul Ulama alias NU. Inilah ormas yang selama ini orang-orangnya kerap bermain di bidang bisnis. Ormas ini memang sangat dekat sekali dengan pemerintah. Bahkan bisa dikatakan terkesan ‘menjilad’ pemerintah. NU tidak seperti Muhammadiyah yang memiliki badan usaha yang besarm, sehingga tidak heran jika NU selalu berharap mendapatkan asupan anggaran dari pemerintah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (tengah) usai konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Begitu pemerintah membuka izin bagi ormas untuk mengelola usaha tambang, pihak pengurus NU langsung bersorak riang. Mereka bahkan mengaku sudah menyiapkan PT untuk pengelolaan tambang itu. Belum dijelaskan usaha tambang mana saja yang mereka incar. Lagi pula bukan rahasia lagi kalau orang-orang NU banyak yang bergerak di bidang tambang.

Ironisnya lagi, setelah diberi izin pengelolaan tambang, tidak ada jaminan bahwa NU bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Bisa jadi dana APBN dan APBD yang mereka terima lebih besar lagi. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa elit NU turut berkampanye untuk presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Malah ada yang mengatakan, sesungguhnya izin pengelolaan tambang bagi Ormas Agama pada dasarnya difokuskan untuk NU. Lihat saja, ketika masalah izin tambang ini masih diperdebatkan, NU sudah menyiapkan PT dan juga sudah mengajukan usulan izin tambang di berbagai kawasan.

Jadi sudah bisa terjawab siapa sebenarnya yang bersuka ria dengan kebijakan baru  presiden Jokowi ini. Dan lihat saja ke depan, ketika ada konflik masyarakat dengan pengelola tambang yang berbau NU, pasti pengurus NU akan lepas tangan. Mereka akan menuding itu ulah PT, bukan ormasnya. Hahaha, mari tertawa.

Fazri

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan