Kajianberita.com
Beranda Headline NU Paling Bernafsu Memburu Izin Tambang, Ingat Jangan Lepas Tanggung Jawab

NU Paling Bernafsu Memburu Izin Tambang, Ingat Jangan Lepas Tanggung Jawab

Ketua dan Pengurus NU begitu berambisi menguasai lahan tambang.

Setelah Presiden Joko Widodo memberi izin organisasi keagamaan memiliki izin usaha tambang, kubu Nahdlatul Ulama (NU) begitu antusias ingin yang pertama mendapat izin usaha itu. Ormas ini mengaku sudah menyiapkan Perusahaan (PT) dan telah mengintai sejumlah kawasan tambang potensial yang akan mereka kelola.

Di antara semua ormas agama yang ada di Indonesia, NU memang  terlihat paling bernafsu terjun di bisnis ini. Sementara sejumlah ormas agama lain malah sudah ada yang mendeklarasikan diri tidak akan mau menggunakan kesempatan itu.

Mengapa NU? Karena ormas ini memang berisi para politisi, bukan rohaniawan. Sebagai politisi, mereka sangat berambisi merebut  kekuasaan. Ormas NU ini sejatinya tidak boleh berpolitik, tapi yang ada di dalamnya adalah para politisi. Jadi sangat tidak masuk diakal kalau NU tidak berpolitik.

Karena keaktifannya dalam politik sehingga NU sangat bersahabat dengan kekuasaan. Tidak heran jika pada Pemilu presiden yang lalu, pengurus NU menunjukkan keberpihakannya kepada penguasa. Dan penguasa yang mereka dukung tentu saja ingin mengucapkan terimakasih, salah satunya melalui izin konsesi tambang.

Ini adalah simbiosis dalam politik. Bagaimana pun juga presiden Indonesia sangat membutuhkan dukungan NU.

Sudah menjadi rahasia umum kalau NU selalu mengklaim dirinya sebagai ormas agama yang memiliki massa terbanyak di Indonesia. Jumlah massa ini yang selalu menjadi jualan mereka. Dengan menjual  pendukungnya, mereka setiap tahun mendapat anggaran dari APBN dan APBN.

NU adalah organisasi agama yang operasionalnya sangat bergantung kepada asupan dana pemerintah. Mereka tidak punya unit usaha yang potensial. Kalaupun selama ini NU kerap mengklaim punya lembaga pendidikan atau punya unit usaha ini dan itu, semua itu adalah atas nama personil, bukan organisasi.

Beda sekali dengan Muhammadiyah yang jelas-jelas merupakan Ormas yang memikiki asset dan usaha yang sangat banyak. Bahkan Muhammadiyah tercatat sebagai Ormas yang paling kaya di dunia.  Semua usahanya memiliki badan hukum yang jelas atas nama organisasi. Berbeda Sekali dengan NU yang terkenal dengan klaim-klaim kepemilikan.

Kalaupun NU punya universitas, keberadaannya pasti tidak kepas dari bantuan pemerintah. Universitas milik NU juga kurang dikenal public sehingga mahasiswa yang belajar di sangatlah minim. Kampus NU nyaris kurang terdengar karena tidak punya cendekiawan yang bisa diandalkan.

Bandingkan dengan Muhamadiyah yang memiliki universitas berkelas di berbagai wilayah tanah air. Bahkan mereka sudah mendirikan kampus di luar negeri tanpa ada sokongan dana dari Pemerintah.  Misi agama Muhamadiyah sangatlah jelas. Sementara NU lebih terkenal dengan misi politik dan bisnis.

Tak heran jika NU paling terdepan ingin mendapatkan izin tambang di Indonesia saat peluang itu diberikan kepada ormas agama. Mereka seakan tidak  pernah memikirkan risiko dari usaha itu, baik itu risiko pencemaran lingkungan, risiko sengketa dengan masyarakat, risiko konflik pertanahan dan sebagainya. Nanti ketika risiko ini muncul, lihatlah, pengurus NU akan beramai-ramai sembunyi.

Melihat banyaknya potensi konflik yang muncul dari usaha tambang ini,  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah mengimbau organisasi masyarakat  keagamaan sebaiknya tidak terjun ke wilayah pertambangan. YLBHI khawatir ormas bisa terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengakui usaha sektor pertambangan kerap menyebabkan konflik sumber daya alam.

“Mengingatkan kepada ormas keagamaan agar tidak terlibat sebagai bagian dari pelanggar HAM di wilayah pertambangan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat, 7 Juni 2024.

Maka itu, pemberian izin tambang kepada ormas sebenarnya sangat disayangkan Isnur. Selama ini, kata dia, praktik pertambangan tidak pernah berpihak pada rakyat maupun lingkungan. YLBHI mencatat hampir semua wilayah pertambangan menimbulkan konflik seperti merusak lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat.

Ia mencontohkan permasalahan tambang di Wadas, batu bara di Kalimantan dan Nikel di Sulawesi maupun Maluku menyebabkan pencemaran air laut, tanah, dan udara. Kesehatan masyarakat pun jadi terganggu, termasuk berkurangnya sumber pangan warga setempat.

Isnur menyebut ormas berpotensi sebagai pelanggar HAM lantaran perizinannya kerap menggunakan cara kotor atau tanpa persetujuan masyarakat. Saat ini, Isnur mengatakan sekitar puluhan ribu titik lubang tambang dibiarkan menganga tanpa ada proses rehabilitasi. Lubang-lubang ini telah memakan korban dari tahun ke tahun.

Ia khawatir, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan semakin memperpanjang konflik sosial.

“Jikapun narasinya ormas keagamaan akan bekerja sama dengan perusahaan, maka permasalahannya adalah selama ini tidak ada perusahaan tambang yang mengedepankan pemenuhan HAM dan prinsip demokrasi,” ujarnya.

Di sisi lain, tak satupun Ormas agama yang paham pengelolaan tambang di negeri ini. Maka sudah pasti ormas itu akan bekerja sama dengan para pengusaha yang selama ini sudah terjun di bisnis itu. Orientasi mereka pasti akan mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Soal agama? Ah, itu kan hanya topeng saja. Biarkan saja mereka memuaskan birahinya untuk merebut sumber daya alam negeri ini. Masyarakat cerdas seharusnya mengkritisi itu. Sayangnya, hanya sedikit masyarakat cerdas di negeri ini. Kebanyakan hanyalah boneka yang akan menjalankan perintah apa saja manakala baterai sudah terisi..!

Selamat untuk NU yang akan bergerak di sektor tambang. Kalian memang hebat..!

Fazri

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan