Kajianberita.com
Beranda Headline Terkait Pengelolaan Tambang, Ketua NU Mengaku Butuh Uang, Kok Nggak Malu ya?

Terkait Pengelolaan Tambang, Ketua NU Mengaku Butuh Uang, Kok Nggak Malu ya?

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Ketika sejumlah organisasi agama mulai banyak menolak terlibat dalam pengelolaan tambang, justru Nahdlatul Ulama (NU) begitu antusias untuk terlibat di dalamnya. Mereka bahkan menjadi Ormas yang sangat bernafsu untuk terlibat dalam usaha itu.

Hal ini bisa dipahami, sebab NU berisi para politisi dan pengusaha yang selama ini kerap menjalankan aktivitas organisasi berkedok agama. Ketika diberi ruang untuk mengembangkan usaha, mereka sangat sigap mengambil kesempatan itu.

“Ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap. Wong butuh uang, bagaimana lagi,” kata Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf kepada wartawan di Jakarta, Kamis 6 Juni 2024, kepada Antara.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menyebutkan kebutuhan PBNU cukup banyak untuk memenuhi hajat para warganya.

“Kita ketahui bahwa NU itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga bukan hajat agama saja yang dikelola, yang diurus, tapi hajat kemasyarakatan termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Gus Yahya mengungkapkan hasil survei yang membuktikan PBNU memiliki anggota sebanyak kurang lebih separuh penduduk Indonesia.

Ia menambahkan PBNU juga memiliki sekitar 3.000 Pondok Pesantren (PonPes) dan Madrasah, yang untuk mengelolanya memerlukan banyak sumber daya. Tapi PonPes itu pada dasarnya bukan milik Ormas NU, tapi milik para Ulama yang diklaim sebagai Ulama NU.

Klaim seperti ini yang selalu dilakukan NU selama ini. Ulama yang memiliki PonPes, NU merasa itu punya mereka.

Salah satunya adalah PonPes Lirboyo yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Gus Yahya menceritakan kondisi PonPes tersebut memiliki santri yang berjumlah hingga lebih dari 43.000 orang, namun dengan fasilitas yang sangat ala kadarnya.

Ia menuturkan para santri di PonPes tersebut tinggal di kamar seluas 3×3 meter, sehingga para santri hanya bisa menaruh barang di kamar, namun tidur di sembarang tempat seperti emperan kelas dan masjid.

“Nah kalau kita menunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan parameter birokrasi yang pasti lama sekali,” ucapnya.

Gus Yahya juga menuturkan pihaknya melalui Muslimat NU mengelola ribuan Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal (TK dan RA) yang selama ini para gurunya hanya mendapatkan honor yang minim.

“Sekarang realitasnya kita ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri tidak lagi mencukupi, sehingga perlu ada intervensi. Dalam soal ini, maka NU butuh revenue,” tutur Yahya Cholil Staquf.

Sebelumnya Presiden Jokowi pada Kamis 30 Mei 2024, telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bisa mengelola Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK). (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan