Kajianberita.com
Beranda Headline Jokowi Pernah Berjanji Tidak Gunakan APBN Untuk IKN, Nyatanya Sudah Banyak Uang Negara Terkuras

Jokowi Pernah Berjanji Tidak Gunakan APBN Untuk IKN, Nyatanya Sudah Banyak Uang Negara Terkuras

Presiden Joko Widodo di kawasan IKN. Janjinya tidak menggunakan APBN, tapi sampai saat ini sudah Rp72,1 Triliun dana APBN terkuras untuk proyek itu. BPK juga menilai IKN banyak masalah

Saat memulai proyek Ibukota Negara (IKN), Presiden Joko Widodo pernah berjanji kalau pembangunan itu tidak akan mengganggu APBN. Jokowi yakin, proyek APBN akan banyak mendatangkan investor.

Namun kenyatannya, proyek IKN kini sangat bergantung kepada APBN. Sudah banyak uang negara yang terkuras untuk proyek tersebut.

Menjelang berkahirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden, sudah pasti IKN akan menjadi beban bagi Indonesia. Betapa tidak, selain harus kembali mengurus APBN lebih banyak lagi,  Pemerintah juga harus membayar utang luar negeri yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800 triliun.

Belum lagi janji presiden terpilih untuk program makan siang gratis yang menelan dana hingga Rp 280 triliun pertahun.

Di sisi lain, Pemerintah juga harus mengatasi subsidi BBM, subsisi untuk BPJS Kesehatan dan berbagai subsisi lainnya. Dengan sederet masalah itu, dipastikan kondisi ekonomi Indonesia akan morat-marit.

Tidak heran jika Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan masyarakat agar tahun depan harus hati-hati kelola uang. Sulitnya ekonomi negara, kata Sri Mulyani  akan memunculkan tren kenaikan suku bunga dan nilai tukar. Tren tersebut diyakini akan mempengaruhi belanja termasuk pembayaran utang.

Sri Mulyani lalu menjelaskan kondisi APBN 2025 diperkirakan defisit pada kisaran 2,45-2,82% dan keseimbangan primer diperkirakan defisit 0,3-0,61%. Ia juga meyakini pembiayaan investasi diusulkan antara 0,30 hingga 0,50% dari produk domestik bruto (PDB) serta rasio utang diperkirakan di kisaran 37,98 hingga 38,71%.

Meski Sri Mulyani tidak menuduh, tapi sudah pasti buruknya kondisi itu merupakan buah dari kepemimpinan yang terjadi selama masa Pemerintahan Jokowi. IKN juga akan menuai beban sangat panjang karena banyak sekali masalah terkait proyek tersebut.

Hanya orang-orang dekat Jokowi yang ngotot kalau proyek itu akan menuai hasil yang sukses. Biasalah, ulah para penjilat dan kelompok orang yang meraup untung dari proyek tersebut.

Kebohongan demi kebohongan di proyek IKN mulai tampak. Kalau dulu Jokowi menegaskan tidak akan mengusik APBN untuk proyek tersebut, nyatanya sampai sekarang sudah Rp 72,1 Triliun dana APBN yang terkuras di sana. Pada tahun mendatang jumlah itu akan meningkat lagi. Biasalah, kelakuan si pembohong..!

Disain istana presiden di IKN. Sebuah mega proyek yang bertujuan untuk memindahkan ASN dari Jakarta ke Kalimantan

Proyek IKN sendiri sangat banyak menuai masalah.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek IKN setidaknya memiliki empat masalah besar.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

Dari berbagai masalah itu, BPK memberi rekomendasi Menteri PUPR agar menginstruksikan pihak terkait melakukan sinkronisasi rencana pembangunan IKN. Selain itu, perlu ada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk sinkronisasi peraturan termasuk merumuskan solusi dan rencana aksi percepatan proses pembebasan lahan.

Para ahli sebenarnya sudah memprotes proyek IKN itu sejak awal. Proyek itu dianggap sia-sia karena hanya focus untuk memindahkan sejumlah ASN dari Jakarta ke Kalimantan Tengah. Seakan-akan hanya ASN yang membuat Jakarta macet selama ini.

Alasan inilah yang dianggap aneh. Tapi Jokowi tetap ngotot menjalankan proyek itu dengan berbagai dalih. Nyatanya para ASN di Jakarta pun banyak yang enggan pindah ke sana. Bahkan belum tentu presiden yang akan datang mau bertugas di IKN.

Inilah hambaran negeri kacau yang penuh dengan janji-janji bohong. (Faz)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan