Kajianberita.com
Beranda Headline Sangat Bernafsu Mengelola Bisnis Tambang, NU Mendapat Protes Dari Anggotanya Sendiri

Sangat Bernafsu Mengelola Bisnis Tambang, NU Mendapat Protes Dari Anggotanya Sendiri

Salah satu kawasan tambang batubara di Kalimantan. Tambang batubara salah satu yang menjadi incaran NU. mereka berharap untung besar dengan alasan untuk biaya pesantren. Anda percaya?

Nafsu besar Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) untuk terlibat dalam pengelolaan usaha tambang mengundang protes dari anggotanya sendiri. Sebanyak 68 Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang merupakan warga NU menolak pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat. Alasannya, hal itu akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral.

“Kami meminta pemerintah untuk membatalkan pemberian izin tambang pada ormas keagamaan,” kata juru bicara warga NU alumni UGM Slamet Thohari, Ahad, 9 Juni 2024.

Dia mengatakan izin tambang itu berpotensi hanya akan menguntungkan segelintir elite dan menghilangkan tradisi kritis ormas.

“Dan pada akhirnya melemahkan organisasi keagamaan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang bisa mengontrol dan mengawasi pemerintah atas ongkos yang sebagian besar akan ditanggung oleh Nahdliyin.”

Selain itu, dosen Universitas Brawijaya itu menyatakan, warga NU Alumni UGM mendesak PBNU untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diajukan ke pemerintah. Sebab, hal itu akan menjerumuskan NU pada kubangan dosa sosial dan ekologis.

Tuntutan selanjutnya, PBNU diminta kembali berkhidmah untuk umat dengan tidak menerima konsesi tambang yang akan membuat NU terkooptasi menjadi bagian dari alat pemerintah.

PBNU juga diminta menata organisasi secara lebih baik dan profesional dengan mendayagunakan potensi yang ada demi kemandirian ekonomi, tanpa harus masuk dalam bisnis kotor tambang yang akan menjadi warisan kesesatan historis.

Slamet mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk konsisten dengan agenda transisi energi Net Zero Energy 2060 yang di antaranya dengan meninggalkan batu bara, baik sebagai komoditas ekspor maupun sumber energi primer, serta menciptakan Enabling Environment bagi tumbuhnya energi terbarukan melalui regulasi.

Selain itu, mereka yang terdiri dari kalangan akademisi, pengusaha, aktivis dan lainnya itu mendesak pemerintah untuk mengawal kebijakan, mengawasi dan melakukan penegakan hukum lingkungan atas terjadinya kehancuran tatanan sosial dan ekologi. Seperti perampasan lahan, penggusuran, deforestasi, eksploitasi, korupsi, dan polusi, akibat aktivitas pertambangan Batubara.

Namun sejauh ini pengurus NU masih tetap ngotot ingin terjun dalam bisnis tambang setelah presiden mengeluarkan aturan baru tentang diizinkannya ormas agama terlibat dalam usaha pertambangan. NU memang paling bernafsu memanfaatkan peluang itu.

Tanpa malu sedikit pun, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf kalau NU membutuhkan uang. Dana pasokan APBN dan APBD yang selama ini didapatkan NU dianggap masih sangat kurang. Yahya berdalih kalau uang itu dibutuhkan untuk operasional pesantren NU yang berjumlah hampir 3.000 pesantren di Indonesia.

Alasan ini juga penuh dengan pembohongan, sebab NU pada dasarnya tidak punya pesantren sebanyak itu. Banyak pesantren yang diklaim milik NU selama ini pada dasarnya adalah pesantren yang merupakan milik ulama NU, bukan milik NU secara organisasi. Hanya saja ormas ini selalu mengklaim setiap pesantren milik ulama NU selalu menjadi milik ormas itu.

Hal ini yang membedakan NU dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah jelas sekali mereka punya ratusan Pesantren, Universitas, Masjid dan unit usaha yang semua ya di bawah ormas Muhammadiyah, bukan milik perseorangan. Makanya Muhammadiyah tidak agresif menyambut izin tambang dari pemerintah.

Malah ormas agama lain, seperti HKBP, KWI dan PGI jelas-jelas menolak. Sejauh ini hanya NU yang sangat bernafsu. Tidak heran, sebab pengurus NU kebanyakan politisi berwajah ulama. Mereka kerap bernegosiasi dengan penguasa.

Kebijakan Izin tambang baru ini juga bagian dari negosiasi NU dengan Presiden Joko Widodo. Begitulah kalau penjilat bermain bisnis. (**)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan