Kajianberita.com
Beranda Headline Ini Empat Ormas Agama Yang Tolak Terlibat Dalam Pengelolaan Usaha Tambang

Ini Empat Ormas Agama Yang Tolak Terlibat Dalam Pengelolaan Usaha Tambang

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (30/5/2024) telah meneken PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), yang resmi memberikan ruang bagi organisasi keagamaan (Ormas) untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan turunan, berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.

Adapun pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama.

Meski begitu, nyatanya sejauh ini hanya PBNU yang sudah menerima keputusan pemerintah tersebut. Sementara empat ormas keagamaan lainnya memilih menolak uluran tangan pemerintah tersebut. Apa saja ormas tersebut? Berikut daftarnya:

Muhammadiyah

Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga menilai pengelolaan tambang tentu tak mudah dilakukan begitu saja.

“Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, karena harus memenuhi persyaratan,” tutur Mu’ti. Ia menegaskan sampai saat ini, tak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.

“Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” kata dia.

Dirinya juga menekankan Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri. Tujuannya agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa dan juga negara.

Sementara itu, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin juga sempat meminta ormas Muhammadiyah untuk menolak ‘jatah’ IUP yang ditawarkan oleh pemerintah.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut menyatakan gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. “Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran (WIUPK) tersebut,” tegas Marthen melalui keterangan resminya, dikutip Selasa (11/6/2024).

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)

Ketum PGI Pendeta Gomar Gultom mengapresiasi langkah yang dilakukan Presiden Jokowi. Namun demikian, ia menilai pengelolaan tambang tidak mudah untuk dilakukan, mengingat ormas keagamaan memiliki keterbatasan dalam pengelolaan IUP.

Gomar menekankan, dengan pemberian IUP kepada berbagai ormas keagamaan di Indonesia, sebaiknya tidak mengesampingkan tugas utama dari ormas itu sendiri yakni membina umat dan tidak terkooptasi dengan mekanisme pasar.

“Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab, sampai kehilangan daya kritis dan suara profesinya,” ujarnya.

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

“Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang,” ungkap Ephorus HKBP Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (11/6/2024).

Berdasarkan Konfesi HKBP 1996, lembaganya merasa ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup yang telah dieksploitasi umat manusia atas nama pembangunan sejak lama.

“Salah satu cara mengatasi masalah lingkungan itu adalah dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti, energi matahari, energi angin dan lainnya,” ucap dia.

HKBP juga mengutip sejumlah ayat dalam kitab suci mengenai tanggung jawab manusia menjaga lingkungan.

“Kami sekaligus menyerukan agar di negeri kita, pemerintah bertindak tegas terhadap para penambang yang dalam pelaksanaan tugasnya, tidak tunduk pada undang-undang yang telah mengatur pertambangan yang ramah lingkungan,” tegasnya.

Dari banyak ormas agama yang diiming-iming bisa mendapatkan konsesi izin tambang, hanya Nahdlatul Ulama (NU) yang terlihat sangat ngogot. NU memang dikenal sebagai ormas agama yang pengurusnya aktif dalam kegiatan politik dan kerap terlibat dalam dunia usaha. Ormas ini dikenal kerap menjual isu agama untuk mendapatkan dana APBN.

Pada Pilpres yang lalu, pengurus NU dipastikan terlibat dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Tak heran jika izin konsesi tambang yang diberikan Presiden Jokowi pada dasarnya diberikan kepada NU. Makanya mereka terlihat sangat rakus untuk mendapatkan izin tersebut. (Diana Rizky/Faz/Inilah)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan