Kajianberita.com
Beranda Headline Ratusan Buruh Dan Petani Gelar Aksi Demo di Kantor DPRD Sumut Menolak Kebijakan Tapera

Ratusan Buruh Dan Petani Gelar Aksi Demo di Kantor DPRD Sumut Menolak Kebijakan Tapera

Aksi buruh menolak kebijakan Tapera

Keputusan Presiden Jokowi memberlakukan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi para pekerja di Indonesia terus mengundang penolakan di berbagai daerah. Ratusan petani dan buruh bersama pengurus Partai Buruh Sumatra Utara menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumut untuk menolak kebijakan ini.

Mereka meminta agar pemerintah membatalkan rencana tersebut karena memberatkan para buruh yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Tapera dianggap program tipu-tipu agar Pemerintah bisa menggunakan dana segar yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Ketua Partai Buruh Sumatra Utara, Willy Agus Utomo, menyoroti kebijakan Tapera yang dinilai dapat membuat para buruh sengsara. Potongan sebesar 2.5 persen baginya juga belum bisa memastikan buruh memiliki rumah.

“Kami elemen Partai Buruh Sumatera Utara yang di dalamnya itu ada serikat buruh, petani, nelayan, hingga rakyat kecil di Sumut, menolak keras PP Tapera ini, di mana PP Tapera mengakibatkan ada pemotongan yang begitu besar kepada kaum buruh, menambah tergerusnya upah buruh sehingga buruh itu hari ini yang miskin tambah miskin lagi,” kata Willy.

Willy mengatakan jika pemerintah akan ngotot menjalankan kebijakan Tapera, ia dan jajarannya tak sungkan untuk menolak tegas. Bahkan berencana melakukan boikot yang lebih keras lagi.

“Kami akan boikot dan kami akan menolak untuk dipotong (gaji buruh) dari pengusaha. Akan kami lakukan boikot kalau ada pemaksaan dari pemerintah,” ungkapnya.

Ia menyangsikan program Tapera ini yang sewaktu-waktu bisa saja menjadi lahan korupsi para pejabat negara.

“PP Tapera ini mengundang lahan korupsi bagi pejabat. Di mana tidak ada uang pemerintah, yang ada hanya uang buruh yang begitu besar. 2,5 persen buruh dan 0.5 persen pengusaha, ini dikelola pemerintah dan itu juga belum memastikan kita punya rumah. Kalau kita hitung pun, itu masih kecil. Tak sanggup beli rumah sederhana versi pemerintah sendiri. Kami tolak tegas dan minta agar dibatalkan kebijakan Tapera tersebut,” tambahnya.

Selain menyuarakan penolakan yang kencang terhadap Tapera, massa aksi juga menyoroti harga beras yang mahal. Mereka mendesak agar DPRD beserta Kepala Bulog agar bisa menurunkan harga jual beras.

“Kita juga punya tuntutan lokal. Di mana harga beras di Sumut naik secara signifikan selama setahun ini. Kita minta tegas kepada Kabulog Sumut untuk merivisi kenaikan harga beras.

Yang katanya menguntungkan petani dengan kenaikan ini, namun nyatanya tidak seperti itu. Kami di petani menolak kenaikan harga beras karena harga gabah tak dibeli dengan harga yang mahal juga. Untuk itu kami minta di DPRD Sumut dilakukanlah RDP jumpa Kabulog agar bisa diturunkan harga beras di Sumut,” pungkasnya. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan