Kajianberita.com
Beranda Headline Selain Neraca Keuangan Kacau Balau, Anjloknya PAD Kota Medan Juga Menjadi Sorotan DPRD

Selain Neraca Keuangan Kacau Balau, Anjloknya PAD Kota Medan Juga Menjadi Sorotan DPRD

Sidang paripurna DPRD Medan membahas pertanggungjawab Walikota tahun anggaran 2023

Tanda-tanda kekacauan dalam sistem pemerintahan Kota Medan mulai terbongkar secara perlahan. Selain neraca keuangan yang kacau balau, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan juga menurun tajam sepanjang tahun anggaran (TA) 2023. Realisasi PAD Kota Medan sepanjang tahun ternyata hanya 65, 11 % dari target Rp 2,4 Trilliun.

Karena penurunan yang sangat tajam itu, dalam sidang paripurna DPRD Medan Selasa (11/6/2024), Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan lantas minta penjelasan Walikota Medan, Bobby Nasution. Bagaimanapun juga penurunan itu dianggap tidak bisa lepas dari tanggungjawab seorang walikota.

PDIP menilai selama ini Bobby Nasution hanya fokus pada upaya pencitraan dirinya di ruang publik, padahal program pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Neraca keuangan sampai kacau balau, belum lagi banyak kegiatan yang tidak selesai tepat waktu.

Dengan tidak tercapainya target PAD TA 2022 dan 2023 maka F-PDIP mengindikasikan adanya dugaan kecurangan kebocoran pajak dan retribusi daerah. Sangat disayangkan, karena minimnya realisasi PAD berdampak terhadap tertundanya program pembangunan yang direncanakan tahun 2023.

“Untuk itu kami ingin penjelasan. Karena tidak adanya tansparansi data potensi pajak dan retribusi daerah kepada legislatif menjadi penghambat proses pengawasan dari kami (Red-DPRD Medan) atas kepatuhan wajib pajak,” ujar sekretaris Fraksi PDIP DPRD Medan Drs Daniel Pinem, saat menyampaikan pemandangan fraksinya terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2023 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (4/6/2024).

Disebutkan Daniel Pinem, adapun indikasi terjadinya kebocoran penyelewengan termasuk piutang karena kurangnya koordinasi antar OPD yang ada terkait pelaksanaan perda tentang pajak dan retribusi daerah, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PAD Kota Medan setiap tahun anggaran.

Selanjutnya, belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang nakal dengan menggunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal. Masih belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya untuk penagihannya.

Kemudian, masih adanya oknum petugas pemungut pajak dan retribusi yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan baik dilapangan.
Dengan memperhatikan hal diatas, Fraksi PDIP meminta secara tegas kepada Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan seluruh pemangku jabatan di jajaran Pemko Medan supaya benar-benar melaksanakan tugas pengawasan terkait pelaksanaan pengutipan pajak dan retribusi daerah tersebut.

Sebagaimana maksud dan tujuan dilimpahkannya wewenang secara penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutipan pajak dan retribusi daerah tidak lain adalah untuk meningkatkan PAD dan dikelola sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan ke depan.

Pemko Medan belum bisa merespon pertanyaan dari fraksi PDIP itu. Bobby Nasution masih meminta waktu untuk memberikan jawaban. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan