Kajianberita.com
Beranda Headline Setelah Mundur Dari Menko Polhukam, Mahfud MD Bongkar Sistem Otoriter Pemerintahan Jokowi

Setelah Mundur Dari Menko Polhukam, Mahfud MD Bongkar Sistem Otoriter Pemerintahan Jokowi

Pakar huku Tata Negara, Mahfud MD

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Politik Hukum dan keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mulai berani mengkritik sistem pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo. Ia menuding pemerintahan sekarang ini menerapkan sistem yang sangat otoriter. Hal itu terlihat dari tindak tanduk lembaga eksekutif yang mencampuri legislatif dalam membuat aturan.

Mahfud mencontohkan, legislatif terlihat hanya menjadi lembaga rubber stamp atau tukang stempel dari keinginan eksekutif. Dia mengatakan lembaga legislatif terlihat hanya sekedar menjadi pengusul undang-undang yang diinginkan rezim.

Hal itu Mahfud sampaikan dalam Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6).

“Kita jangan teledor bahwa ini, perilaku-perilaku begini sudah muncul. Eksekutifnya intervensionis. Masuk ke sana, masuk ke sana, pakai bansos, pakai apa, pokoknya masuk. Enggak bisa baik-baik, injak kakinya,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan otoriterianisme di suatu negara akan menghasilkan hukum bersifat ortodoks konservatif. Artinya, pembuatan aturan bersifat sentralistik dan diatur dari pusat.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan ortodoks konservatif membuat hukum menjadi semacam pembenaran terhadap keinginan penguasa atau positivistik instrumentalistik. Ia lantas memberi contoh lain saat hukum hanya dijadikan alat legitimasi kepentingan.

“Sesuatu yang diinginkan itu dijadikan instrumen pembenar, dipositifkan menjadi hukum positif. Saya ingin umur calon kepala desa sekian. Lho enggak bisa, pak, ya (dipaksa) dipositifkan bagaimana caranya, suruh DPR ubah, suruh KPU, suruh pengadilan, langgar semua prosedur yang tersedia,” kata Mahfud mencontohkan hukum jadi pembenar keinginan.

Mahfud berpendapat hal itu terjadi pula pada masa rezim orde baru.

“Dahulu, tahu, anak seorang lurah ingin punya pabrik mobil, bagaimana? Anda punya uang? Positifkan saja, masukkan di GBHN. Presiden Suharto sebagai mandataris MPR diwajibkan memajukan mobil nasional, membentuk perusahaan mobil nasional agar Indonesia mandiri,” kata Mahfud.

“Itu perintah dari GBHN, jadi suruh sendiri, suruh perintahkan, sesudah itu diteken perpres-nya, mobil nasional diberikan kepada PT ini dengan bebas pajak lokal dan sekian persen pajak luar, pajak dari bahan-bahan luar, jadi enak dong, pasti untung, maksudnya hanya ada untungnya. Itu namanya positivistik instrumentalistik,” imbuhnya.

Mahfud menjelaskan bahwa ciri negara yang demokratis sangat berbeda jauh dengan kekhasan pemerintahan otoriter.

Menurut Mahfud, ciri negara demokratis adalah legislatif menjadi penentu dalam membuat perundang-undangan dengan melibatkan aspirasi rakyat, bukan kehendak elite semata.

“Legislatif menjadi penentu. Legislatif itu menentukan. Bukan menentukan, tetapi diam-diam dicokok. Kamu menentukan, tetapi disuruh menentukan. Ini, lo, yang kamu tentukan. Dipesan. Itu tidak demokratis,” ujar dia.

Mahfud mengatakan ciri lainnya adalah interpretasi hukum yang dibatasi. Contohnya, dari sisi pemilu diatur sampai hal teknis kampanye.

“Tafsir implementatifnya dibatasi. Enggak boleh sembarang kamu tafsirkan hukum. Ini undang-undang sudah berbunyi begini, kamu jangan buat tafsir ngawur,” tuturnya. “Oleh sebab itu, lalu ada cara-cara menafsirkan hukum di dalam ilmu perundang-undangan itu, agar tafsir implementasi hukum itu tidak sewenang-wenang,” imbuhnya

Kritikan Mahfud itu juga mencuat tatkala ia menjadi khotib Idul Adha beberapa hari lalu. Dengan tegas pakar Hukum Tata Negara ini menyebutkan kerusakan moral rakyat sekarang ini tidak lepas dari kerusakan moral penguasa.

“Di berbagai negara itu rusaknya rakyat itu mula-mula disebabkan rusaknya pemerintah, munculnya pemerintahan yang sewenang-wenang dan tidak adil, rakyat rusak, coba kalau pemerintahnya adil, tidak sewenang-wenang, rakyat tentram,” ujar Mahfud MD.

Ia mengatakan, jika pemerintah bersikap tidak adil maka akibatnya akan timbul kerusakan di tengah masyarakat. Namun, Mahfud menyampaikan, pemerintah bisa rusak apabila kaum intelektual, ulama, ilmuwan atau cendekiawan rusak.

Contohnya, kata Mahfud, ulama-ulama atau intelektual-intelektual yang suka memberi fatwa pesanan atau survei bayaran. Bagi Mahfud, survei sendiri itu bagus. Bahkan, ketika survei sempat dilarang lewat UU dan diuji ke MK, Mahfud pula yang memutus kalau survei dibolehkan.

“Oleh sebab itu, boleh survei, boleh quick count, saya yang memutuskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 9 Tahun 2009. Ketika survei dilarang, saya yang katakan penting itu survei sesuai Pasal 28 F Undang-Undang (UU) Informasi dan Keterbukaan Publik, tapi survei harus bertanggung jawab juga karena itu produk ilmiah,” jelas Mahfud.

Kadang, kata Mahfud, rakyat rusak tidak bisa disalahkan karena menjadi dampak dari rusaknya pemerintah dan rusaknya intelektual. Pemerintah rusak karena intelektual yang memberi pembenaran dan memberi informasi sepihak tanpa memikirkan bahayanya.

Dulu Mahfud mengaku tidak mengkritik pemerintah karena ia bagian dari sistem itu. Tapi lama kelamaan ia mengaku tidak tahan terhadap sistem tersebut sehingga ia memutuskan mundur. Setelah mundur dari kabinet, Mahfud MD mulai berani berbicara terus terang betapa rusaknya sistem pemerintahan di bawah kendali Jokowi saat ini. (faz)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan