Ada Rencana Pemerintah Bagi-Bagi Bansos Jelang Pilkada di Sumut, Nasdem Minta Dievaluasi
Mencuat kabar Pemerintah akan membagi-bagikan bantuan sosial (bansos) di berbagai wilayah Sumatera Utara menjelang Pilkada mendatang. Bansos itu kabarnya akan disebarkan sejumlah lembaga negara, tidak hanya Pemerintah Daerah tapi juga lembaga hukum. Aksi sosial itu berpeluang diselewengkan untuk kepentingan politik menantu Jokowi, Bobby Nasution yang akan bersaing pada Pilgubsu mendatang.
Menyikapi rencana itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta Jokowi membatalkan rencana tersebut. Bahkan Nasdem yang merupakan salah satu partai yang mendukung kepemimpinan Jokowi meminta agar aksi pembangunan bansos itu ditiadakan untuk sementara ini,
Partai NasDem meminta pemerintah memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satunya, NasDem mengusulkan agar bansos disalurkan hanya saat keadaan darurat.
Usulan ini menjadi salah satu rekomendasi dari hasil pembahasan dalam Kongres III Partai NasDem.
“Partai NasDem merekomendasikan bansos digunakan hanya pada saat keadaan darurat, seperti bencana alam, pandemi, kelaparan akut, dan sejenisnya. Jangan ada pembangian Bansos menjelang Pilkada,” kata Anggota SC Kongres III NasDem Martin Manurung di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 27 agustus.
Selain itu, pemerintah harus memperbaiki kebijakan dan tata kelola program perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial (social safety net) sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Kemudian, NasDem juga meminta pemerintah bisa memastikan akurasi dan pemutakhiran data penerima manfaat Bansos secara berkala melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih tepat sasaran.
“Menjadi krusial bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem bansos dan akurasi data penerima bansos secepatnya. Sebab, pada hakikatnya, bansos berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan dalam keadaan darurat ekonomi,” jelas Martin.
Dalam kesempatan itu, Martin mengingatkan fakta yang didasarkan pada catatan Kemenkeu. Di mana, sepanjang 2014-2024, anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) yang di dalamnya terdapat anggaran bansos telah mencapai Rp3.663 triliun.
Hanya saja, NasDem menilai anggaran jumbo ini tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan sesuai target rencana program jangka menengah nasional (RPJMN). Kondisi inilah yang membuat NasDem mendesak perbaikan tata kelola bandos.
“Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan lamban di tengah krisis amat memprihatinkan. Persoalan cenderung berulang, yang berakar dari kombinasi ketidaksiapan birokrasi merespon situasi krisis yang dalam dan tak terduga, lemahnya kepemimpinan dengan kapasitas untuk mengontrol akuntabilitas dan koordinasi lintas aktor,serta lemahnya basis data penerima,” tegas Martin.
Bansos untuk kepentingan penguasa
Baca Juga:
Masalah bansos ini telah menjadi polemic sejak Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden beberapa waktu lalu. menjelang pencoblosan berlangsung, pemerintah membagi-bagikan bansos di berbagai daerah. Memang tidak ada seruan kampanye saat pembagian bansos dilakukan.
Tapi di sekitar lokasi pemberian bansos, bertebaran spanduk pasangan calon presiden Prabowo-Gibran yang didukung penguasa. Tidak ada gambar dari kandidat lain. Ada pula massa yang menyerukan nama pasangan itu.
Ironisnya, lembaga Polri juga pernah terlibat pembagian bansos ini yang melibatkan Wakil Kapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Pada saat itu Agus memang tidak ikut berkampanye, namun di sekitarnya terpampang poster kandidat yang didukung pemerintah. Ada pula seruan dari gerombolan massa yang menyuarakan kandidat tertentu.
Praktik seperti itu berpeluang terjadi pada kampanye pada Pilkada yang akan datang di Sumut. Pemerintah atau Polri akan membagi-bagikan Bansos kepada masyarakat di tempat tertentu.
Saat pembagian, bisa saja tidak ada seruan kampanye untuk mendukung kandidat tertentu, tapi di sekitar lokasi pembagian, poster Bobby akan bertebaran di setiap sudut. Ada pula potensi untuk mengerahkan massa yang meneriakkan nama Bobby saat acara tersebut.
Panitia akan mudah membela diri dengan mengatakan kalau teriakan itu bukan bagian dari rencana mereka. Bisa saja mereka mengatakan kalau teriakan itu dari orang-orang yang tidak dikenal. Massa liar yang datang tanpa control.
Inilah strategi yang biasa terjadi menjelang Pilkada. Diharapkan rencana busuk seperti ini tidak lagi terjadi. Pemerintah dan masyarakat harus ikut bekerja sama memastikan Pilkada berlangsung bersih tanpa ada kecurangan dari pihak terkait. Biarkan rakyat menantukan pilihannya. **
Artikel Terkait
