Kajianberita.com
Beranda Ekonomi Terang-Terangan Berpihak Kepada Bobby Nasution, Pj Gubsu Agus Fatoni Didemo Massa

Terang-Terangan Berpihak Kepada Bobby Nasution, Pj Gubsu Agus Fatoni Didemo Massa

Aksi demonstrasi massa mengututuk sikap Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni yang dianggap berpihak pada Bobby Nasution pada Pilgubsu 2024. Agus ditudung sebagai gubernur penjilat yang merusak demokrasi di Sumut. Masa meminta ia patuh kepada hukum

Sikap Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni yang menunjukkan keberpihakannya kepada menantu Jokowi, Bobby Nasution untuk maju pada Pilgubsu mendatang mengundang kemarahan warga Sumatera Utara. Akibat sikap Agus yang merusak demokrasi itu, ratusan warga Sumut, Selasa  (27/8/2024)  melakukan demo di depan kantor Gubernur  menuntut ia  mundur.  Agus dianggap pejabat gubernur penjilat, bodoh yang tidak tahu  hukum.

Massa aksi yang menamakan diri ‘Rakyat Sumut Bergerak’ melakukan unjuk rasa ke kantor Gubernur sejak pagi hari. Massa yang melakukan aksi tidak hanya berasal dari Medan, tapi juga dari  Kota Binjai, Serdang Bedagai dan Deli Serdang.

Satu di antara orator aksi dari kalangan ustaz naik menyuarakan aspirasi. Yakni Uztaz Heriansyah yang menyampaikan isu Raja Jawa agar tidak sewenang-wenang.

“Keluarganya agak lain, istrinya agak lain, pendukungnya agak lain. Kalian orang Jawa, demi Allah saya katakan kami cinta kalian. Kalian adalah kami, kami adalah kalian. Tapi kami tidak mau tunduk di bawah Raja Jawa. Kami dan kalian sama-sama sudah perjuangkan negeri ini, ” katanya.

Agus Fatoni, Pj Gubernur Sumut

Uztaz Heriansyah juga menuntut netralitas ASN Provinsi Sumatera Utara. Dia mengancam akan usir ASN yang terlibat politik praktis dalam pilgub Sumut dan Pilkada serentak 2024.

“Kami akan pantau dan awasi kalau ada cawe-cawe politik. Kami akan usir dari Sumut kalau ada. Usir, usir! ,” katanya.

Koordinator aksi, Riskinta Sitepu menyampaikan 5 poin dan tuntunan. Di antaranya terkait netralitas Pj Gubernur dan ASN di Provinsi Sumatera Utara.

“Bahwa kami melihat PJ Gubernur Sumatera Utara tidak bertindak secara adil dan jujur dalam Pilkada Sumut, karena sudah melakukan cawe-cawe untuk mendukung salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara yang didukung oleh Pj Gubernur Sumatera Utara,” katanya.

Lanjut Riskinta Sitepu, massa menilai tindakan Pj Gubernur Sumatera Utara yang ikut melakukan cawe-cawe politik jelas tidak mencerminkan sikap seorang pimpinan yang memperhatikan kepentingan rakyat, khususnya Rakyat Sumatera Utara.

“Kami menilai yang dilakukan oleh Pj Gubernur Agus Fatoni juga beberapa Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara juga melakukan cawe-cawe politik terkait dengan Pilkada Sumut untuk dukungan terhadap salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara,”katanya.

“Rakyat di Sumatera Utara, kami merasa dicurangi oleh Pj Gubsu dan kroninya dengan melakukan kesewenangan dalam kepemimpinan, khususnya yang terkait dengan Pilkada Sumut,” katanya.

Aksi massa menolak Agus Fatoni sebagai Pj Gubsu. Sejak Agus Fatoni ia sudah dicurigai sebagai titipan pusat untuk kepentingan Bobby Nasution

Atas dasar itu massa menuntut 5 poin dalam aksinya.

  1. Pj Gubsu menghentikan segera mulai dari hari ini juga tindakan cawe-cawe politik.
  2. Pj Gubsu harus bersikap netral dalam Pilkada Sumut.
  3. Pj Gubsu tidak menyakiti hati rakyat Sumatera Utara, karena PJ Gubsu digaji oleh Rakyat Sumatera Utara, dan diharapkan tidak mengkhianati Rakyat Sumatera Utara.
  4. Pj Gubsu bersama ASN di Sumatera Utara untuk bersikap netral dalam Pilkada Sumut dan memecat ASN yang tidak bersikap netral.
  5. Apabila Pj Gubsu mengabaikan tuntutan Rakyat Sumatera Utara, maka sebaiknya PJ Gubernur Sumatera Utara mengundurkan diri atau kami minta Mendagri untuk memecat PJ Gubsu karena sudah menyalahi wewenang dan jabatan yang dimiliki.

Tema besar yang disuarakan massa aksi adalah ‘Selamatkan Pilkada Sumut, Stop Pj Gubernur Cawe-cawe Politik,  Ganti PJ Gubernur yang Tidak netral.’ Isu ini disinyalir atas keresahan massa aksi melihat konstalasi politik menjelang Pilgub Sumut dan Pilkada serentak 2024.

Dinamisator Aksi, Khairi Amri, meminta Pj Gubernur Sumut bersikap adil dan netral dan meminta pertanggungjawaban cawe-cawenya.

“Blok Medan harus turun, usut Blok Medan. Kita mau pejabat yang bersih, yang beradab bermoral,” kata Khairi Amri.

Massa aksi akhirnya bubar setelah diterima pihak Kesbangpol Pemprov Sumut. Aspirasi mereka dijanjikan akan disampaikan ke atasannya.

Titipan Jokowi

Agus Fatoni menjabat sebagai Pj Gubsu menggantikan Hasanudin sejak Juni 2024. Agus Fatoni merupakan salah satu pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri yang cukup dekat dengan Jokowi. Jabatan terakhirnya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Sebagai pejabat kepercayaan penguasa, Agus  kerap mendapat tugas sebagai Pj Gubernur di berbagai daerah. Sebelum ditunjuk sebagai Pj Gubsu, Agus bertugas sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan. Ia pernah pula ditempatkan sebagai Pj Gubernur Sulawesi Utara.

Sejak awal sudah banyak yang menduga  kalau penempatan Agus di Sumut ditujukan untuk mendukung kampanye menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilgubsu 2024. Ia juga dicurigai telah berkoordinasi dengan seluruh Pj Bupati dan Pj Walikota di Sumut agar menggalang kekuatan untuk mendukung kampanye Bobby.

Agus Fatoni bersama Presiden Joko Widodo

Tuduhan itu menguat setelah Agus mengajak Bobby berkeliling  daerah untuk bertemu ribuan massa  di lapangan. Alasannya, kegiatan Safari Dakwah mendukung suksesnya PON 2024 di Sumut.  Agus mengajak pula Ustad Yusuf Mansyur  sebagai penceramah. Ustad Yusuf Mansur  dikenal sebagai pendukung Jokowi dan Prabowo.

Agus juga memberi julukan sebagai tokoh Pendidikan kepada Bobby Nasution, sehingga dengan julukan itu, Bobby mendapat ruang bertemu dengan para anak-anak muda di daerah untuk menjalin silaturrahmi.

Tindakan Agus ini yang telah merusak semangat demokrasi Pilkada di Sumut. Apalagi ia merupakan sosok pendatang. Agus merupakan kelahiran Lampung yang tidak pernah sebelumnya bertugas di Sumut.

Sebagai ASN, semestinya Agus Fatoni wajib bersikap netral sebab Pasal 2 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 mengharuskan setiap ASN tidak boleh berpihak kepada siapapun pada Pemilu dan Pilkada. Netralitas ASN penting karena kualitas aparatur birokrasi tak boleh berubah dalam memberikan pelayanan publik walaupun pimpinannya berganti karena ada mekanisme pemilu.

Namun Agus Fatoni tidak peduli dengan hukum itu. Ia merasa tidak mungkin terkena sanksi karena yang didukungnya adalah menantu presiden.

Sudah menjadi rahasia umum kalau keluarga presiden Jokowi tidak akan tersentuh hukum karena hukum tunduk kepada mereka. Bahkan KPK tidak berani menyentuh Bobby Nasution meski nama menantu Jokowi itu disebut terlibat dalam bisnis tambang illegal di Maluku Utara.

Hal ini yang membuat  Agus tak malu untuk  melawan hukum sehingga tetap menunjukkan keberpihakannya kepada Bobby Nasution. Pada akhirnya warga Sumut tidak bisa menahan sabar sehingga Agus Fatoni pun didemo. ***

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan