-->

Sejak Kapolri Berganti, Jokowi tak lagi Berani Safari Politik, Kebusukan Mulai Terungkap

Sebarkan:

Safari politik Jokowi bersama PSI yang tak bisa dilakukan lagi setelah pergantian Kapolri.
Gembar-gembor Jokowi bahwa ia akan melakukan safari politik membawa bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke seluruh negeri, kini mulai meredup. Bahkan Jokowi tidak mau lagi bicara soal safari politik. 

Sejak adanya pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto, Jokowi seakan tak lagi bergairah berbicara soal PSI dan ambisi dinasti politik keluarga mereka.

Kekuatan dinasti politik itu kini malah terancam hancur lebur, terutama setelah kebusukan yang ia lakukan di masa lalu mulai terbongkar satu persatu. 

Ijazah S1-nya dari Fakultas Kehutanan UGM masih dipersoalkan di Pengadilan, sementara anaknya Gibran Rakabuming Raka sudah terbukti tidak pernah punya ijazah SMA.

Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 bermodal Surat keterangan (Suket) dari Kementerian Pendidikan yang dipaksakan untuk diterbitkan atas tekanan Jokowi yang saat ini menjabat presiden. 

Kini kebusukan di balik Suket itu telah dibongkar oleh Mahkamah Konstitusi dan telah dibatalkan pula oleh Mahkamah Agung. Keluarga Jokowi tak bisa lagi melawan. 

Perlahan tapi pasti, kebusukannya mulai terbongkar satu persatu. Jokowi bahkan mulai jarang berbicara soal rencananya sebagai politisi yang ingin membesarkan PSI.

Kini Jokowi harus mengerahkan banyak energi untuk menangkis serangan di sana sini agar kebusukannya tidak terungkap lebih dalam. Sementara ambisinya untuk melakukan safari politik ke berbagai daerah membawa bendera PSI harus ditunda dulu. Pasalnya ia tidak punya back-up lagi di lapangan.

Kalau Jokowi memaksakan diri turun ke jalan, risikonya sangat besar. Ia berpotensi dipermalukan.  Lebih baik ia berdiam diri di Solo sambil menunggu apa lagi kebusukannya yang akan terungkap ke permukaan.

Tak terbantahkan, bahwa posisi politik Jokowi semakin melemah sejak Kapolri  Lystio Sigit Prabowo diganti pejabat yang baru, Jenderal Suyudi Ario Seto pada awal Oktober lalu. 

Sejak pergantian itu, rencana politik Jokowi seakan bubar, apalagi Suyudi melakukan pergantian total terhadap sejumlah Kapolda dan perwira tinggi di jajaran Mabes Polri. Orang-orang yang selama ini tunduk kepada Listyo Sigit Prabowo tak lagi berada pada posisinya.

Pergantian itu dilakukan secara mendadak oleh Presiden Prabowo setelah terungkap adanya permainan Jokowi dengan Lystio dalam merancang masa depan politik PSI. 

Mencuat kabar kalau keduanya akan bekerjasama membesarkan PSI menjelang Pemilu 2029 mendatang. Jokowi berperan sebagai juru kampanye utama PSI, sedangkan polisi akan bermain di lapangan dalam mengerahkan massa.

Kerjasama ini tak ubahnya ketika Jokowi mendorong terbentuknya permainan 'Partai Coklat' pada Pilkada 2020 dan Pilkada 2024. 

Partai Coklat adalah sebutan untuk peran polisi dalam dunia politik. Partai Coklat digunakan Jokowi untuk mendukung kemenangan dinasti politiknya pada Pilkada.

Kemenangan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan pada 2020 dan Gubernur Sumut pada Pilkada 2024  tidak lepas dari peran Partai Coklat ini. 

Begitu juga saat Gibran maju pada Pilkada Solo 2020 dan Pemilu presiden 2024, Partai Coklat begitu dominan bekerja di masyarakat. Mereka melakukan tekanan kepada kepala desa, camat dan kepala lingkungan demi kejayaan keluarga besar Jokowi.

Pada Pemilu 2029 beredar kabar kalau Partai Coklat akan bermain bersama Jokowi untuk mendukung kampanye PSI di berbagai pelosok tanah air. Jokowi mencanangkan  PSI bisa mendapat dukungan suara lebih dari 9 persen dari masyarakat, sehingga partai itu  melenggang masuk ke DPR RI.

Jika PSI punya kekuatan di Senayan, tentu saja ambisi Jokowi menancapkan kukunya dalam jaringan kekuasaan semakin menguat. Ia pun bisa mendorong anak dan menantunya tetap duduk di pemerintahan. 

Bagi Jokowi, kekuasaan itu sangat penting sebab jika tidak, kebusukan di masa 10 tahun pemerintahannya akan terungkap satu persatu. Bisa-bisa keluarganya akan diseret ke pengadilan karena kasus korupsi.

Tadinya Jokowi sangat yakin bahwa ia akan bisa mengembalikan kejayaan politik keluarga mereka pada Pemilu 2029, apalagi Jokowi yakin kalau Lystio Sigit Prabowo sebagai Kapolri akan membantu kampanyenya di berbagai daerah. 

Lystio juga siap mendukung safari politik Jokowi sepanjang 2026 dan 2027 mendatang sebab Jokowi akan berkunjung ke berbagai daerah dengan rekayasa akan menerima penghargaan adat dari tokoh masyarakat.

Terbukti, safari politik itu telah sukses dijalani Jokowi saat berkunjung  ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Kesuksesan itu tidak lepas dari dukungan aparatur Polda yang ada di wilayah itu. Sebelum Jokowi hadir di wilayah itu, intelijen Polda sudah merekayasa semuanya sehingga seolah-olah warga lokal sangat antusias akan kedatangan Jokowi ke daerah mereka.

Setelah sukses melakukan safari politik di Lampung dan NTT, rencananya Jokowi akan melanjutkan safari politik ke Banten, Sumatera Utara, dan berbagai daerah  di Kalimantan dan Sulawesi. Sudah ada rekayasa agar warga dikerahkan sebanyak-banyaknya menyambut Jokowi di setiap daerah yang dikunjunginya.

Namun rencana itu pudar setelah permainan Jokowi dan Lystio terbaca oleh Presiden Prabowo.  

Secara mendadak Prabowo langsung mengganti Lystio dari jabatan Kapolri sehingga langkah itu membuat Jokowi ikut gelagapan. Apa boleh buat, rencana politik yang sudah dirancangnya terpaksa gagal.

Jokowi pun membatalkan semua agendanya untuk berkunjung ke berbagai daerah. terlebih setelah semua Kapolda dan sejumlah pejabat tinggi di Polri berganti dengan pejabat baru. Jokowi tak lagi berani melakukan safari politik karena kuatir ia bakal mendapat caci maki masyarakat di daerah.

Tidak ada lagi jaminan keamanan yang bisa didapatkannya karena Kapolri yang baru, Jenderal Suyudi Ario Seto bukanlah orang yang bisa ia kendalikan. Dari pada menerima dampak buruk, lebih baik Jokowi membatalkan semua rencana safari politik itu. 

Gembar-gemborkanya untuk memaksakan agar pasangan Prabowo-Gibran dua periode, kini tidak bisa lagi disuarakannya setelah terbukti Gibran tidak punya ijazah setara SMA.  Kalaupun Gibran tetap bertahan sebagai wapres sambil menahan rasa malu, paling tidak ambisi Gibran untuk  kembali maju lagi pada Pemilu 2029 sudah tertutup. Boroknya sudah terbongkar habis.

Jokowi pun, saat ditanya dengan keinginannya untuk mendorong pasangan Prabowo-Gibran dua periode, hanya bisa cengar-cengir.

"Kita lihat saja perkembangannya nanti," ujarnya sambil menahan malu.

Perlahan tapi pasti,  permainan busuk politik Jokowi mulai terungkap ke permukaan. Ambisinya untuk mendongkrak perolehan suara PSI kini menghadapi kendala besar, Impiannya untuk memperkuat posisi anak dan menantunya dalam dunia politik, mulai terhalang tembok yang kokoh.

Pergantian Kapolri membuat tameng politik Jokowi mulai terbelah. Tak ada lagi yang bisa menjadi motor bagi gerakan politiknya di arus bawah. Tak ada lagi rekayasa-rekayasa dukungan warga yang bisa dikerahkannya di tingkat masyarakat. 

Semua kini harus tampil secara natural. Kapolri yang baru telah menegaskan  bahwa Polri tidak bisa larut dalam intervensi politik. Polri  harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik Jokowi.

Tak pelak lagi, posisi politik Jokowi, Gibran, Bobby, Kaesang  dan PSI semakin tersudutkan. Safari politik untuk PSI terpamsa berhenti karena Kapolri berganti. 

Yang terjadi sekarang ini, Jokowi harus bersiap menghadapi caci maki. Ia pun harus wanti-wanti agar keluarganya aman dari tuduhan jeratan korupsi.***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini