Setelah Gibran mundur melepas jabatan wakil presiden dan kekuatan politik Jokowi serta jaringanya akan memelah, KPK mulai leluasa membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Ada banyak kasus korupsi terkait nama Bobby yang pernah dilaporkan KPK. Salah satu yang potensial untuk dibongkar ulang adalah kebijakan Bobby mengubah APBD 2025 sehingga terjadinya korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara.
Ilustrasi tersangka korupsi KPK
Perubahan APBD yang dilakukan Bobby kala itu sama sekali tidak pernah dibahas bersama DPRD. Kala itu Bobby sengaja melakukan pergeseran sejumlah program, dan secara sengaja ia membesarkan anggaran untuk proyek infrastruktur.
Langkah Bobby ini yang membuka ruang sehingga terjadi suap menyuap dalam proyek infrastruktur di Sumut. Besar kemungkian Bobby yang memerintahkan anak buahnya Topan Ginting -- kala itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut -- untuk menerima fee dari kontraktor pemenang proyek.
Bobby disebut-sebut ikut menerima persentase dari fee itu. Besar fee itu diperkirakan mencapai Rp 165 miliar.
Internal KPK kabarnya sudah mendapatkan data ini sejak menangkap Topan Ginting pada Juni 2025. Namun karena waktu itu Bobby masih mendapat perlindungan dari Jenderal Listyo dan jaringan Solo yang memegang kekuasaan di tingkat pusat, KPK tidak beraninya.
KPK hanya berani menjadikan Topan Ginting dan pihak kontraktor sebagai tersangka. Sedangkan nama Bobby sama sekali tidak pernah dikaitkan dalam korupsi itu.
Namun sekarang ini situasinya sudah berbeda. KPK kembali membuka kasus korupsi proyek jalan itu dengan memeriksa ulang sejumlah saksi dan para tersangka yang sudah menjalani vonis.
"Kita sudah periksa ulang kasusnya. Beberapa saksi sudah diperiksa ulang. Bisa saja ada kemungkinan nama Bobby tersangkut dalam kasus itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.
Indikasi keterlibatan Bobby Nasution sebenarnya sudah terbaca sejak awal karena korupsi proyek jalan di Sumut itu berawal dari pergeseran APBD 2025 yang dilakukan tanpa komunikasi dengan DPRD Sumut. Di dalam persidangan juga terungkap bagaimana Topan Ginting mengaku menerima suap itu karena ada peluang yang diberikan pada perubahan APBD tersebut.
Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada 24 September tahun lalu, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu sempat meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Bobby dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Effendy Pohan untuk memberikan keterangan terkait persoalan pergeseran anggaran proyek jalan itu.
Khamozaro curiga, pergeseran APBD itu adalah cara Bobby untuk membuka ruang adanya negosiasi fee proyek. Sedangkan Topan Ginting dicurgai hanya sebagai operator lapangan.
Namun permintaan hakim itu ditolak mentah-metah oleh KPK. Tampak jelas kalau KPK di masa itu sangat melindungi Bobby. Hanya Effendi Pohan yang sempat dihadirkan sebagai saksi di pengadilan, sedangkan Bobby sama sekali tidak. Bahkan namanya tidak pernah disebut dalam dokumen BAP.
Di sini tampak jelas ada kejanggalan yang begitu nyata. Mencuat kabar kalau pimpinan KPK mendapat tekanan dari Kapolri di masa itu, Jenderal Listyo, agar tidak menyentuh Bobby.
Hal ini bisa dipahami, sebab ketua KPK, Komjen Pol. (Purn.) Setyo Budiyanto adalah anak buah Listyo. Ia bisa menjabat sebagai komisioner KPK tidak lepas dari dukungan Listyo yang disampaikan kepada Jokowi yang kala itu masih menjabat presiden.
Lagi pula, semua penyidik KPK adalah anggota Polri aktif yang berada di bawah kendali Listyo. Makanya Setyo Budiyanto dan penyidik KPK pasti tunduk kepada komando pimpinannya itu.
Setelah Listyo ditangkap dan ditahan dalam kasus penyadapan telepon presiden, situasinya berubah total. Pimpinan KPK kabarnya mulai berani melakukan langkah lebih jujur untuk mengungkap tokoh utama dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumut. Bobby disebut-sebut merupakan tokoh utama itu.
Tak heran, begitu Listyo ditangkap, KPK bergerak lagi untuk membongkar ulang kasus korupsi tersebut.
Pada Senin 9 November, KPK telah menggeledah di enam lokasi terkait pengembangan penyidikan kasus ini. Lokasi yang digeledah, yaitu Kantor satker wilayah 1 dan kantor satker wilayah 2 BBPJN Sumut, satu rumah mantan Kadis PU Sumut, serta satu rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita barang bukti elektronik (BBE) dan dokumen terkait perkara.
Hasil penggeledakan ulang ini menjadi pintu baru bagi KPK untuk memanggil Bobby guna menjalani pemeriksaan. Dari situ nanti, status Bobby bisa saja dinaikkan menjadi tersangka.
Selain korupsi proyek jalan, nama Bobby sebenarnya sudah berkali-kali terseret sejumlah kasus korupsi besar di tanah air.
Misalnya, ia pernah dilaporkan terlibat dalam penyelundupan nikel ke China. Bobby bersama istrinya Kahiyang Ayu juga terlibat dalam pengelolaan izin tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang menyalahi aturan. Lokasi tambang milik Bobby dan istrinya itu terkenal dengan sebutan Blok Medan.
Ia juga disebut bermain dalam manipulasi proyek Lapangan Merdeka, pembangunan Gedung UKM di USU, Proyek pembangunan Islamic Center dan juga manipulasi proyek revitalisasi Kebun Bunga. Datap-data koprupsi itu sebenarnya sudah ada dalam catatan Badan pemeriksa Keuangan (BPK).
Para wartawan pernah menanyatakan masalah itu kepada Bobby. Karena saat itu ia masih mendapat perlindungan dari sejumlah elit kekuasaan Bobby bahkan berani menantang KPK.
"Kalau saya dipanggil untuk diperiksa, ya, saya akan datang," katanya.
Dan terbukti, KPK sama sekali tidak berani menyentuh Bobby.
Namun dengan runtuhnya jaringan Genk Solo di tingkat pusat, peluang menyeret Bobby sebagai tersangka terbuka lebar.
Tak ada lagi taji yang bisa melindungi Bobby. Gibran telah mundur, Listyo masuk tahanan, di tambah lagi tekanan bertubi-tubi dilakukan pemerintah kepada jaringan Jokowi di Pemerintahan. Bahkan sampai-sampai para elit PSI yang kebetulan menjabat di Pemerintahan terpaksa harus mundur dari partai demi menyelamatkan diri.
Wajar jika Bobby pun kembali masuk dalam radar KPK untuk dijadikan tersangka. Bisa jadi Bobby tidak akan bisa menyelesaikan masa tugasnya sebagai gubernur sampai 2029. Di tengah jalan, besar kemungkinan menantu Jokowi itu sangat dipaksa memakai rompi orange made in KPK **
.jpeg)
