Sudah menyatakan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden, tiba-tiba Gibran Rakabuming mengulah lagi. Ia malah berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (Suket) terkait persamaan pendidikan SMA yang dimilikinya. Langkah ini jelas sia-sia, sebab Gibran tidak paham kalau putusan MA itu bersifat final dan mengikat.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sepertinya ada orang di belakang Gibran yang memanas-manasinya untuk terus bertahan.
Kalau itu pilihannya, maka Gibran sepertinya memilih dipaksa mundur dengan cara dipermalukan. Besar kemungkinan DPR akan menggunakan hak mengemukakan pendapat untuk memaksa Gibran segera mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Pandangan itu disampaikan pakar Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Teguh Satya Bhakti, menanggapi rencana langkah hukum Gibran setelah keluarnya Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Menurut Teguh, langkah Gibran mengajukan PK atas putusan MA adalah perbuatan sia-sia. Persoalan utamanya terletak pada kedudukan hukum atau legal standing Gibran. Sebab dalam perkara yang diputus MA tersebut, Gibran bukan pihak yang berperkara sehingga ia tidak memiliki hak mengajukan PK.
"Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742," kata Teguh dalam keterangannya, Selasa, 10 November.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran. Perkara ini diajukan oleh Subhan melalui jalur peradilan tata usaha negara.
Persoalan kedua, menurut Teguh, menyangkut pelaksanaan putusan pengadilan. Ia menjelaskan bahwa permohonan PK pada prinsipnya tidak menunda atau menghentikan pelaksanaan putusan yang telah
Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Atas dasar itu, Teguh berpandangan rencana pengajuan PK tidak dapat dijadikan penghalang bagi MPR untuk menggelar Sidang Istimewa terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Ia mengaitkan pandangannya dengan dua putusan pengadilan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Meski demikian, pelaksanaan putusan pengadilan dan proses pemberhentian wakil presiden merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda. Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa usul pemberhentian wakil presiden harus melalui proses di DPR dan pemeriksaan oleh MK sebelum dapat diteruskan kepada MPR.
Teguh, yang akrab disapa TSB, juga mengingatkan risiko kebuntuan politik apabila persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut. Menurut dia, ketidakpastian dapat memicu persoalan baru yang dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Karena itu, Teguh menilai Sidang Istimewa MPR merupakan keharusan ketatanegaraan yang tidak semestinya terus ditunda.
Desakan tersebut muncul ketika wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan Gibran mulai bergulir di DPR.
Dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 10 November, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak tersebut menyusul putusan MK dan MA terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Ketua DPR Puan Maharani juga telah mengakui adanya laporan mengenai usulan penggunaan HMP. Namun, pimpinan DPR masih akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dan memproses usulan tersebut sesuai mekanisme konstitusi.
Jika Gibran tidak mundur dalam waktu dekat ini, sepertinya kasusnya akan terus menjadi sorotan publik. Ia akan terus dipermalukan sehingga tidak mungkin ia bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau pun bertugas, ia tetap saja tidak mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. ***
%20Jajaran%20Polda%20Sumut%20yang%20d.jpg)
