%20Jajaran%20Polda%20Sumut%20yang%20d.jpg) |
| Bobby Nasution dan Listyo Sigit Prabowo, tak ada lagi Partai Coklat yang membantu Bobby di Pilkada 2029 |
Partai Coklat sukses mendukung Gibran meraih jabatan walikota pada 2020 dan kemudian jadi wakil presiden pada 2024. Sementara di Sumatera Utara, muncul sosok Bobby Nasution yang mulus melenggang jadi Walikota Medan pada Pilkada 2020 dan kemudian Gubernur Sumut pada Pilkada 2024.
Baik Gibran maupun Bobby Nasution pada dasarnya sama-sama tidak punya pengalaman dalam politik. Mereka dikerek oleh Jokowi untuk berkuasa di daerah hingga akhirnya naik secara bertahap ke tingkat nasional.
Bobby Nasution lebih parah lagi. Anak muda ini bukanlah siapa-siapa sebelum menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Jokowi. Nama Bobby bisa dikatakan nyaris tidak dikenal warga Medan dan Sumatera Utara.
Maklum, sejak kecil ia tinggal di luar Sumut. Bobby menghabiskan masa SD dan SMP di Lampung, lalu pindah ke Kalimantan Barat, selanjutnya kuliah dan bekerja di Jakarta. Makanya Bobby tidak punya banyak teman di Sumut meski orangtuanya menetap di Medan.
Setelah menikah dengan Kahiyang Ayu pada 2017, barulah nama Bobby mulai mencuat. Cerdiknya, ia mampu memanfaatkan posisinya sebagai menantu Presiden sehingga ia bisa mengatur scenario untuk tampil sebagai pejabat publik.
Untuk bisa berkuasa di Pemerintahan, Bobby dan Gibran disulap masuk anggota partai PDIP secara mendadak. Beberapa minggu setelah jadi kader, keduanya melenggang ikut berkompetisi pada Pilkada 2020. Gibran di Solo dan Bobby di Medan. Semuanya demi ambisi Jokowi untuk membangun dinasti keluarga.
Gibran dan Bobby adalah politisi yang tidak bergerak dari akar rumput. Mereka berdua adalah politisi karbitan dari atas. Keduanya naik daun setelah ada perintah Jokowi yang memaksa seluruh elemen negara bekerja memenangkan anak dan menantunya itu.
Tanpa peran Jokowi, keduanya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka ini adalah 'anak mami' yang sama sekali tidak pernah bekerja untuk masyarakat. Kedua anak muda ini lebih mahir memanfaatkan fasiltas orangtua ketimbang berjuang dari bawah.
Meski tampil bak seorang pemimpin ndeso yang merakyat dan jauh dari kesan ekslusif, sesungguhnya Jokowi bekerja keras untuk mendorong agar anak dan menantunya bisa sukses di panggung politik. Oleh karena itu, berbagai elemen kekuasaan didorong untuk berperan membantu dari berbagai lini.
Dari sisi administrasi dan dukungan pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri berperan memberi bantuan kepada Bobby dan Gibran melalui berbagai fasilitas yang ada. Sedangkan dari sisi finansial, ada peran Erick Thohir yang bermain menggerakkan sektor BUMN.
Lalu untuk dukungan suara masyarakat, ada mobilisasi yang dilakukan Partai Coklat alias aparatur kepolisian yang bekerja hingga tingkat desa.
Para polisi ini yang menekan kepala desa, kepala lingkungan atau kepala dusun, camat, Ormas, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat lainnya untuk mendukung anak dan menantu Jokowi. Kerja keras Partai Coklat lebih intensif di Medan dan Sumut mengingat upaya untuk memenangkan Bobby Nasution di daerah ini tidaklah mudah.
Berbeda dengan di Solo di mana Partai Coklat lebih mudah untuk memenangkan Gibran.
Pada Pilkada Medan 2020, lawan yang dihadapi Bobby Nasution adalah Akhyar Nasution, seorang politisi tulen yang memang berangkat dari akar rumput. Akhyar dikenal luas oleh warga Medan karena ia lahir dan besar di Medan. Pergaulannya cukup luas, pengalaman politiknya sangat panjang, bahkan sejak mahasiswa.
Sementara Bobby adalah makluk yang muncul tiba-tiba. Mencuat karena berkat pernikahan dan didongkrak mertua.
Partai Coklat tidak hanya memobilisasi massa untuk mendukung Bobby, tapi juga berupaya menekan Akhyar Nasution. Kelompok itu sampai tega rekayasa kasus seolah Akhyar terlibat dalam kasus korupsi kegiatan MTQ tingkat Kota Medan pada 2020.
Tuduhan ini yang menjadi alasan Polda sempat memanggil Akhyar berkali-kali guna menjalani pemeriksaan di Tanjung Morawa.
Padahal semua itu adalah framing untuk menjatuhkan moral saingan Bobby ini. Dalam pandangan polisi, dengan memeriksa Akhyar, publik akan beramumsi bahwa ia pernah terlibat kasus korupsi. Pemeriksaan ini tentunya menjadi senjata pendukung Bobby untuk menjatuhkan Akhyar saat kampanye Pilkada 2020
Tuduhan itu sebenarnya sangat mengada-ngada. Terbukti, kasus korupsi itu tidak pernah ada. Kasusnya hilang setelah Pilkada selesai.
Meski demikian, pemanggilan Akhyar berkali-kali ke Polda Sumut memunculkan asumsi publik bahwa ia pernah terlibat permainan korupsi. Padahal semua itu rekayasa untuk menjatuhkan citranya pada Pilkada 2020 agar nama Bobby semakin terdongkrak.
Tak terbantahkan lagi, permainan Partai Coklat memang sangat kental untuk mengubah peta politik Pilkada Medan. Dukungan kepada Bobby terasa sangat luas sehingga nama Akhyar tenggelam dalam hiruk pikuk gerakan massa. Bobby pun melenggang mulus menguasai singgasana kekuasaan.
Akhyar hanya bisa pasrah, karena ia sadar sedang menghadapi keroyokan massal semua lini kekuasaan. Seluruh kementerian bermain untuk memenangkan Bobby, Partai Coklat dikerahkan untuk memobilisasi pemilik suara, sementara Ormas dan mafia bisnis berlomba-lomba memberi dukungan finansial. Ya, Bobby adalah sentral dari semua dukungan di kala itu.
Bisa dikatakan, Bobby tidak hanya untuk mendapat kekuasaan, ia juga untung secara finansial karena ada begitu banyak sponsor yang membantunya.
Kalau politisi lain mengeluarkan uang tidak sedikit untuk bersaing pada Pilkada, Bobby justru meraup untung karena begitu banyak dukungan finansial yang masuk. Akhyar Nasution pun sadar bahwa sesungguhnya ia tidak melawan Bobby pada Pilkada 2020 itu, tapi melawan Jokowi.
Melalui jaringan kekuasaan, Jokowi mengerahkan segalanya untuk kemenangan menantunya di Medan. Partai Coklat berada di garis depan sebagai elemen negara yang bersentuhan langsung dengan pemilik suara.
Praktik yang sama juga terjadi pada Pilkada 2024 di mana yang menjadi kompetitor Bobby adalah Letjen TNI (purn) Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad yang merupakan kandidat petahana.
Meski Edy Rahmayadi sosok yang dikenal luas masyarakat, tapi berkat permainan Partai Coklat, kekuatan itu bisa ditumpulkan. Bobby tetap meraih suara dominan pada Pilkada itu sehingga ia naik kelas dari walikota Medan menjadi Gubernur. Sama seperti Akhyar Nasution di Pilkada Medan, Edy pun tak kuasa melawan.
Pernikahan dengan Kahiyang membuat Bobby leluasa melampiaskan birahi politiknya untuk merebut kekuasaan di Medan dan Sumut. Dan sekali lagi, semua kemenangan itu tidak lepas dari peran Partai Coklat sebagai operator lapangan.
Tanpa peran elemen kekuasaan, Bobby mungkin bisa menang. Sejatinya ia bukanlah politisi. Ia hanya seorang anak mami yang mendapat pelayanan istimewa sejak kecil dari kekuasaan orangtua. Dari ayahnya yang merupakan pejabat di BUMN dan dari mertuanya yang saat itu menjabat presiden.
Tak heran jika pimpinan kepolisian yang bermain dibalik layar mendukung kemenangan anak menantu Jokowi di Pilkada 2020 dan 2024 meraih promosi jabatan di tingkat pusat.
Ada Tito Karnavian yang tetap berkuasa sebagai Menteri Dalam Negeri, ada Listyo Sigit Prabowo yang menduduki jabatan Kapolri cukup lama, dan jangan lupa, ada sosok Agus Andrianto yang melonjak dari Kabaharkam Polri, lalu menjabat Kabareskrim Polri, kemudian naik lagi sebagai Wakapolri dan selanjutnya jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai titipan Jokowi di Pemerintahan Prabowo.
Tiga sosok ini adalah pejabat negara yang berperan besar mendukung karir politik Bobby di Pemerintahan. Tentu saja Jokowi pemegang kendali atas semua jaringan itu.
Begitu kuatnya pengaruh Jokowi, sehingga semua sistem bisa ia kendalikan. Bahkan sampai mambuat Prabowo takluk dan tunduk kepadanya.
Maka itu, satu-satunya cara bagi Prabowo untuk bisa tampil sebagai presiden pada Pemilu 2024 adalah menjalin kerjasama dengan Jokowi. Inilah asal mula sehingga Gibran didongkrak sebagai wakil presiden meski kemampuannya jauh di bawah standar.
Belakangan terungkap Gibran ternyata tidak pernah menyelesaikan pendidikan setara SMA.
Seperti kata pepatah, kekuasaan itu ibarat candu. Siapapun yang pernah menikmatinya pasti ingin mempertahankannya. Begitulah Jokowi.
Kepada masyarakat, Jokowimengaku setelah melepas jabatan presiden pada Oktober 2024, ia akan pulang ke Solo untuk menjadi rakyat biasa. Nyatanya, Jokowi tetap bermain di balik layar membangun jaringan politik di elit kekuasaan yang pernah ia bina semasa berkuasa.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo adalah salah satu kunci utamanya dalam permainan kekuasaan itu. Makanya Jokowi dikabarkan sempat meminta kepada Prabowo agar Listyo agar jangan sampai digeser dari jabatan Kapolri hingga 2027 di saat Listyo akan memasuki usia pensiun.
Di saat pensiun itu, diharapkan Listryo sudah bisa membangun jaringan Polri yang kuat hingga ke pedesaan sehingga Jokowi bisa memainkan peran signifikan dalam Pemilu 2029.
Kabarnya sudah ada komitmen bahwa Partai Coklat juga akan bermain memberi dukungan pada PSI pada Pemilu 2029 sehingga perolehan suara partai itu bisa terdongkrak secara signifikan. Targetnya mencapai 9 persen agar bisa duduk di Senayan.
PSI menjadi prioritas Partai Coklat sebab sekarang ini Jokowi identik sebagai pemilik partai itu.
Jokowi juga bisa mengendalikan Partai Golkar sebab ketua umum partai itu, Bahlil Lahadalia merupakan politisi binaan Jokowi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bahlil mendapat jabatan Ketua Umum Golkar berkat dukungan Jokowi yang memaksa ketua sebelumnya, Airlangga Hartarto mengundurkan diri.
Jika Airlangga melawan, saat itu juga ia akan diseret dalam kasus korupsi. Sprindik untuk pemeriksan Airlangga sudah disiapkan Kejaksaan Agung. Tapi pemeriksaan itu kemudian batal karena Airlangga patuh kepada perintah Jokowi hingga akhirnya posisinya berganti ke Bahlil.
Bisa dikatakan, Bahlil adalah kepanjangan tangan Jokowi di partai besar. Rencananya Golkar akan menjadi salah satu kendaraan dinasti Jokowi untuk kembali bersaing pada Pemilu 2029, selain tentu saja PSI dan back-up dari Partai Coklat.
Namun situasi itu berubah setelah Prabowo secara tiba-tiba mengganti Listyo dari jabatan Kapolri pada awal Oktober 2026. Tidak hanya Listyo, sebagian besar posisi penting di lingkup Polri juga digeser karena ada anggapan bahwa para perwira itu merupakan pilihan Listyo yang nantinya akan bekerja untuk Jokowi dan PSI.
Listyo kemudian diberi jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang tentu saja pengaruh politiknya tidak lagi sekuat Kapolri.
Hanya 35 hari bekerja sebagai Kepala KSP, Listyo dan jaringannya ketahuan melakukan penyadapan terhadap sistem komunikasi presiden dan sejumlah pejabat penting lainnya.
Tentu saja kasus ini sangat menghebohkan dan dianggap merupakan aib terbesar dalam sejarah Polri. Listyo dan jaringanya ditangkap, ditahan dan disangkakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun. Indikasi makar di balik penyadapan itu juga sedang dalam pengusutan.
Sulit unutk mengatakan kalau Jokowi tidak terlibat dalam jaringan penyadapan itu. Besar kemungkinan ia adalah pemakai informasi yang diperoleh dari penyadapan itu.
Makanya, Jokowi langsung tiarap dan tak mau bersuara menyikapi penangkapan Listyo. Ia sendiri kemungkinan dalam posisi yang dibidik.
Dengan penangkapan Listyo, bisa dikatakan Jokowi kehilangan kekuatan yang sangat besar di dunia politik. Jantung perjuangannya di PSI tidak lagi berdetak normal.
Sampai-sampai Jokowi tidak lagi berani melakukan safari politik karena ia sadar situasi lapangan pasti berbeda sebab tidak ada lagi dirijen yang mengomandoi hore-hore di masyarakat. Kalau dipaksakan, bisa jadi keamanan Jokowi juga terancam. Makanya, Jokowi lebih memilih berdiam diri.
Pergantian Listyo saja sudah membuat Partai Coklat mulai terdengar senyap, apalagi setelah penahanan dan penangkapan Listyo beserta jaringannya. Besar kemungkinan para pejabat yang terlibat dalam penyadapan itu akan bertambah. Mau tidak mau semua jaringan Jokowi pasti tiarap mengamankan diri.
Termasuk Tito Karnavian yang sekarang menjabat Menteri Dalam Negeri. Ia pun dikabarkan dalam pantuan intelijen negara.
Bagaimana dengan Bobby dan Gibran?
Dua anak muda in sudah pasti merasakan langsung dampak langsung dari kekisruhan ini. Gibran apalagi, ia justru dalam posisi yang sangat genting setelah terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Hanya tinggal menunggu waktu bagi Gibran untuk terjungkal dari kursi wakil presiden.
 |
| Lambaian tangan Bobby Nasution, kekuasaan tak lagi mendapat dukungan dari kekuatan politik geng mertua. Pilkada 2029 kemungkinan tak lagi jadi pilihan |
Peluang Bobby untuk maju pada Pilkada 2029 semakin sulit karena hampir bisa dipastikan Gerindra -- sebagai partai tempat ia bernaung -- tidak akan mendukungnya lagi untuk maju.
Dengan ketegangan politik yang terjadi sekarang ini, Golkar dan Bahlil juga akan berupaya mengamankan diri agar tidak ikut menjadi bagian dari jaringan Jokowi yang terlibat dalam penyadapan. Begitu juga dengan Tito.
Kalau Agus Andrianto tentu tidak bisa berbuat banyak karena kekuasaannya hanya di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Sangat terbatas langkahnya untuk bermain politik. Ia pun pasti akan memilih posisi aman dari pada ditunding bagian dari antek Jokowi.
Kemilau Partai Coklat yang selama ini digerakkan Listyo bakal padam. Tak ada lagi mobilisasi Polri yang bergerak untuk kepentingan dinasti politik Jokowi.
Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito pun pasti menjaga jarak dengan jaringan Jokowi agar posisinya lebih aman. Malah santer beredar kabar kalau Tito juga sedang dibidik terkait jaringan penyadapan Listyo.
Kalau partai-partai lainnya, seperti PAN, PKB, PKS dan Nasdem, biasanya cenderung menentukan pilihan sesuai arah mata angin yang dikibaskan kekuasaan.
Tak terbantahkan lagi, dengan terungkapnya kasus penyadapan oleh geng Listyo, keterlibatan Jokowi sulit untuk dielakkan. Nyaris tak ada lagi kamus yang mengatakan hubungan Prabowo dan Jokowi masih berjalan harmonis. Komunikasi mereka sudah pasti terbelah, apalagi posisi Gibran sulit untuk diamankan.
Bobby mau tidak mau menerima dampaknya. Ia pun akan dijauhi elemen kekuasaan. Satu-satunya yang bisa diandalkan Bobby jika ingin maju pada Pilkada 2029 adalah PSI. Itupun jika partai itu mampu meraih suara signifikan. Tidak tidak, Bobby harus gigit jari.
Makanya, impian Bobby kembali maju pada Pilkada 2029 tampaknya harus dikaji ulang sebab posisi politiknya semakin lemah. Tak ada lagi yang bisa diandalkan untuk memback-upnya meraih suara dukungan dari arus bawah.
Jangankan maju pada Pilkada 2029, bisa jadi di tengah jalan ini, sejumlah kasus korupsi yang sempat menyeret dirinya --seperti kasus penyelundupan nikel, tambang blok Medan di Maluku Utara dan kasus korupsi proyek APBD Medan dan APBD Sumut -- akan diusut ulang.
Bagaimanapun juga, dengan terbongkarnya penyadapan ala Listyo, lembaga hukum lain, seperti KPK dan Kejaksaan Agung, juga akan berlomba menunjukkan jati diri mereka berada di luar jaringan penyadap itu. Mereka akan berupaya membantah anggapan tunduk kepada Jokowi sebagaimana persepsi umum yang beredar selama ini.
Tak salah jika dikatakan dengan terbongkarnya kasus penyadapan itu, peta politik nasional berubah secara drastis. Ada yang berusaha menyelamatkan diri, ada yang ingin membersihkan diri, ada pula yang menjauh dari kelompok Jokowi. Semua mencari posisi yang aman.
Saat ini bisa diibaratkan geng Solo sedang diserang virus kusta akut yang berpotensi menular kepada orang di sekitarnya. Makanya, lingkungan sekitar pasti akan menjauh demi menyelamatkan diri. Bobby termasuk yang akan dijauhi.
Untuk maju lagi pada Pilkada 2029 nampaknya Bobby harus melakukan kalkulasi ulang. Akan lebih baik kalau ia kembali ke jati dirinya, sebagai anak mami yang hanya menikmati fasilitas mewah dari orangtua, bukan lagi sebagai politisi yang berpura-pura pejuang untuk rakyat.
Masa kekuasaan Bobby telah usai. Good bye Bobby...! Waktumu hanya sampai 2029, itupun jika tidak ada kasus korupsi yang mendera..! ***
%20Jajaran%20Polda%20Sumut%20yang%20d.jpg)
