Yusril Ihza Sebut Gibran hanya Punya Dua Pilihan: Mundur atau Dimundurkan..!

 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mencermati isi putusan Mahkamah Agung (MA) yang dirilis pada Selasa, 10 November terhadap Surat Keterangan (Suket) pendidikan Gibran.

Menurutnya, putusan MA itu tidak bisa dianggap ringan. Yusril menyebut kalimat dari putusan tersebut yang merupakan pertimbangan hukum yakni adanya pelanggaran serius dan membahayakan kehidupan demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November. Yusril mengatakan persoalan tersebut bahkan menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya pihak yang mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden.Cari Peta Wilayah

Menurut Yusril, pertimbangan hukum dalam putusan MA secara khusus perlu diperhatikan karena dampak persoalan yang diputus tidak terbatas pada kontestan Pilpres 2024.

Yusril kemudian menyampaikan penafsirannya mengenai pilihan yang mungkin dihadapi Gibran setelah muncul putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut menurut Yusril memberikan Gibran dua pilihan, berhenti atau diberhentikan. 

Meski demikian, Yusril tidak memastikan langkah mana yang akan ditempuh. Ia meminta publik menunggu perkembangan berikutnya. Ia hanya menekankan bahwa kemungkinan pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme DPR, MK, dan MPR memiliki proses tersendiri.

Yusril  menyinggung kemungkinan DPR menggunakan mekanisme pernyataan pendapat untuk mempersoalkan pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden. Namun, Yusril belum dapat memastikan langkah yang akan diambil DPR.

Adapun peluang Gibran untuk melakukan upaya hukum guna membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), menurut Yusril, sudah tertutup. Pasalnya  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menutup ruang hukum yang tersedia.

Putusan MK bersifat final, sedangkan putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran juga telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK).

Yusril menjelaskan MA telah mengunggah putusannya pada Selasa siang. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Agustus 2019 tidak sah dan batal.

Pembatalan itu berlaku sejak keputusan administrasi tersebut pertama kali diterbitkan, bukan hanya sejak putusan pengadilan dijatuhkan. MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat tersebut.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resminya dan tidak akan melakukan upaya hukum PK. Menurut Yusril, putusan MA juga berpotensi memengaruhi perkara lain di PTUN Jakarta.

Apabila surat itu telah dicabut sebagai pelaksanaan putusan MA, objek sengketanya tidak lagi tersedia. 

Oleh karena itu, pilihan bagi Gibran tetap hanya dua, segera mundur atau dimundurkan. Mundur lebih terhormat, tapi kalau Gibran bertahan, berarti ia memilih dipaksa mundur dengan cara tidak terhormat. ***