![]() |
| Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Jokowi |
Pengusutan yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri, perlahan tapi pasti, berhasil membongkar alur kerja penyadapan yang dikukan mantan kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan terhadap sistem komunikasi Presiden Prabowo. Alur distribusi informasi penyadapan itu juga sudah berhasil dibongkar.
Hasil penyadapan itu ada yang dicetak, dan kemudian dibawa ke Solo oleh seorang kurir.
Tidak disebutkan siapa yang menerima dokumen itu di Solo. Yang jelas, semua informasi itu disampaikan kepada sosok yang menjadi atasan dari Listyo. Sosok ini yang disebut-sebut pengguna informasi itu.
Semua alur kerja penyadapan itu telah berhasil dibongkar intelijen dan Bareskrim Polri.
Hanya saja, apakah nantinya temuan itu akan dibongkar secara transparan di pengadilan? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Bisa jadi tidak semua akan ditelanjangi setelah ada deal-deal politik di tingkat elit.
Mantan Gebernur Lemhanas, Andi Widjajanto membeberkan taktik operasi senyap kelompok Listyo itu. Para pelaku, menurutnya, sengaja menghindari aplikasi pesan terenkripsi maupun ruang digital guna memutus jejak elektronik.
Sebagai gantinya, data yang disedot dari server Lawful Interception Management System (LIMS) diunduh secara luring menggunakan perangkat USB, lalu dicetak menjadi dokumen fisik (print out).
Pemindahan secara manual ini terpaksa dilakukan mengingat teknologi LIMS selalu merekam jejak aktivitas (log) secara mutlak pada server.
"Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar," ujar Andi sebagaimana dikutip Kajianberita.com dari Afu.id, Selasa (17/11/2026).
Terkait pelaksanaan operasi, Andi memastikan penyadapan itu merupakan praktik nyata deep state (negara dalam negara).
Mantan Sekretaris Kabinet tersebut menegaskan, Kantor Staf Presiden (KSP) tidak pernah memiliki wewenang untuk penyadapan. Alat pernyadapan juga tidak punya.
Adapun infrastruktur intelijen yang digunakan dalam penyadapan itu murni dibawa secara ilegal oleh Listyo Sigit dari jabatannya terdahulu di kepolisian.
"Ketika Pak Sigit membawa dan melaksanakan ini sebagai Kepala Staf Presiden, itu deep state-nya bekerja, infrastruktur bawaan dari jabatan sebelumnya," jelas Andi.
Kendati struktur jejaring diyakini telah terpetakan utuh oleh otoritas keamanan, kepolisian saat ini sengaja menahan laju penanganan kasus. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sepertinya menghentikan penyidikan di level Listyo Sigit sebagai penerima akhir tunggal.
Andi menilai pemerintah sedang menarik "rem darurat" sehingga kasus ini tidak memunculkan kehebohan yang tidak terkontrol. Ada kecenderungan Kapolri ingin membongkar kasus ini dalam senyap. Mereka akan menunggu keputusan presiden untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya.
Saat ini, sepertinya Polri berupaya meredamnya karena belum ada sinyal dari presiden Tapi, Andi yakin, penyidikan alur informasi penyadapan itu akan terus diperdalam.
Langkah deeskalasi (penurunan eskalasi) terhadap isu ini sengaja diambil Mabes Polri bukan karena aparat penegak hukum gagal membongkar dalang utama, melainkan demi pertimbangan stabilitas politik dan ekonomi nasional.
"Pemerintah memutuskan deeskalasi dulu karena ada peristiwa politik penting dalam waktu dua minggu ke depan," tegas Andi.
Namun harus diakui, kasus penyadapan dan pelibatan jaringan Solo dalam kasus ini merupakan kasus besar yang tak akan dilupakan sejarah. Semoga kasus ini bisa mengungkap rencana busuk yang hendak dilakukan para pemanfaat informasi itu. ***
