-->

Setelah Posisi Jokowi Terpuruk, Mahfud Minta KPK Usut Kasus Blok Medan dan TPPU Kaesang

Sebarkan:
Bobby Nasution dan Kaesang Pangerap, anak dan menantu Jokowi yang kasusnya sudah banyak dilaporkan ke KPK

Tidak bisa dibantah, dengan ditangkapnya Jenderal Listyo Sigit dan terbongkarnya jaringan penyadapan, posisi politik Jokowi semakin lemah. Namanya disebut-sebut sebagai end user dalam kegiatan penyadapan itu. Akibatnya, Jokowi kini kian terpojok. Partai besutannya, PSI, juga semakin dijauhi publik karena kebusukan mereka terbongkar sudah.

Dalam situasi seperti itu, saatnya lembaga hukum membongkar kasus-kasus korupsi dan manipulasi yang melibatkan keluarga genk Solo itu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD malah meminta agar KPK segera menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan korupsi yang telah lama diterima lembaga itu.

Dua di antaranya adalah laporan kasus KKN dalam proyek tambang di Maluku Tenggara yang dikenal dengan sebutan Blok Medan. Proyek tambang ini melibatkan anak dan menantu Jokowi, Kahiyang Ayu dan suaminya Bobby Nasution.

Selain itu, ada pula kasus terkait laporan Ubedilah Badrun,  seorang dosen di Jakarta yang menyebut adanya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melibatkan  putra Jokowi, Kaesang Pengerap yang disebut-sebut menerima uang Rp90 miliar dari konglomerat demi mengamankan investasi di Indonesia.

Mahfud menyampaikan hal tersebut dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026). Menurut dia, laporan yang sudah disertai bukti semestinya diproses lebih lanjut oleh KPK.

Ia mencontohkan laporan Ubedilah Badrun. Seperti diketahui, Ubedilah pada 10 Januari 2022 melaporkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan anak Presiden Joko Widodo.

Mahfud mengatakan laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh KPK. Ia juga menyebut Ubedilah telah menyerahkan bukti-bukti yang kemudian diuraikan melalui berbagai media dan podcast.

“Taruhlah contoh yang dilaporkan Ubedilah Badrun itu kan sudah lama diterima secara resmi oleh KPK. Badrun sudah menyampaikan bukti-buktinya, bahkan bukti-bukti itu sudah diuraikan lewat berbagai media, berbagai podcast. Mestinya itu ditindaklanjuti,” kata Mahfud.

Selain laporan Ubedilah, Mahfud menyinggung perkara “Blok Medan”. Ia menyebut istilah tersebut pernah disampaikan seorang gubernur untuk merujuk pada jatah dalam jumlah tertentu. Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu adalah pemain utama dalam proyek Blok Medan itu.

Bahkan nama Bobby sudah berkali-kali masuk dalam laporan KPK terkait penyelundupan nikel ke China.  Bobby disebut-sebut mendapat keuntungan triliunan rupiah dari penyelundupan itu. Namun KPK selama ini tidak berani membongkar kasus ini karena mereka takut dengan pengaruh Jokowi.

Jangankan menangkap Bobby, KPK bahkan tidak berani memanggil Samuel Nababan yang merupakan operator bisnis Bobby di sektor tambang. KPK pernah dua kali melayangkan panggilan kepada pengusaha itu, tapi surat panggilan dirobek oleh Samuel. Ia tegas menolak panggilan itu.

Yang terjadi kemudian, KPK malah tidak berani melayangkan surat panggilan ketiga. Setelah panggilan kedua diabaikan, tidak pernah lagi KPK menyentuh  Samuel Nababan. Begitulah busuknya KPK yang tak  berdaya dibawah kendali keluarga Jokowi.

Sekarang semestinya KPK sadar diri. Maka itu Mahfud mendorong agar KPK berani melakukan penegakan hukum yang lebih tegas.

“Kapolri sudah tegas, maka saatnya KPK juga harus lebih berani," ujar Mahfud.

Ia menilai KPK perlu mendapatkan kepastian arah dari pucuk pemerintahan. Dalam perbincangan tersebut, Rizal juga menyebut kemungkinan kejaksaan masih menunggu sinyal dari presiden.

Mahfud menambahkan, sejumlah perkara masih menumpuk di KPK. Termasuk di antaranya kasus yang menyeret para menteri yang disebutnya mangkir dari panggilan.

Meski menyampaikan sejumlah kritik, Mahfud mengapresiasi kinerja KPK dalam penindakan korupsi di daerah. Ia menilai lembaga tersebut aktif menangani perkara yang melibatkan anggota DPRD, bupati, dan kepala dinas.

Namun, menurut Mahfud, para pihak yang ditindak umumnya tidak memiliki pelindung politik yang kuat. “Yang mereka enggak punya patron ditangkap semua, atau patronnya kecil-kecilan lah. Nah, sekarang yang besar-besar ini supaya dibuka lagi,” kata Mahfud.

Ia menegaskan, penegakan hukum terhadap berbagai perkara korupsi diperlukan untuk membangun negara hukum. Menurut dia, hukum yang tidak berjalan dengan baik dapat berdampak pada kehidupan bernegara.

“Bukan apa-apa, kita nih mau membangun negara hukum. Kalau hukum enggak tegak, ini bisa rusak nih kehidupan bernegara kita,” ujarnya.**

 

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini