Enam orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT)
di Mandailing Natal, Sumatera Utara, sudah tiba di Gedung Merah Putih Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK Jumat malam dini (28/6/2025). Pagi ini mereka semua
mulai menjalani pemeriksaan intensif di depan juru periksa KPK.
Proses pemeriksaan sejumlah tersangka korupsi di Madina yang berlangsung di KPK secara intensif mulai hari ini Sabtu (28/6/2025). Mereka adalah pejabat dan penguasaha yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal dan Medan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kalau keenam orang itu dibawa ke Gedung KPK sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Kemungkinan pemeriksaan akan berjalan marathon sampai sore nanti.
"Pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan sudah tiba di Gedung KPK dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025).
Budi mengatakan, pihak-pihak yang ditangkap itu terdiri dari aparatur sipil negara dan swasta. Adapun OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara.
Berdasarkan pemeriksaan sementara, KPK menduga ada dua kluster penerimaan uang korupsi dalam perkara OTT tersebut.
"Jadi sejauh ini ada dua kluster penerimaan. Tentu nanti akan dijelaskan konstruksi perkaranya secara utuh," kata Budi. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT. Menurut rencana, KPK bakal menggelar konferensi pers mengenai OTT ini pada Sabtu siang.
Dari data sementara yang diperoleh Kajianberita.com, nama SP yang disebut-sebut seorang mantan Bupati di Tapanuli Selatan tidak termasuk dalam daftar enam orang yang ditangkap. Sosok SP yang disebut-sebut terkait dengan nama Syahrul Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan dua periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2021 masih tetap di rumahnya di Padangsidempuan.
Kepada wartawan daerah, Syahrul mengaku cukup terheran kenapa ada sejumlah sumber yang menyebut ia ikut terjaring dalam operasi itu.
“Saya tidak ada hubungannya dengan operasi KPK itu. Saya hanya korban fitnah,” katanya. Namun Syahrul membenarkan kalau ia mendengar kabar adanya operasi KPK di Tapanuli Selatan. Operasi itu sama sekali tidak terkait dengan masa Pemerintahannya sebagai kepala daerah. ***
