 |
| Gubernur Bobby Nasution memimpin Sumut dengan berbagai kekacauan di mana-mana |
Tak heran jika Gubernur Bobby Nasution harus mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran dianggap kurang mampu mengatur distribusi bahan pokok itu. Bobby dianggap hanya bisa berteori, tapi dalam kenyataanya, ia tidak bisa mengatasi masalah itu sehingga harga bahan pokok terus melonjak.
Adalah Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir yang langsung menyampaikan teguran itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
“Bapak di Sumut, harap perhatikan Tingkat inflasi yang mencapai 5,32 di provinsi itu sehingga sangat terasa adanya perubahan harga bahan makanan bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian, khususnya 10 provinsi tertinggi,” tegas Tomsi langsung di depan Bobby yang disaksikan kepala daerah lainnya.
Bobby sebagai gubernur Sumut hanya bisa malu dan mengangguk. Ia sepertinya menerima teguran itu. Ia tak kuasa menampik bahwa Sumut akhirnya mendapat gelar baru sebagai daerah dengan tingkat inflasi yang paling buruk di Indonesia.
Tingginya inflasi ini tentu saja akan membuat daya beli masyarakat semakin rendah karena harga pokok bahan makanan yang kian mahal. Bobby pun hanya bisa berjanji. Sama seperti mertuanya yang suka obral janji, ia pun mengaku akan segera menurunkan angka inflasi itu melalui teori-teori yang normatif. Faktanya di lapangan harga bahan pokok terus meningkat.
“Iya, kita turunkan. Kita upaya turunkan,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Bobby mengaku akan melakukan operasi pasar untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pokok lebih murah. Namun ia tidak sadar, operasi pasar itu hanyalah bersifat sementara dan tidak mungkin bisa menyentuh masyarakat banyak.
Kenyataanya, operasi pasar pada dasarnya lebih banyak dilakukan untuk kepentingan pencitraan kepala daeerah ketimbang membantu masyarakat. Toh, operasi pasar juga dilakukan di tempat yang terbatas, sementara warga yang mengalami kesulitan membeli bahan pangan menyebar di seluruh Sumut.
Data termurakhir dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kalau inflasi Sumut mencapai 5,32 persen, angka tertinggi dari seluruh provinsi. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Aceh yang hanya 4,45%. Padahal sebagian bahan makanan yang ada di Aceh didatangkan dari Sumut.
Harga bahan makanan di Aceh bisa dikendalikan karena pemerintah daerahnya cepat mengatasi situasi di lapangan. Distribusi makanan terus diperkuat sehingga tidak ada kelangkaan bahan makanan di berbagai daerah.
Sementara di Sumut, Gubernur Bobby Nasution lebih banyak sibuk mengurus masalah internal Pemerintah Daerah yang sarat masalah.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi mengakui kalau inflasi meningkat di Sumut ini merupakan bukti kegagalan pemerintah Daerah dalam mengatur distribusi bahan makanan.
“Jelas sekali ada kelemahan dalam pengelolaan dan koordinasi pengendalian harga di tingkat provinsi,” kata Salman.
Masalah utamanya terletak pada lemahnya sistem pengendalian harga di daerah. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) belum bekerja secara cepat dan terintegrasi. Kepala daerah dianggap tidak mampu memberdayakan TPID ini sehingga distrubusi bahan makanan tidak terkendali.
Oleh karena itu Salman meminta Bobby segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah inflasi ini. Ia harus bisa berkoordinasi dengan TPID seluruh Sumut untuk membahas kemudahan distribusi bahan makanan sehingga harga akan bisa terkendali.
Predikat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi bagi Sumut merupakan tambahan predikat baru setelah sebelumnya daerah ini mendapat banyak predikat buruk selama kepemimpinan Bobby Nasution. Antara lain, Sumut mendapat julukan sebagai daerah terkorup di Indonesia yang diberikan KPK.
Sumut dijuluki sebagai daerah yang memiliki system lembaga pengadaan yang paling buruk sehingga berpotensi terjadinya korupsi di berbagai sektor. Sumut sebagai daerah dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia, sebagai daerah dengan tingkat kriminal yang tinggi, dan berbagai gelar buruk lainnya.
Sementara Bobby lebih banyak melakukan pencitraan di masyarakat. Sampai-sampai masalah BL pun ia urus, padahal hal itu tidak terlalu penting. Begitulah kalau daerah dipimpin gubernur karbitan, yang naik panggung politik tanpa proses pembekalan yang matang.
Tak bisa dibantah, Bobby adalah politisi yang dikenal berkat sebuah pernikahan, bukan karena pendidikan dan pengalaman. Jadi, jangan heran kalau Sumut semakin kacau balau. ***
