 |
| Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu |
Rencana sejumlah partai di legislatif Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk memakzulkan Bupati Masinton Pasaribu dari jabatan Bupati Tapteng masih tetap menguat. Penyebabnya, tidak lain karena konflik yang berkepanjangan antara Masinton dari para politisi di legislatif.
Langkah Pemakzulan itu sangat serius sebab dimotori lima partai besar penguasa kursi DPRD tapteng. Mereka adalah partai Nasdem, Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Kelima partai tersebut menguasai 29 kursi dari 35 kursi di DPRD atau sekitar 82 persen kursi DPRD.
Belakangan berkat lobi di tingkat pusat, Gerindra menarik diri dari rencana pemakzulan itu. Namun kursi Gerindra di DPRD Sumut hanya 4 kursi, sehingga mayoritas suara tetap dikendalikan empat partai besar yang masih saja menuntut pemakzulan.
Adalah Nasdem yang paling gigih menuntut pemakzulan itu karena mereka merupakan partai terbesar di Tapanuli Tengah dengan 17 kursi. Persaingan Masinton dengan Nasdem sebenarnya sudah mencuat sejak Pilkada yang lalu.
Sejak Masinton memimpin Tapteng, bisa dikatakan harmonisasi eksekutif dengan DPRD Tapteng sulit dibangun. Berbagai keburukan di eksekutif kerap dikuliti di DPRD sehingga Masinton pun dianggap gagal memimpin daerah.
Situasi itu semakin memburuk dengan ditambah lagi perkembangan ekonomi Tapanuli Tengah yang terus melambat akibat berkali-kali didera bencana.
Rencana Pemakzulan Masinton tidak bisa dianggap sepele, sebab langkah yang diambil para politisi DPRD Tapteng sudah cukup matang. Sementara PDIP tidak kuasa membela kadernya itu karena mereka cuma memiliki 4 kursi di DPRD.
Malah suara itupun terpecah. Ada beberapa politisi PDIP yang justru berpihak pada pemakzulan tersebut.
Kalau rencanan itu berlanjut, tipis peluang bagi Masinton untuk bertahan. Oleh karena itu ia dan sejumlah elit PDIP merupaya melakukan lobi di tingkat pusat untuk meredakan gejolak politik itu.
Hasilnya, suara Gerindra sempat mereda, tapi aksi pemakzulan tetap menggema karena politisi lain masih ngotot mau menggulingkan Masinton. Hal ini yang kemudian memaksa Menteri Dalam Negeri turun tangan meredakan masalah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah membahas secara khusus kabar rencana pemakzulan itu. Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim ke Tapanuli Tengah untuk memediasi kedua pihak.
"Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana," kata Tito usai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9) malam.
Tito tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana proses dan hasil dari mediasi antara DPRD Tapteng dan Bupati Masinton.
"Kita sudah kirim tim untuk memediasi masalah itu ke Tapteng agar tidak berlarut," sebutnya.
Tito mengingatkan, Tapanuli Tengah salah satu wilayah di Sumatera Utara yang cukup parah terdampak bencana banjir dan longsor pada 2025 lalu. Hingga kini, penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di daerah tersebut masih berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya.
"Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain," ujar Mendagri.
Namun sampai sejauh ini wacana pemakzulan Bupati Masinton itu masih terus menggema. Kelima partai yang menggagas rencana itu telah melakukan rapat terakhir pada Jumat (4/9/2026) terkait rencana aksi mereka.
Dalam pertemuan itu, mereka membahas sejumlah persoalan yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Politikus Gerindra, Hazmi Arif Simatupang, yang sempat ditunjuk selaku juru bicara pertemuan lima pimpinan partai itu, menilai kalau selama ini roda pemerintahan di Tapteng tidak berjalan optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.
"Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," kata Hazmi, Sabtu (5/9).
Hazmi menyebut kelima partai menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk. Bahkan penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen.
"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan," kata Hazmi.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dipanggil serta diingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi tersebut.
"Tentu hal Ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan Informasinya TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri," ujarnya.
Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan bencana banjir yang terjadi di Tapteng. Mereka menilai respons pemerintah daerah berjalan lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal.
"Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik," ujarnya.
Meski belakangan Fraksi Gerindra menarik diri dari wacana pemazuklan itu, namun suara kekecewaan terhadap kepemimpinan Masinton masih saja ada.
Sejauh ini belum ada tanda-tanda semangat pemakzulan itu mereda. Tim Mendagri masih berada di Tapanuli tengah untuk meredakan gejolak polisi yang ada.
Masinton Pasaribu yang merupakan politisi PDIP maju sebagai Bupati Tapteng pada Pilkada lalu berdampingan dengan Mahmud Effendi Lubis, tokoh masyarakat setempat. Pasangan ini hanya didukung PDIP dan partai buruh dengan kekuatan 4 kursi di DPRD.
Adapun persaing mereka adalah petahana yang merupakan mantan Wakil Bupati Tapteng berpasangan dengan mantan Ketua DPRD Tapteng, yakni Khairul Kiyedi Pasaribu-Darwin Sitompul. Pasangan ini mendapat dukungan partai-partai besar penguasa kursi DPRD, yaitu NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Perindo, dan PBB.
Persaingan kedua kandidat itu bagaikan David dan Goliad. Anehnya, justru pasangan Masinton-mahmud yang unggul.
Sejak itu dendam politik antara DPRD Tapteng dan eksekutif yang dipimpin Masinton terus memanas. ***
