
Fahd A Rafiq Tersangka Suap ATR/BPN
Pengakuan Fahd A Rafiq semakin menjelaskan adanya hubungan kasus korupsi yang terjadi di Kementerian ATR/BPN dengan proses kelancaran Muktamar NU. Semakin diyakini bahwa uang korupsi di Kementerian itu, salah satunya mengalir untuk kegiatan Muktamar tersebut sehingga yang terpilih adanya sosok yang dikehendaki penguasa.
Fahd A Rafiq yang merupakan politisi Golkar mengaku kalau dirinya tidak seharusnya ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus suap di kementerian yang dipimpin Nusron Wahid tersebut.
"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd A Rafiq seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (17/11) malam.
Sebelumnya, ia mengaku diminta Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto, yang juga menjadi salah satu tersangka kasus tersebut. Fahd menyebut AS meminta dana Rp100 miliar itu melalui telepon pada periode 25-27 Agustus 2026.
Arif merupakan orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid yang berperan mengatur izin pertanahan bagi perusahaan-perusahaan besar. Baik Arif maupun Nusron sama-sama pengurus NU. Makanya keduanya ikut bermain dalam memuluskan scenario dalam muktamar NU.
Keduanya berkepentingan mengatur muktamar itu agar yang terpilih adalah orang yang sekubu dengan mereka. Dengan demikian mereka bisa mengatur NU untuk kepentingan politik mereka. Bukan rahasia lagi kalau NU sebenarnya hanyalah organisasi politik yang bertopeng agama.
Organisasi ini memiliki banyak pengikut di Jawa dan pengurusnya selalu mengklaim bahwa NU merupakan organisasi agama terbesar di Indonesia.
Saat Arif Sugiyanto meminta uang kepadanya, Fahd mengaku menolak permintaan itu. Sampai akhirnya Fahd menuruti permintaan Arif yang membawa-bawa nama salah satu petinggi.
"Dan pada 27 Agustus, Arif telepon ke saya bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11). Setelah itu, Fahd akhirnya menuruti permintaan itu dengan menyerahkan uang Rp70 M.
Jumlah Rp 70 M itu ternyata masih sangat kurang. Ada yang mengatakan perputaran uang di Muktamar NU untuk mendapatkan suara mencapai lebih dari Rp300 Miliar. Kekurangan uang itu yang kabarnya diperoleh dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid melalui korupsi proyek perizinan pertahanan yang diterbitkannya.
Terbongkarnya permainan uang di Muktamar itu terungkap setelah KPK berhasil membongkar korupsi di Kementerian ATR/BPN. Semuanya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 dalam kasus korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah
- Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional, Lampri
- Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung
- Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) Adrianto Pitoyo Adhi
- Petinggi PT Summarecon lainnya, Rizal Pahlefi
- Fadh El Fouz alias Fahd A Rafiq, Ketua Golkar yang juga kader NU yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN,
- Arif Sugianto, mantan Bupati Kebumen dan juga orang kepercayaan Mentreri Nasrun Wahid
- Muhammad Fakhry, pihak swasta yang juga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN,
- Erwin, pihak swasta yang orang kepercayaan Menteri ATR/BPN,
Sebelum menetapkan delapan tersangka itu, penyidik KPK sudah menggeledah ruangan Lamri di Kementerian ARR/BPN, serta sejumlah ruangan lain di Kementerian tersebut.
Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah pribadi Lamri di Bekasi.
KPK pada 21 September 2026 juga menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor. Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.
Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah L di Nganjuk.Beli Kalender Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Saat ini KPK sedang membidik Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai otak dalam kasus korupsi itu, sekaligus diduga sebagai aktor utama dalam penyebaran uang suap pada Muktamar NU. ***