Partai Gerindra meminta jajaran Istana Kepresidenan membersihkan anasir-anasir "pengkhianat" dari sirkel terdekat Presiden Prabowo Subianto usai skandal penyadapan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan terkuak. Langkah itu harus dilakukan agar Prabowo bisa lebih dijaga, sebab saat ini ia disebut sedang melawan oligarki yang rakus.
Gerindra tidak mau ada pengkhianat yang masih berkuasa di sekitar ring 1 Prabowo.
Selain itu, kebijakan yang ada selama ini juga perlu disisir ulang. Ada kekhawatiran, kebijakan itu jangan-jangan telah disabotase oleh kelompok yang mendapat informasi sensitif dari hasil penyadapan.
Terungkapnya kasus penyadapan oleh jaringan Jenderal Listyo Sigit menjadi bukti bahwa seputar ring 1 Prabowo telah terkontaminasi oleh musuh dalam selimut. Maka itu, Gerindra meminta pihak Kementerian Sekretariat Negara memastikan tak ada lagi pengkhianat di dekat Prabowo.
Ada sejumlah pejabat tinggi yang disebut-sebut terkait dengan jaringan penyadapan itu, antara lain, Tito Karnavian yang saat ini masih menjabat Menteri Dalam Negeri.
Sosok yang satu ini merupakan sahabat dekat Listyo dan merupakan orang kepercayaan Jokowi. Bahkan pada Pilkada yang lalu, Tito sengaja memunculkan kebijakan yang menguntungkan anak dan menantu Jokowi.
Tito pula yang berperan mendukung kemenangan Bobby Nasution untuk duduk sebagai Gubernur Sumut lewat tekanannya yang diberikan kepada seluruh ASN. Tito sengaja menempatkan Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumut agar bisa memuluskan impian Jokowi menempatkan menantunya Bobby sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara.
Selain Tito, sosok Luhut Pandjaitan juga menjadi perhatian karena hubungannya yang sangat dekat dengan Jokowi. Malah berkembang isu bahwa Luhut adalah operator bagi aktivitas politik Jokowi selama ini.
Di jajaran kementerian lain, mencuat pula nama Agus Andrianto, mantan Wakapolri yang sekarang menjabat Menteri Imingrasi dan pemasyarakatan. Agus merupakan mitra Listyo dalam menggerakkan Partai Coklat, sehingga Polri selama masa kepemimpinan mereka selalu menjadi alat politik bagi kepentingan keluarga Jokowi.
Yang tidak kalah pentingnya adalah sorotan terhadap keberadaan PSI yang sampai saat ini masih tercatat bagian dari partai koalisi di Pemerintahan.
Sudah jelas kalau PSI adalah bagian dari kepentingan politik Jokowi. Sejak Gibran mundur dari jabatan Wapres, parfa politisi PSI jelas-jelas menunjukkan sikap perlawanannya terhadap Pemerintah. Tak heran jika partai-partai yang bergabung dalam koalisi pemerintah mempertanyakan posisi PSI saat ini.
Beberapa politisi PSI yang menduduki jabatan di kabinet merah putih, seperti Raja Juli Antoni, Giring Ganesha dan Isyana Bagoes Oke telah menyatakan mundur dari partai itu demi menyelamatkan jabatan mereka.
Namun partai PSI sendiri sampai saat ini masih diakui sebagai bagian dari koalisi pemerintah.
Maka itu, sejumlah partai koalisi meminta agar partai itu segera dikeluarkan dari barisan koalisi. Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid menilai PSI seharusnya sudah tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah.
"Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," kata Jazilul, Selasa (17/11).
Anehnya, PSI sendiri tetap ngotot masih ikut dalam barisan koalisi Pemerintah. Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan partainya masih menjadi bagian dari koalisi itu.
Adapun tiga kader yang mundur dari jabatannya itu, menurut Grace, merupakan keputusan pribadi serta tidak berkaitan dengan posisi PSI di pemerintah.
Grace sengaja menyampaikan pernyataan seperti ini karena diduga ia takut kehilangan jabatan sebagai salah satu komisaris di BUMN. Namun semestinya barisan partai koalisi tajam melihat posisi itu. Sudah saatnya PSI dikeluarkan dari barisan koalisi, karena partai itu bukanlah partai yang layak dipertimbangkan.
PSI hanya akan menjadi besar selagi Listyo jadi Kapolri sebab ada komitmen Jokowi dan Listyo untuk mengawal partai itu dimasyarakat. Setelah Listyo digeser dan bahkan dijadikan tersangka, kini PSI tidak bisa apa-apa. Malah Jokowi tidak lagi berani melakukan safari politik ke berbagai daerah karena tidak ada lagi 'Partai Coklat' alias polisi yang berperan memobilisasi massa.
Semestinya sudah saatnya PSI dibuang dari barisan koalisi. PSI, Tito, Luhut dan Agus Andrianto adalah duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo. **
