Pepatah mengatakan, tak ada dusta yang bisa ditutupi selamanya.
Jokowi adalah pendusta itu. Selama ini
ia terus dilindungi para buzzer dan jaringan kekuasaan sehingga seenaknya bisa
menghabiskan anggaran negara untuk hal-hal yang tidak efektif. 
Salah satu konstruksi di IKN. Proyek IKN adalah sebuah obsesi busuk penuh kebohongan dari Jokowi
Jokowi pun begitu bebas memperbanyak hutang luar negeri. Akibatnya, beban itu menjadi tanggungan berat penguasa yang sekarang.
Sebagai konsekuensinya, Pemerintahan Prabowo yang berkuasa saat ini harus melakukan efisiensi di semua lini. Betapa tidak, pemerintah harus membayar utang ratusan triliun tahun ini. Belum lagi menambal keuangan di berbagai sektor untuk mengatasi anggaran.
Apa boleh buat, kebijakan anggaran mulai diperketat. Salah satunya adalah memblokir anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk proyek Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Proyek itu terbukti tidak efektif karena menghabiskan banyak uang negara. Sementara manfaatnya tidak jelas bagi masyarakat.
Jokowi begitu berambisi membangun IKN hanya untuk memindahkan sebagian ASNdari Pulau Jawa ke wilayah itu. Sementara ia sendiri tidak pernah tinggal di sana. Hanya mengingat sehari dua hari saja. Jokowi pun pasti enggan kalau anaknya Gibran Rakabuming yang saat ini menjabat wakil presiden ditempatkan di sana.
Entah apa yang ada di dalam otak Jokowi sehingga ia begitu terobsesi dengan IKN.
Awalnya Jokowi sempat berkoar-koar kalau proyek IKN akan dikembangkan tanpa menggunakan APBN. Ia berkali-kali meyakinkan masyarakat bahwa ada banyak investor yang tertarik menanamkan investasi di proyek itu.
Para investor itu, kata Jokowi, ada yang dari Arab, dari China, Eropa dan Amerika.
“Pokoknya mereka antri untuk menanamkan modalnya ikut membangun IKN,”kata Jokowi.
Faktanya, semua itu adalah omong kosong. Jokowi hanya mengeluarkan aroma busuk dari mulutnya, sebab tak satupun ucapannya mengandung kebenaran.
Untuk menutup malu, Jokowi kemudian meminta konglomerat besar, Aguan, untuk ikut menanamkan modal di IKN. Aguan setuju untuk membangun hotel bintang 5 di kawasan itu, tapi konsekuensinya, ia mendapat sertifikat laut untuk dikembangkan menjadi kawasan mewah yang disebut Pantai Indah Kapuk (PIK)2. Tidak tanggung-tanggung, luasanya mencapai ribuan hektar.
Jokowi setuju. Maka konspirasi busuk antara Jokowi dan Aguan mulai berjalan mulus sejak 2022.
Tidak hanya itu, Jokowi bahkan memberi fasilitas khusus kepada Aguan dengan menjadikan PIK2 sebagai Proyek Strategis Nasional. Konsekuensi dari kebijakan ini, pemerintah wajib memfasilitasi berbagai hal yang dibutuhkan Aguan untuk mengembangkan bisnisnya.
Beruntungnya, konspirasi ini akhirnya terkuat ke permukaan melalui kasus pagar laut yang dilakukan kelompok Aguan. Kebusukan Jokowi tak bisa lagi ditutupi.
Terbukti, di balik tampilannya yang sederhana dan merakyat, Jokowi adalah pemimpin yang suka berbohong. Ia terus menerus membanggakan proyek jalan tol yang dibangun di masa pemerintahannya, tapi menutup informasi kalau proyek itu menambah utang di sana sini.
Adalah langkah tepat jika kemudian pemerintahan Prabowo membongkar semua kebusukan Jokowi selama 10 tahun belakangan ini. Langkah itu bisa dimulai dengan pemblokiran dana untuk IKN. Maka itu tak heran jika proyek IKN terancam mangkrak.
Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, Jokowi adalah biang kerok semua persoalan ini. Setidaknya pemblokiran itu merupakan karma bagi Jokowi yang dulu pernah mengolok-olok proyek Pusat Olahraga Nasional Hambalang yang mangkrak di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dulu Jokowi memang dengan arogannya berkunjung ke Hambalang untuk mempermalukan SBY. Jokowi dengan wajah sinisnya memperlihatkan mangkraknya Hambalang. Sekarang, proyek ambisiusnya berpeluang mangkrak. Karena itu wajar kalau ada pihak yang menyebut Jokowi terkena karma,” terang Jamil, Minggu 9 Februari 2025.
Terlepas dari munculnya anggapan karma bagi Jokowi, Jamiluddin menyebut pemblokiran anggaran IKN oleh pemerintah sangat beralasan, karena Presiden Prabowo Subianto berniat mengalihkan anggaran ke program prioritas.
“Contohnya pemerintah perlu tambahan anggaran Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tambahan anggaran itu untuk memberi makan sekitar 82,5 juta anak Indonesia pada akhir tahun 2025,” imbuhnya.
Karena itu, wajar bila pemerintahan Prabowo Subianto berniat mendahulukan program prioritasnya daripada program peninggalan Jokowi, termasuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Apalagi, rakyat juga tidak menuntut kelanjutan pembangunan IKN.
“Pembangunan IKN bisa berjalan di tempat. Hal ini tentu akan berpotensi menjadi mangkrak. Jadi, IKN itu hanya ambisi Jokowi. Karena itu, wajar saat dia tidak berkuasa lagi, IKN berpeluang mangkrak,” tutup Jamil. ***
