Tunduk Kepada Megawati, Bupati Tapteng Tolak Perintah Prabowo Ikuti Retret di Magelang

Sebarkan:

Masinton Pasaribu memilih tidak ikut kegiatan Retret di  Magelang karena lebih patuh pada perintah Megawati

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya untuk mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang dilaksanakan mulai hari ini, Jumat (21/2/2025) hingga 28 Februari mendatang. Masinton lebih memilih mentaati instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketimbang perintah Presiden Prabowo.

Instruksi Megawati itu adalah  meminta semua kader PDI-P yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024 menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang. Instruksi Megawati itu sebagai respon usai Sekretaris Jendeal PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mohon izin, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang karena ini perintah ketua umum saya,” ujar Masinton saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).

Masinton mengatakan dia menunda keberangkatan hingga ada arahan lanjut Megawati. Dia mengatakan saat ini posisinya masih berada di Jakarta.

“Sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri,” imbuhnya

Sementara, para wakilnya hanya diminta sehari menjelang penutupan. Agenda retret kepala daerah ini mirip dengan retret para menteri Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah selesai digelar di Akmil Magelang pada 24 hingga 27 Oktober 2024 lalu.

Instruksi Megawati 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.  Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.

Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

“Ketua tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.

Selain Masinton, sejumlah kepala daerah asal PDIP juga sudah banyak yang menolak ikut retret itu. Kajianberita.com masih mengumpulkan data para kepala daerah itu.

Retret kepala daerah merupakan kebijakan Presiden Prabowo untuk menyatukan visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Kebijakan yang sama sudah diberlakukan terhadap sejumlah Menteri setelah dilantik beberapa waktu lalu.

Retret kepala daerah mengundang banyak kritikan karena tidak memberi dampak berarti bagi sistem pemerintahan. Kegiatan itu hanya menghabiskan uang karena setiap kepala daerah harus menguras dana dari APBD masing-masing.

Selama di Magelang, para peserta retret dilatih bernyanyi, berlari dan berbagai kegiatan militer yang sama sekali tidak berhubungan dengan sistem pemerintahan. Ada pula ceramah dan diskusi.

Total biaya kegiatan retret  membutuhkan anggaran Rp11,5 miliar. Yang menangguk untung adalah politisi Gerindra karena kegiatan itu berada di bawah kendali kader Gerindra. ***

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini