Geopark Kaldera Toba Mendapat Kartu Kuning dari UNESCO, Ternyata Ini Maksudnya

Keindahan kawasan alam Kaldera Danau Toba

Isu pengelolaan kawasan wisata Danau Toba menjadi sorotan banyak pihak belakangan ini setelah UNESCO berkali-kali memberi peringatan atas buruknya pengelolaan kawasan itu. Sampai-sampai  Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ikut membahasnya bersama pengurus DPP PDIP. Megawati berpesan agar para kepala daerah di Sumut perlu bekerjasama untuk menjawab peringatan dari UNESCO itu.

Megawati merasa peduli karena kawasan Danau Toba adalah wilayah yang merupakan basis pemilih PDIP selama ini.

“Maka itu, Ibu Megawati meminta supaya PDIP dan kepala daerah PDIP di Sumatera Utara memperjuangkan dan menyuarakan keberlanjutan tata kelola Geopark Kaldera Toba sesuai standar internasional yang ditetapkan UNESCO,” ujar kader PDIP, Masinton Pasaribu yang juga Bupati Tapanuli Tengah di Jakarta, Kamis, 22 Mei.

UNESCO diketahui memberikan peringatan serius (kartu kuning) terhadap pengelolaan kawasan Geopark Kaldera Toba setelah melihat buruknya kondisi lingkungan dan social ekonomi yang ada di sana. Lembaga PBB itu mengingatkan agar pengembangan kawasan dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan keanekaragaman ekologi, hayati, dan budaya.

Peringatan itu menjadi evaluasi penting yang jika tidak ditanggapi dengan perbaikan, berisiko membuat Kaldera Toba dikeluarkan dari daftar UNESCO Global Geoparks (UGG).

Sebelumnya UNESCO sempat memberi penghargaan kepada Kaldera Danau Toba sebagai  UNESCO Global Geopark pada Juni 2020, yang berarti kawasan itu merupakan situs budaya dan etnik yang harus mendapat dunia. Sebagai konsekuensi dari keputusan itu, UNESCO turut berkontribusi melindungi kawasan itu.

Namun dalam proses perjalanannya, UNESCO menilai pengelolaan Danau Toba sangat serampangan sehingga pada September 2023, lembaga itu memberikan peringatan kuning atau yellow card kepada Geopark Kaldera Toba. 

Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan UNESCO, beberapa alasan utama di balik peringatan tersebut adalah:

1. Pengelolaan Lingkungan yang Lemah: Ditemukan adanya pencemaran air dan degradasi kualitas lingkungan akibat limbah rumah tangga, pertanian, dan terutama limbah dari industri perikanan keramba jaring apung (KJA) yang masif.
2. Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Terkontrol: Proyek pembangunan pariwisata yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan (carrying capacity), seperti hotel atau resort yang dibangun terlalu dekat dengan garis pantai dan hutan-hutan lindung yang beralih fungsi.
3. Minimnya Partisipasi Komunitas Lokal: Banyak program geopark yang belum melibatkan masyarakat Batak secara maksimal. Edukasi publik, pemanfaatan potensi budaya lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat masih berjalan lambat.
4. Kelemahan dalam Pelaporan dan Tata Kelola: Tim pengelola dianggap belum maksimal dalam menyampaikan laporan perkembangan dan langkah strategis untuk menjamin keberlangsungan situs geopark secara profesional dan sistematis.

Dengan peringatan ini terlihat jelas kalau UNESCO menilai pengelolaan Danau Toba tidak maksimal. Pemerintah dinilai gagal menunjukkan komitmen kuat dalam beberapa aspek penting terkait pengelolaan Danau Toba sebagai geopark global. Kartu kuning berarti peringatan serius: jika tidak ada peningkatan dalam dua tahun, predikat UNESCO Global Geopark bisa dicabut.

Sebagai respon atas peringatan itu, Kemenparekraf bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark tengah melakukan pembenahan guna mendapatkan kembali status "kartu hijau" dari UNESCO.

Dengan waktu tersisa hingga penilaian ulang pada Juni–Juli 2025, langkah-langkah konkret dan terkoordinasi sangat diperlukan untuk mempertahankan status Kaldera Toba sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia.

Langkah yang dilakukan meliputi:

• Revitalisasi Lingkungan: Pengurangan jumlah keramba jaring apung, penataan ulang kawasan permukiman, dan pengelolaan limbah secara terpadu.
• Peningkatan Kapasitas Pengelola Geopark: Penguatan kelembagaan, pelatihan SDM, dan transparansi laporan.
• Edukasi dan Pelibatan Masyarakat Lokal: Mengajak masyarakat menjadi bagian dari konservasi dan pengembangan wisata, bukan sekadar penonton.
• Audit dan Evaluasi Proyek Infrastruktur: Setiap pembangunan harus tunduk pada prinsip keberlanjutan dan tidak mengorbankan ekosistem.

Saat ini pengelolaan Kaldera Toba sedang ditingkatkan. Lobi-lobi di tingkat  nasional juga terus dilakukan. Namun UNESCO belum memberi tanda-tanda kalau kartu kuning itu akan mereka cabut.

Jika tidak ada perubahan, bisa jadi kartu merah yang akan diberikan. Jika ini yang terjadi,   Danau Toba akan kehilangan nilainya sebagai situs wisata dunia yang fenomenal. Kawasan itu hanya akan sebagai tempat wisata bisa, tanpa ada nilai kolosal di dalamnya. ***