 |
| Sapi Kurban dari Presiden Prabowo, tapi dibeli dengan menggunakan uang rakyat |
Negeri ini masih akrab dengan sekolah rusak. Harga pangan mahal, persoalan stunting serta pengangguran muda. Selain itu, petani menjerit karena pupuk. Rakyat kecil harus berpikir dua kali untuk berobat. Namun, negara akhirnya menemukan prioritas yang tampaknya paling mendesak dengan membeli 1.098 ekor sapi kurban dengan anggaran APBN sekitar Rp 100 miliar.
Luar biasa. Barangkali memang beginilah cara baru negara memahami penderitaan rakyat. Bukan diselesaikan, tetapi disembelihkan secara simbolik setahun sekali. Tentu tidak ada yang salah dengan kurban. Yang bermasalah adalah ketika uang rakyat digunakan untuk program yang begitu kuat aroma personalisasi kekuasaannya.
Sebab publik tentu sulit memisahkan antara “bantuan Presiden” dan “uang negara”, apalagi ketika seluruh narasi komunikasinya dibangun mengitari figur pemimpin. APBN bukan rekening pribadi penguasa. APBN adalah hasil keringat rakyat..!
Dari pajak pegawai, pedagang kecil, buruh, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang setiap hari dipaksa menerima kenyataan bahwa hidup makin mahal sementara layanan publik berjalan terseok-seok.
Ironisnya, di saat pemerintah berkhotbah soal efisiensi anggaran, publik justru disuguhi program simbolik bernilai fantastis. Rp 100 miliar untuk sapi terdengar seperti satire yang terlalu berlebihan untuk dipercaya, tetapi nyata adanya.
Mengapa negara lebih cepat membeli sapi daripada membereskan persoalan peternaknya?
Karena masalah peternakan rakyat sebenarnya tidak pernah selesai. Peternak kecil kesulitan modal, harga pakan mencekik, tengkulak menguasai distribusi, harga sapi tidak stabil, dan koperasi peternak hidup segan mati tak mau.
Namun negara tampaknya lebih tertarik hadir sebagai pembeli musiman ketimbang pembenah sistem. Mungkin karena memperbaiki tata niaga peternakan tidak terlalu fotogenik.
Padahal dengan anggaran sebesar itu, pemerintah bisa membangun program jangka panjang seperti subsidi pakan, kredit murah peternak, penguatan koperasi, asuransi ternak, atau stabilisasi harga sapi rakyat.
Namun, kebijakan struktural memang tidak secepat program seremonial dalam menghasilkan tepuk tangan. Yang lebih problematik adalah pesan moral yang dipancarkan. Ketika bantuan negara dilekatkan pada figur politik tertentu, demokrasi pelan-pelan bergeser menjadi panggung patronase.
Negara tidak lagi tampil sebagai institusi, tetapi sebagai panggung kemurahan hati penguasa menggunakan uang rakyat sendiri. Dan, publik diminta berterima kasih. Maka, kritik menjadi penting. Sebab demokrasi tidak hanya runtuh karena korupsi besar, tetapi juga karena masyarakat mulai menganggap pemborosan simbolik sebagai sesuatu yang normal.
Apalagi ketika momentum Iduladha — yang mestinya merefleksikan kesederhanaan, pengorbanan, dan kedekatan dengan rakyat — justru dibarengi ironi lain di mana pemimpin berada jauh dari rakyatnya. Seolah kedekatan sosial kini cukup diwakili distribusi sapi dan dokumentasi media.
Rakyat tidak kekurangan simbol kepedulian. Rakyat kekurangan solusi nyata. Oleh karena itu, persoalan ini bukan semata soal sapi. Ini soal arah moral penggunaan APBN.
Apakah uang negara dipakai untuk memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat, atau semakin sering dipakai membiayai pertunjukan politik yang dibungkus kemurahan hati?
Sapi bisa habis dipotong dalam sehari. Tetapi luka ketimpangan, pemborosan anggaran, dan politik pencitraan akan jauh lebih lama membekas dalam ingatan publik.
Selamat Merayakan Iduladha 1447 Hijriah. ***
Elizabeth Kusrini - Penggiat dan Pengamat Anggaran
