Kiprah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Masyarakat
begitu menonjol belakangan ini. Ia tidak hanya diminta aktif dalam kegiatan
infrastruktur, tapi juga masih kerap bersatu dengan masyarakat untuk
menyelesaikan masalah pertanahan. 
Menko Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono
AHY sendiri memang sempat menjabat beberapa bulan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di masa Pemerintahan Jokowi. Tapi di era Presiden Prabowo, ia diminta aktif dalam bidang infrastruktur.
Namun karena pengetahuannya yang luas di bidang pertanahan, AHY masih kerap membahas masalah pertanahan dengan Masyarakat. Baru-baru ini ia malah diminta untuk memberikan langsung sebanyak 1.120 Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (18/06/2025).
Pada kesempatan itu, AHY juga menyebutkan betapa eratnya kaitan antara masalah pertanahan dengan infrastruktur.
“Saya punya keyakinan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran sangat penting. Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun. Bahkan investasi pun tidak akan datang,” ujar Menko AHY dalam acara penyerahan itu.
Ia juga memuji Kementerian ATR/BPN yang terus aktif memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat sesuai kepemilikannya. Menurut Menko AHY, dampak dari berbagai program Kementerian ATR/BPN sudah dirasakan masyarakat Indonesia.
Kepastian hukum atas tanah yang diperoleh dari sertipikat yang diperoleh masyarakat, khususnya para transmigran bukan hanya memberikan kepastian hukum, lebih jauh lagi sertipikat itu bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui akses ekonomi.
“Selama belasan hingga puluhan tahun hidup di atas lahan tanpa sertipikat. Hidup seperti itu tentu tidak nyaman, penuh rasa waswas dan kekhawatiran, bahkan bisa mengikis kepercayaan diri dalam membangun kehidupan dan usaha,” tegas Menteri AHY.
Demikian pula yang dirasakan oleh Kamela Tifah, salah satu transmigran yang menerima sertipikat atas tanah yang ia tempati selama lebih dari dua dekade. Dari hasil kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan seluruh pihak terkait, Kamela Tifah kini sudah memperoleh sertipikat tanahnya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selama 23 tahun ini saya menanti sertipikat ini. Akhirnya saya menerima, dan sudah ada di tangan saya,” ungkap Kamela Tifah.
Penyerahan 1.120 sertifikat itu dilakukan Menko AHY dengan didampingi Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, serta Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman. Di masa Pemerintahan Jokowi, biasanya penyerahan sertifikat ini langsung dilakukan oleh presiden atau wakil presiden.
Di masa Pemerintahan Prabowo ini, kiprah wakil presiden Gibran justru mulai jarang terlihat di masyarakat. Berbeda dengan AHY yang aktif berdialog langsung dengan arus bawah, Gibran jarang melakukan hal itu.
Inikah tanda-tanda Gibran mulai disingkirkan dalam pusaran politik di tingkat elit dan digantikan dengan AHY? **
