 |
| Sekilas tampilan tersangka yang ditangkap KPK |
Mencuat kabar kalau operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumut juga menangkap Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut. Topan disebut-sebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di KPK sejak pagi hari ini, Sabtu (28/62025).
Topan termasuk salah satu yang diperiksa bersama lima orang yang ditangkap KPK di Mandailing Natal dan Medan. Ia disebut sebagai pihak terakhir yang ditangkap di Medan sebagai hasil pengembangan dari OTT yang berlangsung di Tapanuli Selatan.
Hal ini tidak mengherankan, sebab kasus korupsi yang dipersoalkan KPK itu merupakan proyek milik Pemerintah Provinsi Sumut yang dikerjakan di Tapanuli Selatan. Kontraktornya adalah PT Dalihan Natolu Grup, perusahaan kontraktor ternama di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
Namun kabar soal terjaringnya Topan Ginting ini masih simpang siur. Sumber berita Kajianberita.com di kantor Dinas PUPR Sumut tidak bisa memastikan kabar itu. Hanya saja, ia membenarkan kalau sejak kemarin Topan Ginting tidak terlihat masuk kantor.
“Sejak kemarin Bapak Topan memang tidak masuk kantor. Kami tidak tahu di mana posisinya. Soal penangkapan KPK itu, kami tidak tahu apakah beliau juga ikut terjaring. Tapi tadi saya sempat melihat berita di TV terkait enam orang yang diperiksa KPK, sepertinya ada salah seorang yang badannya mirip Bapak Topan. Hanya saja saya tidak bisa memastikan apakah itu beliau atau tidak,” kata pejabat di Dinas PUPR Sumut itu.
Sementara sumber Kajianberita.com di KPK Jakarta menyebutkan kalau Topan sudah tiba di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi ini. Sosok ini disebut kloter terakhir yang tiba.
Adapun Topan dilantik sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari lalu oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Sudah menjadi rahasia umum kalau Topan Ginting merupakan pejabat kesayangan Bobby Nasution.
Sejak Bobby duduk sebagai walikota Medan, karir Topang terus melambung bak roket. Dari jabatan Camat Medan Tuntutan, ia dipromosikan Bobby Nasution sebagai Kepala Dinas PU atau Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan serta pernah duduk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Medan.
Ketika Bobby terplih sebagai Gubernur Sumut, ia lalu menarik Topan duduk sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Tingkat provinsi. Tentu saja jabatan itu sangat basah dan sarat dengan proyek. Tidak heran jika Topan disebut-sebut sebagai pejabat yang turut mengatur sumber keuangan bagi Bobby.
Kekayaan Topan meningkat pesat sejak ia menduduki posisi eleson II di masa Pemerintahan Bobby, baik sewaktu di Pemko Medan maupun setelah dudul sebagai kepala dinas di Tingkat provinsi.
Kalaupun Topan ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK, hal itu sebenarya tidak mengejutkan. Namun kepastian kabar soal ini masih simpang siur.
Kajianberita.com yang mencoba menghubunginya tidak bisa tersambung. Hanya beberapa staf di Dinas PUPR yang menyebutkan kalau ia tidak masuk kantor sejak kemarin.
Pihak KPK sendiri belum menyebutkan siapa saja pejabat yang terjaring dalam operasi mereka di Sumut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo hanya menyebut kalau ada aparatur sipil negara (ASN) dari Provinsi yang ikut dibawa dalam operasi itu.
“Pihak-pihak yang diamankan terdiri dari ASN atau penyelenggara negara dan swasta,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Juni.
Budi mengatakan tangkap tangan ini berkaitan dengan pengerjaan proyek di Provinsi Sumatera Utara. Tapi, pendalaman masih dilakukan dengan memeriksa keenam orang tersebut.
“Benar, terkait proyek-proyek di PUPR Provinsi dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Jadi sejauh ini ada dua klaster penerimaan,” tegasnya.
“Tentu nanti akan dijelaskan konstruksi perkaranya secara utuh,” pungkas Budi. ***
.jpeg)
