 |
| Zakir Syarif Daulay |
Belum lagi reda kabar mundurnya dua kepala dinas di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Wilayah (PUPR), Hendra Dermawan Siregar dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Fitra Kurnia, kini kembali seorang kepala dinas Pemprovsu dikabarkan mundur karena tidak mampu menghadapi tekanan internal.
Dia adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Kadisbunak) Zakir Syarif Daulay yang disebut-sebut telah mengajukan pengunduran diri pada Jumat 27 Februari 2026.
Kabar mundurnya Zakir Syarif Daulay baru mencuat pada hari minggu (1/3/2026) setelah sebelumnya berupaya dirahasiakan Badan Kepegawaian Sumut.
Namun beberapa orang dalam akhirnya membocorkan masalah ini sehingga kemunduran pejabat tinggi pratama itu kembali menghangatkan panasnya situasi Pemerintahan Provinsi Sumut di bawah kendali Gubernur Bobby Nasution.
Sejumlah pejabat senior menilai, fenomena mundurnya sejumlah kepala dinas itu sudah cukup meresahkan karena hal ini sangat tidak wajar. Apalagi sudah menjadi rahasia di internal pejabat Pemprovsu bahwa kemunduran para kepala dinas itu tidak lepas dari tekanan Bobby Nasution dan jejaringnya.
Dengan demikian, dalam beberapa bulan terakhir ini sudah tujuh pejabat eselon II Pemprovsu yang mundur. Selalu saja dimunculkan alasan normatif di balik kemunduran pejabat itu, seperti karena faktor kesehatan, ingin dekat keluarga, atau karena mau fokus ke pendidikan dan sebagainya.
Namun pada dasarnya penyebab kemunduran pejabat itu semua sama, sama-sama tidak tahan akibat tekanan dari Bobby dan kelompoknya yang menguasai semua system. Mereka tidak bisa lagi bertahan karena tidak mau risiko menuruti semua kemauan pimpinan kepala daerah yang mengendalikan semua proyek.
Kabar mundurnya Zakir Syarif ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, sebab beberapa bulan sebelumnya ia sudah dikabarkan mundur dari jabatan Kadisbunak. Malah Zakir sempat dikabarkan mundur pada Oktober 2025 bersamaan dengan mundurnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Sumut, Rajali.
Namun entah bagaimana ceritanya, rencana mundur itu dibatalkan. Kabarnya Zakir dibujuk agar tidak mengundurkan diri.
Sekarang semuanya semakin jelas. Zakir disebut-sebut tidak mampu lagi menahan diri dari tekanan yang datang dari Bobby dan kelompoknya. Mau tidak mau ia akhirnya mengajukan surat pengunduran tersebut.
Kelompok Bobby yang melakukan penekanan itu tidak lain adalah Inspektorat Sulaiman Harahap yang kini juga menjabat Plt Sekda Sumut, juga ada Kepala Badan Kepegawaian Sutan Tolang Lubis, dan tentu saja dari pihak Bobby secara langsung.
Namun seperti biasa, Bobby menanggapi santai setiap mundurnya pejabat di bawah pimpinannya. Ia dengan santai mengatakan bahwa pejabat itu mundur karena tidak berkinerja baik.
"Kalau kepala dinasnya buruk, mundur aja enggak apa-apa. Itu kan lebih bagus dibilang seperti itu... Dibandingkan sok mau paling betul, tapi kinerjanya enggak ada. Apa yang mau dibangun, kalau mau kayak gitu," ujar Bobby saat ditanya wartawan di Kantor Gubernur Sumut, soal fenomen mundurnya sejumlah pejabat Pemprovsu.
Bobby membantah anggapan bahwa mundurnya para pejabat tersebut disebabkan oleh ekosistem kepemimpinannya yang tidak baik. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa para pejabat yang memilih hengkang tersebut mayoritas memiliki rapor merah dalam penilaian internal.
"Kalau memang mau mundur dengan alasan apapun, kita punya penilaian masing-masing, kita di sini bukan mau menjatuhkan orang, bukan mau menilai orang baik atau buruk," ujarnya.
Zakir Syarif Daulay adalah ASN yang sejak awal awal membangun karir di Pemprovsu. Ia tergolong pejabat yang cukup berprestasi sehingga secara bertahap karirnya terus menanjak.
Pada Mei 2021 di masa Gubernur Edy Rahmayadi, Zakir sempat ditunjuk sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan. Pada September 2025, jabatan Zakir semakin meningkat setelah Gubernur Edy Rahmayadi mempromosikannya sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (kadisbunak) Sumut.
Pada masa Gubernur Bobby Nasution, jabatan Zakir sebagai Kadisbunak tidak digeser. Ia tetap memegang jabatan itu meski sejumlah kepala dinas lain sudah digantikan. Bisa jadi Bobby sedang menunggu momen saja untuk menggantikannya.
Untuk diketahui, Zakir merupakan ASN yang bersikap netral pada Pilkada yang lalu. Ia tidak berpihak kepada kandidat manapun, tidak mendukung Bobby maupun mendukung Edy Rahmayadi. Dia dikenal memegang prinsip kenetralan ASN dalam Pilkada dan Pemilu.
Sudah tentu sikap Zakir itu tidak disukai Bobby, sebab di mata menantu Jokowi itu, hanya pejabat yang mendukungnya yang layak duduk di jabatan eselon II. Bobby selalu mencurigai para pejabat di masa Edy Rahmayadi merupakan pejabat yang tidak loyal kepadanya.
Zakir pun kabarnya sudah paham permainan Bobby itu, makanya ia sebenarnya hanya menunggu waktu saja untuk digantikan. Jika tidak, pasti ia akan ditekan terus menerus.
Pihak Inspektorat akan terus berupaya mencari-cari kesalahannya untuk bisa melakukan tekanan. Oleh karena itu, dari pada terus mengalami tekanan, akhirnya Zakir memilih mengundurkan diri.
Fenomena mundurnya pejabat eselon II Pemprovsu ini tentunya bukan hal yang wajar lagi. Maka itu, pengamat pemerintahan, Rizal Syahputra, menilai bahwa seharusnya Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah selayaknya turun ke Sumut untuk meneliti kondisi sebenarnya yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Sumut.
“Pasti ada yang aneh, terutama tekanan dari pihak-pihak ring 1 yang selama ini dekat dengan Bobby. Bisa jadi pejabat itu memang sengaja ditekan agar mundur sehingga Bobby bisa mengisi jabatan yang kosong itu dengan orang pilihanya,” kata Rizal.
Kalau saja kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin fenomena mundurnya pejabat tinggi Pratama Pemprovsu akan terus berlanjut. Sasarannya tentu saja mengarah kepada pejabat karir yang tidak bermain mendukung Bobby pada Pilkada yang lalu.
Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pejabat Pemprovsu, pejabat eselon II yang berkarir sejak masa Pemerintahan Edy Rahmayadi pasti tidak akan nyaman menduduki jabatannya karena mereka dicurigai tidak loyal kepada Bobby.
Upaya mencari-cari kesalahan mereka akan terus dilakukan pihak inspektorat dan kelompok ring 1 Bobby. Kecuali jika pejabat lama itu bisa menerapkan prinsip B5, Bisa Bikin Bapak Bobby Bahagia !***
Pejabat Pemprovsu yang mundur di masa Gubernur Bobby Nasution.
- Rajali (Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura): Mundur pada Senin (20/10/2025)
- Hasmirizal (Kadis Perkim Sumut): Mengundurkan diri pada 14 Oktober 2025
- Muhammad Rahmadani (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD): Mundur pada 16 Mei 2025
- Ilyas Sitorus (Kadis Komunikasi dan Informatika): Mengajukan pensiun dini pada Senin (24/3/2025).
- Hendra Dermawan Siregar (Kadis PUPR Sumut) mundur pada 9 Februari 2026
- Fitra Kurnia ( Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM) mundur pada 9 Februari 2026
- Zakir Syarif Daulay (Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan) mundur pada 27 Februari 2026
