"Jika mereka melawan, kami akan melawan, dan jika mereka mengajukan argumen logis, kami akan menghadapinya dengan logika. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun,. Kami siap memberi mereka pelajaran yang lebih besar," kata Mohammad Bagher Ghalibaf yang memimpin delegasi Iran setelah kembali ke Teheran dari Islamabad pada Senin (13/4).
Sebelumnya, Presiden Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz, karena marah dengan penolakan Iran untuk menyerahkan ambisi nuklirnya setelah pembicaraan damai di Pakistan gagal tanpa kesepakatan.
Dalam pernyataan panjang di platform media sosialnya, politisi Partai Republik itu mengatakan tujuan akhirnya adalah membersihkan selat dari ranjau dan membukanya kembali untuk semua pelayaran, tetapi sementara itu Iran tidak boleh dibiarkan mengambil keuntungan dari kendalinya atas jalur air tersebut.
"Mulai sekarang juga, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang Terbaik di Dunia, akan memulai proses Memblokir semua Kapal yang mencoba masuk, atau keluar, dari Selat Hormuz," tulisnya.
"Setiap warga Iran yang menembak kita, atau kapal-kapal damai, akan dihancurkan! " lanjutnya.
Teheran diketahui telah membatasi lalu lintas melalui selat tersebut – jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas global – sementara mengizinkan kapal-kapal yang dianggap bekerja untuk negara-negara sahabat, seperti China, untuk lewat.
Ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Teheran berencana untuk mengenakan biaya tol.
"Ini adalah pemerasan dunia,” kata Trump.
"Saya juga telah menginstruksikan Angkatan Laut kita untuk mencari dan mencegat setiap kapal di Perairan Internasional yang telah membayar bea kepada Iran. Tidak seorang pun yang membayar bea ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas. Kami juga akan mulai menghancurkan ranjau yang ditanam Iran di Selat," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Angkatan Laut Iran Shahram Irani, menyebut ancaman Presiden Trump untuk memblokade Selat Hormuz sebagai "konyol," setelah pembicaraan maraton antara Teheran dan Washington di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.
"Para prajurit pemberani dari Angkatan Laut Militer Iran memantau dan mengawasi semua pergerakan tentara Amerika yang agresif di kawasan tersebut. Ancaman presiden AS untuk memblokade Iran di laut sangat menggelikan dan lucu," katanya, menurut televisi pemerintah.
Sedangkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan, setiap kapal militer yang mencoba mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dua minggu dengan AS dan akan ditindak "dengan keras dan tegas."
Selat Hormuz berada di bawah kendali dan "manajemen cerdas" angkatan laut Iran, kata IRGC dalam pernyataan yang dilaporkan media pemerintah Iran, menambahkan selat tersebut "terbuka untuk jalur aman kapal non-militer sesuai dengan peraturan khusus."
Terpisah, militer AS mengatakan pada Hari Sabtu, dua kapal perang Angkatan Laut melintasi selat untuk mulai membersihkannya dari ranjau dan memastikan itu adalah "jalur aman" bagi kapal tanker, klaim yang dibantah oleh Teheran.
Presiden Trump kemudian dalam wawancara di Fox News kembali mengancam infrastruktur energi Iran, sebelum memperingatkan Ia akan mengenakan tarif 50 persen pada impor Tiongkok jika Beijing mencoba membantu militer Iran.
"Saya bisa menghancurkan Iran dalam satu hari. Saya bisa memiliki seluruh energi mereka, semuanya, setiap pembangkit listrik mereka," katanya.
Ultimatum terbaru Trump tampaknya dipicu oleh kegagalan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama enam minggu.
Penolakan Iran untuk melepaskan haknya atas program nuklir membuat delegasi AS, yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner, frustrasi.Analisis Geopolitik Iran
"Saya selalu mengatakan, sejak awal, dan bertahun-tahun yang lalu, Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” kata Trump.
"Blokade akan segera dimulai. Negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini," tambahnya, tanpa menyebutkan negara mana saja.
Setelah pembicaraan – pertemuan tingkat tertinggi antara kedua pihak sejak Revolusi Islam 1979 – Vance memperingatkan Washington telah memberikan Teheran "tawaran terakhir dan terbaik" untuk kesepakatan, menambahkan: "Kita akan lihat apakah Iran menerimanya."
Ghalibaf mengatakan dia telah "mengajukan inisiatif konstruktif" tetapi tim AS tidak memenangkan kepercayaan Iran.
Kegagalan pembicaraan akan menimbulkan kekhawatiran kembalinya pertempuran dapat mendorong harga energi dunia lebih tinggi dan semakin merusak pengiriman serta fasilitas minyak dan gas.
Pakistan mendesak kedua negara untuk terus menghormati gencatan senjata sementara tersebut.
Ancaman Krisis BBM
Sulit membayangkan betapa sulitnya posisi Indonesia jika perang di Timur Tengah terus berkecamuk yang pada akhirnya berujung pada penutupan total Selat Hormuz.
Dalam peta geopolitik global, selat sempit yang terletak di antara Iran dan Oman ini bukan sekadar jalur laut biasa. Ia adalah salah satu titik saraf paling vital dalam sistem ekonomi dunia.
Ketika Selat Hormuz terganggu, bukan hanya negara-negara Teluk yang terdampak—seluruh ekonomi global bergetar, termasuk Indonesia yang berada ribuan kilometer jauhnya.
Dalam terminologi geopolitik maritim, Selat Hormuz adalah choke point paling sensitif dalam perdagangan energi dunia. Sekitar seperlima perdagangan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Artinya, siapa pun yang mampu mengendalikan atau menutup jalur ini secara efektif memegang “tombol pemutus” terhadap stabilitas ekonomi global.
Dalam skenario terburuk, gangguan di Selat Hormuz dapat memicu krisis listrik di berbagai belahan dunia. Negara-negara Eropa yang selama beberapa tahun terakhir berusaha mengurangi ketergantungan pada gas Rusia juga akan ikut merasakan dampaknya.
Harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga 150–200 dolar per barel. Lonjakan ini akan memicu inflasi global yang sangat tinggi dan mempercepat resesi ekonomi dunia. Negara-negara industri besar mungkin masih memiliki cadangan strategis energi. Namun negara berkembang seperti Indonesia berada pada posisi yang jauh lebih rentan.
Jika Selat Hormuz ditutup, setidaknya dua sektor vital Indonesia akan langsung terpukul.
Pertama adalah sektor migas. Harga minyak yang melonjak drastis akan membuat biaya impor energi membengkak dan memberi tekanan berat pada APBN.
Kedua adalah krisis LPG. Sebagian besar LPG yang digunakan masyarakat Indonesia berasal dari impor, dan sebagian besar pasokan tersebut datang dari kawasan Timur Tengah. Kelangkaan LPG berpotensi memicu gejolak sosial karena gas 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar jutaan rumah tangga.
Situasi ini akan memicu krisis ekonomi yang berdampak pada terjadinya inflasi dan terganggungnya rantai pasok global.
Biaya pengiriman laut akan melonjak tajam karena perusahaan asuransi menetapkan premi risiko perang yang sangat tinggi. Hal ini akan membuat harga berbagai barang impor naik secara signifikan.
Bagi Indonesia, dampaknya bisa terasa pada berbagai sektor—mulai dari industri manufaktur hingga bahan pangan.
Produk ekspor Indonesia seperti CPO, batubara, dan tekstil juga akan menghadapi kenaikan biaya logistik yang besar.
Dalam situasi perang besar di Timur Tengah, posisi diplomasi Indonesia akan sangat rumit. Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia semestinya memilih posisi netral. Namun netralitas tersebut tidak berarti tanpa tekanan.
Indonesia memiliki hubungan ekonomi dan diplomatik yang penting dengan negara-negara Barat sekaligus negara-negara Timur Tengah. Dalam situasi konflik, Indonesia semestinya mendorong gencatan senjata melalui forum internasional seperti United Nations. ***
