 |
| perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat mengunjungi Iran beberapa waktu lalu ( foto: Reuters) |
Sempat menggelegar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai juru damai dalam konflik yang melanda di timur tengah antara Iran dan Amerika-Israel. Kabar itu dihembuskan langsung dari istana dan diperkuat melalui media social oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Bagi masyarakat bodoh, barangkali kabar itu terasa membanggakan. Betapa tidak, Presiden Indonesia bisa tampil sebagai juru damai untuk sebuah perang modern, sehingga ia dipastikan sangat disegani oleh negara besar seperti Amerika, Israel dan Iran.
Namun bagi mereka yang punya nalar, kabar itu tentu mengundang tawa. Sudah pasti ini mimpi yang jauh dari kenyataan. Sampai-sampai para komika di dalam negeri kerap menjadikan isu itu sebagai bahan candaan.
Para komika mengibaratkan adanya pertengkaran antara Mike Tyson dan Holifield, lalu tiba-tiba muncul Ucok Baba sebagai penengah. Nah, sosok Ucok Baba ini yang digambarkann sebagai Prabowo.
Ah…malunya tak bisa terkatakan lagi..!
Upaya Kemenlu RI dan istana untuk menjadikan isu perang timur tengah guna mengangkat citra Prabowo adalah sebuah kekonyolan besar. Apa sih alasannya sehingga Prabowo seakan dianggap pemimpin besar yang disegani Iran dan Amerika?
Padahal jelas-jelas Prabowo berada dalam tekanan Donald Trump saat menandatangani kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika pada Februari lalu. Sampai-sampai ia dianggap menjual martabat bangsa karena begitu mudah menyerahkan sumber daya alam Indonesia untuk dikendalikan Amerika.
Dalam situasi itu, apa mungkin Iran percaya dengan Prabowo sebagai juru damai? Benar-benar mimpi di siang bolong.
Kementerian Luar Negeri dan Istana sebenarnya sudah tahu masalah ini. Tapi mereka tetap memaksakan diri memanfaatkan isu perang itu untuk menaikkan citra presiden pujaannya, dengan menganggap hal itu akan membuat bangga rakyat di dalam negeri. Nyatanya, justru malu yang didapat.
Lagi pula, untuk bisa menjadi penengah, sang juru damai haruslah memiliki pengaruh yang kuat, tidak berpihak, dan disegani para pimpinan negara yang bertikai.
Prabowo tidak memiliki persyaratan itu. Di mata Amerika dan Israel, ia adalah seorang anak buah yang bisa mereka kendalikan. Di mata Iran, ia seorang pengikut setia Donald Trump.
Entah di mana logikanya sehingga Prabowo bisa diterima sebagai juru damai.
Memaksakan sosok Prabowo sebagai juru damai perang Iran-Amerika sama saja dengan mimpi bahwa Board of Peace buatan Amerika dan Israel akan bertujuan merancang kemerdekaan bagi Palestina. Hanya Nahdlatul Ulama, Kementerian Luar Negeri RI dan juga Istana yang bercaya dengan wacana ini. Maklum mereka ini adalah para pengikut setia bagi juragannya.
Bagi orang-lorang yang punya logika, jelas hal itu di luar akal sehat.
Makanya, sejak awal langkah Istana dan Kemenlu menyebarkan isu sebagai juru damai adalah langkah yang tak tahu diuntung. Jauh panggang dari api..! Isu perang sengaja mereka manfaatkan untuk meningkatkan citra Prabowo di dalam negeri, tak tahunya, yang didapat adalah malu.
Kasihan Prabowo, diumbang tinggi oleh bawahannya, kemudian jatuh terbanting di depan public. Malu yang didapat.
Kalaupun saat ini situasi perang di Timur Tengah mulai mereda karena adanya gencatan senjata, jelas itu sama sekali bukan peran Prabowo. Justru Pakistan yang bermain di belakang layar.
Pemimpin negara itu bergerak dalam senyap tanpa pencitraan yang berlebihan. Bahkan rakyatnya sendiri tidak banyak tahu soal kiprah pimpinannya dalam mendamaikan perang tersebut.
Pujian pantas diberikan kepada Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dan Marsekal Lapangan Asim Munir selaku Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan yang bermain tenang dalam mencapai gencatan senjata itu.
Pakistan Bergerak Cepat
Sampai di situ, mari kita lupakan blunder pencitraan bodoh dari Istana dan Kemenlu Indonesia itu. Kita fokus pada analisis tentang langkah briliyan yang telah dilakukan pemimpin Pakistan dalam meredakan konflik tersebut.
Menurut analisis media internasional dan pakar hubungan internasional, pergerakan diplomasi Pakistan memang tampak senyap dan tidak banyak muncul dalam pemberitaan arus utama. Pakistan hanya diberitakan menjadi perantara negosiasi, hingga akhirnya pada Selasa (7/4/2026), Presiden AS Donald Trump menerima 10 poin persyaratan gencatan senjata yang diajukan Iran.
Dikutip dari Aljazeera, peran Perdana Menteri Pakistan sebagai juru damai mulai terlihat sejak 3 Maret 2026. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengeluarkan usulan untuk menjadi mediator bagi Washington dan Teheran.
Ishaq Dar menjamin bahwa Islamabad siap menjadi lokasi aman bagi dua delegasi dalam membahas kesepakatan damai.
Ada banyak musabab yang membuat Pakistan membangun inisiatif menjadi penengah bagi Iran dan AS. Pertama, letak geografis Pakistan yang berbatasan langsung dengan Iran membuat negara tersebut bisa saja terdampak langsung oleh konflik dua negara tersebut.
Kedua, populasi muslim Syiah di Pakistan yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 persen. Ketika konflik AS-Iran memanas, kelompok masyarakat Syiah di Pakistan pun ikut bergejolak.
Tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada 28 Februari 2026 misalnya, sempat memicu aksi protes warga Pakistan sehari kemudian. Protes yang keras di Kedutaan Besar AS di Pakistan bahkan menewaskan 10 orang.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Ida Susilowati menuturkan bahwa permasalahan sektarianisme di Pakistan lebih sering disebabkan oleh isu Syiah-Sunni. Ida menilai hal itu juga menjadi faktor pendorong Pakistan untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah di Iran.
Di Pakistan, adzan sehari sepuluh kali, lima kali adzan Sunni dan lima kali adzan Syiah. Bedanya dengan Indonesia, dinamika Islam di Pakistan lebih pada adat istiadat kesukuan.
 |
| Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif bersama Panglima militer Pakistan, Jenderal Asim Munir mengadakan pertemuan dengan President Donald Trump, U.S di Gedung Putih, Washington. |
Inisiatif Pakistan menjadi jembatan negosiasi antara AS dan Iran tidak dimulai dengan pidato gembar-gembor di ruang publik. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, menuturkan bagaiman strategi Pakistan dalam menjalankan diplomasi lebih efektif secara senyap dan tidak banyak suara.
"Diplomasi itu ada yang di belakang layar dan sering kali lebih efektif," kata Dian sebagaimana dikutip dari Tirto.com
Dian juga menekankan bahwa untuk menjadi juru damai bagi negara yang berkonflik, tentu saja tak cukup hanya dengan niat baik dan semangat perjuangan. Namun perlu juga dilakukan dengan leverage atau daya ungkit yang kuat, sehingga dua negara berkonflik mau menyimak dan mendengarkan setiap upaya diplomasi yang ditawarkan negara penengah.
Dian mengungkapkan salah satu leverage Pakistan adalah kepemilikan senjata nuklir.
"Pakistan itu bilang sama Amerika, ‘Kalau saja bener mau habis-habisan, apalagi Israel, kami enggak akan tinggal diam terhadap Iran. Kalau Israel mengancam senjata nuklir, kami tidak akan tinggal diam. Kami juga punya nuklir.’ Amerika mau dengar," ungkap Dian.
Selain itu, Pakistan terus merapat dan mendekat ke AS demi menjaga wilayah Kashmir yang hingga kini masih diperebutkan dengan India.
"Paling tidak, (Pakistan) mendekati Amerika dalam kasus Kashmir. Makanya India juga sama-sama mendekati Amerika dalam urusan Kashmir," terangnya.
Sedangkan di mata Iran, menurut Dian, Pakistan dinilai berada di sisi yang sama karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu berbeda dari negara-negara Timur Tengah lain yang telah membangun hubungan dengan Israel.
Pakistan juga memiliki kesamaan kepentingan dalam menjaga wilayah geopolitik di Asia Selatan. Pasalnya, Pakistan memiliki konflik dengan Taliban yang saat ini menjadi isu terorisme di dalam negeri tersebut.
Maka itu, yang membuat Pakistan diterima AS, kurang lebih karena adanya pergeseran nilai di pemerintahan Pakistan sendiri, sudah mulai masuk ideologi-ideologi liberal, berbeda dengan Iran yang masih teguh dengan wilayat al Faqih.
Pembicaraan di Islamabad
Pekan kedua April ini, pembicaraan untuk meraih perdamaian antara Iran- Amerika mulai dibahas dalam meja perundingan di Islamabad. Delegasi Iran telah tiba di Pakistan pada Jumat (1/4/2026) untuk memulai perundingan gencatan senjata itu.
Di saat yang sama, Wakil Presiden AS JD Vance tengah dalam perjalanan menuju Islamabad guna mewakili Washington dalam dialog yang krusial yang dimediasi Pakistan tersebut.
Kedua belah pihak sedianya menggelar pembicaraan damai pada Sabtu (11/4/2026) setelah menyepakati gencatan senjata pada Rabu (28/4/2026).
Meski gencatan senjata sementara telah disepakati, ketegangan tetap tinggi.
Teheran menegaskan, pembicaraan hanya akan berlanjut jika Washington memenuhi syarat utama: gencatan senjata di Lebanon dan pencairan aset-aset Iran yang diblokir.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengakui bahwa mencapai kemajuan dalam dialog ini merupakan pekerjaan berat. Dia menyebut situasi saat ini berada pada titik yang menentukan.
"Gencatan senjata sementara telah diumumkan, namun kini tahap yang lebih sulit menanti: tahap untuk mencapai gencatan senjata yang langgeng, menyelesaikan masalah yang rumit melalui negosiasi," ujar Sharif.
"Ini adalah tahap yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai padanan dari make or break (berhasil atau hancur sama sekali)," lanjutnya.
Televisi pemerintah Iran melaporkan, delegasi Teheran dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Mereka membawa mandat bahwa negosiasi bergantung pada sikap AS terhadap prasyarat yang diajukan Iran.
Sementara itu, Vance, sebelum bertolak ke Pakistan, memberikan peringatan kepada Iran agar tidak mencoba memanipulasi Washington dalam proses diplomasi ini.
"Jika Iran bersedia bernegosiasi dengan niat baik, kami tentu bersedia mengulurkan tangan terbuka," kata Vance kepada wartawan.
"Jika mereka mencoba mempermainkan kami, maka mereka akan mendapati bahwa tim perunding kami tidak akan menerima hal itu," lanjutnya.
Dunia sangat menantikan hasil positif dari pertemuan itu. Kalau saja langkah itu menemukan jalan terbaik, sudah tentu citra Pakistan sebagai juru damai akan meroket. Sementara Prabowo kini lebih banyak menghabiskan waktu membahas isu MBG yang terus memunculkan masalah.
Tak ada lagi pihak Kemenlu dan Istana yang berani mewacanakan presidennya akan tampil sebagai juru damai. Mereka sadar kalau mereka terlanjur melakukan kebodohan di depan public.
Prabowo akhirnya yang jadi korban. Salah sendiri karena mau diumbang anak buahnya untuk hal yang jauh dari jangkauan.
Bagusnya, selesaikan saja isu BMG yang sarat masalah di sana sini..! Sekaligus bersiap-siaplah untuk malu yang kedua, soal Board of Peace..! ***
