Setelah
Jusuf Kalla marah dengan beredarnya video viral yang menyebut dirinya sebagai
menyandang dana usaha membongkar kasus ijazah palsu Jokowi, akhirnya Rismon selaku
pihak yang tampil dalam video itu buka suara. Rismon mengaku sama sekali tidak pernah
membuat video itu. Video itu adalah hasil olahan AI (artificial intelligent) yang
merupakan perbuatan kelompok termul.
Jusuf Kalla dan pengacaranya akan membawa kasus video Rismon ke ranah hukum
Termul adalah singkatan dari Ternak Mulyono, istilah bagi orang-orang yang mendukung Jokowi. Adapun Mulyono merupakan nama kecil dari Jokowi.
Kelompok ini yang diduga berperan mengolah video Rismon sehingga seakan-akan Rismon menyebut nama JK sebagai penyandang dana untuk membongkar ijazah palsu Jokowi.
Tidak hanya JK saja yang sempat dituding, nama Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sempat mencuat.
Yang sangat disayangkan, Jokowi kemudian memanfaatkan isu ini untuk menjadikan dirinya sebagai korban sehingga ia berupaya mendapat dukungan dari masyarakat.
Adapun JK yang sempat disebut sebagai dalang yang mengungkap ijazah Jokowi itu, sudah terlanjur marah. Rencananya hari ini tim pengacaranya akan membuat pengaduan ke Bareskrim Polri untuk mengadukan Rismon.
Pakar telematika Roy Suryo menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu.
"11.000 triliun persen saya dukung Pak JK melaporkan Rismon. Karena apa,” kata Roy.
Di sisi lain Roy memang mengakui bahwa video itu merupakan olahan dari AI. Namun narasi tersebut telah diglorifikasi oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan persepsi yang menyesatkan di tengah masyarakat.
Roy sangat yakin adanya kelompok Termul di balik tudingan itu. Ia pun menyayangkan keterlambatan klarifikasi dari pihak Rismon terkait masalah olahan video itu.
“Yang saya sesalkan, kenapa tidak langsung dibantah. Baru dibantah setelah viral, padahal sudah terlanjur menyebar luas,” katanya.
Roy menilai proses hukum penting guna mengungkap pihak yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut.
“Kalau dilaporkan, nanti akan diproses. Kalau memang bukan dia yang membuat, maka harus ditelusuri siapa yang pertama kali menyebarkan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan keterlibatan kanal digital yang diduga menjadi sumber awal penyebaran, meskipun saat ini kanal tersebut telah dihapus.
Di sisi lain, Roy turut melontarkan kritik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebutnya ikut merespons isu tersebut. Menurut Roy, sikap tersebut tidak mencerminkan seorang negarawan.
Jusuf Kalla sendiri sudah memastikan akan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026). Dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK menegaskan bahwa tuduhan dirinya memberikan dana Rp5 miliar tidak benar.
“Saya katakan itu pasti tidak benar. Saya tidak pernah mendanai siapa pun terkait hal itu,” ujar JK.
JK juga mengaku tidak memiliki hubungan dengan Rismon. Ia menyebut bahkan tidak pernah bertemu secara langsung dengan yang bersangkutan.
“Saya tidak kenal Rismon, tidak pernah bertemu. Kalau Roy, saya kenal karena pernah menjadi menteri,” tambahnya.
Lebih lanjut, JK juga membantah adanya pertemuan yang disebut-sebut mempertemukan Roy dan Rismon di kediamannya. Ia menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada 15 Maret 2026 merupakan forum terbuka yang dihadiri berbagai kalangan.
“Pertemuan itu bukan undangan resmi. Mereka datang sendiri untuk menyampaikan aspirasi,” jelas JK.
Ia menambahkan bahwa para tamu yang hadir mayoritas berasal dari kalangan akademisi dan profesional, bukan dari unsur partai politik. Sebagian besar akademisi, profesor, dan profesional. Tidak ada unsur partai.
Di sisi lain, pihak Rismon Sianipar melalui kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, menanggapi santai rencana pelaporan tersebut. Menurut Jahmada, laporan yang diajukan nantinya tetap harus melalui proses verifikasi awal oleh pihak kepolisian.***
