Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan
Setiawan menilai Presiden Prabowo seharusnya bisa melakukan evaluasi termasuk
perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat dengan banyaknya kegaduhan
di Kabinet Merah Putih selama hampir delapan bulan pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian (kanan) bersama Bobby Nasution yang akhirnya menyerah dalam sengketa empat pulau di perbatasan Sumut-Aceh
Menurutnya, meski Prabowo menyatakan untuk tidak ada reshuffle kabinet, kegaduhan yang berpotensi disintegrasi bangsa akibat sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang ditimbulkan oleh Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 itu bisa menjadi salah satu pertimbangan.
“Hemat saya, Presiden Prabowo bisa melakukan reshuffle kabinet, atau setidaknya mengganti menteri yang bermasalah dan bikin gaduh seperti Mendagri Negeri Tito Karnavian,” ujar Iwan, Minggu 22 Juni 2025.
Ia juga menilai Bobby Nasution sebagai gubernur Sumut perlu mendapat peringatan karena turut bermain dalam kegaduhan empat pulau itu. Kolaborasi Tito dan Bobby tidak terbantahkan dalam kasus tersebut. Keduanya juga bagian yang ikut membuat pemerintahan Prabowo menjadi gaduh.
Bobby perlu mendapat peringatan dari presiden karena pada dasarnya presiden tidak bisa memberhentikan seorang gubernur. Berbeda posisisnya dibanding Menteri yang memang bisa diangkat dan diberhentikan presiden kapan saja.
Bobby juga dikenal sebagai kader Gerindra. Oleh karena itu Prabowo juga pantas memberi teguran kepada menantu Jokowi itu. Apalagi belakangan ini system pemerintahan yang ia jalankan di Sumut semakin kacau setelah Bobby menggeser orang-orang lama dengan mencari-cari kesalahan mereka.
Iwan Setiawan khawatir, bila reshuffle tidak dilakukan berpotensi semakin membahayakan jalannya pemerintahan Prabowo ke depannya. Sebab, presiden akan terus menerus disibukkan untuk meredam kegaduhan yang ditimbulkan para pembantunya di kabinet, alih-alih menjalankan program pemerintah.
“Contoh terakhir tentu apa motif dan urgensi penerbitan SK Kemendagri soal empat pulau. Menurut saya, Tito tidak mungkin tidak paham terkait konsekuensi logis dari penyerahan 4 pulau itu ke Sumut. Potensi pemeberontakan kembali oleh GAM pasti dia tau, potensi konflik antarsuku pasti dia sudah prediksi karena Tito ini mantan Kapolri, Jenderal Polisi bintang 4, mantan Komandan densus 88 juga. Bagi Aceh soal 4 pulau itu merupakan masalah harga diri yang akan dipertahankan mati-matian oleh mereka apapun konsekuensinya,” terang Iwan.
Dia menduga ada motif terselubung di balik peristiwa tersebut. Mengingat, Mendagri Tito dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dikenal publik sebagai orang dekat dan menantu dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Maka saya melihatnya ada kaitannya dengan Jokowi juga. Menurut saya, dalam kasus ini secara politik Jokowi dan kelompoknya masih ingin menunjukkan bahwa mereka masih kuat dan punya power di pemerintahan yang sekarang,” kata Iwan. ***
