 |
| Situasi super market di India akibat panic buying karena kenaikan harga minyak dunia |
Pasalnya, pemerintah dalam asumsi makro APBN hanya menetapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di kisaran USD70 per barel. Artinya, ada selisih sekitar USD30 per barel dari asumsi pemerintah dengan harga pasar saat ini.
Ancaman Bengkaknya Subsidi Energi Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak, lonjakan harga minyak global hampir pasti akan meningkatkan beban subsidi energi pemerintah. Setiap kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN dapat langsung menambah tekanan terhadap belanja negara
Sejumlah ekonom memperkirakan, setiap kenaikan USD 1 per barel di atas asumsi APBN dapat menambah beban fiskal hingga Rp6–10 triliun. Jika harga minyak bertahan di atas USD100 dalam waktu lama, tambahan beban subsidi energi bisa membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit, terutama di tengah berbagai program prioritas yang membutuhkan anggaran besar. Lonjakan harga minyak juga berpotensi memperlebar defisit anggaran.
Pemerintah sendiri menargetkan defisit APBN tetap berada di bawah batas maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun jika harga minyak terus bertahan di level tinggi, pemerintah kemungkinan harus melakukan sejumlah langkah darurat, mulai dari efisiensi anggaran, pengalihan belanja, hingga penyesuaian kebijakan energi domestik.
Selain itu, kenaikan harga minyak juga dapat memicu tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah karena meningkatnya kebutuhan impor energi.
Alarm Ketergantungan Energi Lonjakan harga minyak ini kembali menjadi pengingat bahwa ketahanan energi Indonesia masih rapuh. Produksi minyak domestik terus menurun, sementara konsumsi energi nasional terus meningkat.
Akibatnya, setiap gejolak harga minyak global langsung berdampak pada kondisi fiskal negara. Jika harga minyak bertahan di atas USD100 per barel dalam waktu lama, pemerintah menghadapi dilema sulit dengan menambah subsidi energi yang membebani APBN atau menyesuaikan harga energi yang berisiko memicu inflasi dan gejolak sosial.
Situasi ini membuat harga minyak dunia kini bukan sekadar isu pasar energi global, tetapi telah berubah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas APBN Indonesia 2026. Selain memangkas belanja negara, mau tidak mau harga BBM juga harus dinaikkan.
Kondisi ini yang membuat kepanikan di tingkat pasar sehingga warga beramai-ramai mengisi BBM dan memenuhi kebutuhan keluarga. Himbauan pemerintah agar masyarakat tidak panic buying adalah seruan yang tidak lagi didengarkan. Omong kosong itu. Rakyat perlu menyelamatkan diri mereka.
Toh, panic buying ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir semua negara kondisinya sama. Panic buying juga terjadi di Korea, Australia, Amerika Serikat, China, India dan sejumlah negara Asia dan Eropa.
Di India, pemerintah pada 7 Maret menaikkan harga tabung LPG rumah tangga sebesar 60 rupee atau kenaikan terbesar dalam hampir setahun, sementara harga tabung LPG komersial meningkat 115 rupee berdasarkan data Indian Oil Corporation.
Meski demikian, Menteri Minyak dan Gas Alam India aHardeep Singh Puri menegaskan pasokan energi masih aman dan pemerintah berupaya menjaga harga bensin serta solar tetap stabil.
Sedangkan di Filipina, Pemerintah telah meminta warganya bekerja empat hari dalam seminggu untuk menghemat BBM. Sedangkan di Bangladesh, Pemerintahnya mengaku kewalahan mengatur ketersediaan BBM yang semakin kritis. Negara itu kini sangat terancam krisis minyak.
Kondisi yang sama terjadi di Korea, Australia dan lainnya. Dalam situasi seperti itu, masih percaya dengan omongan pejabat yang menghimbau warga agar jangan panic buying untuk kebutuhan? Apalagi lebaran sudah dekat. Kebutuhan pasti meningkat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian misalnya, berkali-kali sudah menghimbau warga agar jangan panic buying untuk berbagai kebutuhan menjelang lebaran ini. Tito memastikan kebutuhan pokok masyarakat aman dan cukup jelang Idul Fitri, terutama stok beras nasional yang mencapai empat juta ton, termasuk pasokan BBM yang memadai. Harganya pun relatif stabil.
Tapi ada yang percaya dengan omongan seperti ini? Gunakan logika. APBN pasti akan jebol karena subsidi semakin tidak terkendali. Tidak mungkin kenaikan harga itu bisa ditanggulangi dengan subsidi tambahan lagi. Mau bangkrut negara ini?
Maka itu, seruan pejabat seperti Tito memang layak untuk tidak didengar. Kalau saja nanti rakyat kesulitan ekonomi, Tito pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Orang seperti dia mudah menyelamatkan diri karena pejabat negara yang memiliki segalanya. Rakyat biasa bagaimana?
Panic buying sepertinya sulit diatasi. Warga meski bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk dari situasi perang ini. **
